Menyusul Jakarta, Bali Timbang Penerbitan Obligasi Daerah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, ekonomi Bali tercatat mengalami kenaikan 5,3 persen year-on-year pada kuartal II 2026, ditopang pulihnya sektor pariwisata dan konsumsi domestik. Di tengah fundamental yang membaik itu, Pemerintah Provinsi Bali mulai menjajaki instrumen pendanaan baru. Gubernur Bali I Wayan Koster bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Selasa (4/8/2026) untuk mempelajari langsung pengalaman Jakarta menerbitkan obligasi daerah.

Pertemuan kedua kepala daerah tersebut menjadi sinyal bahwa Bali serius menimbang surat utang sub-nasional sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Jakarta sebelumnya merintis penerbitan obligasi daerah untuk membiayai proyek infrastruktur, menjadikannya salah satu dari sedikit pemerintah daerah di Indonesia yang berani masuk ke pasar modal domestik.

Memahami Obligasi Daerah dan Mekanismenya

Obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota untuk membiayai kegiatan produktif, seperti infrastruktur transportasi, pengelolaan air bersih, atau fasilitas publik yang menghasilkan pendapatan. Berbeda dengan pinjaman dari pemerintah pusat atau perbankan, obligasi daerah dijual kepada investor di pasar modal, sehingga menuntut transparansi, audit keuangan, dan peringkat kredit dari lembaga pemeringkat.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan total pinjaman dan utang pemerintah daerah di Indonesia berada di kisaran Rp 130 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan utang pemerintah pusat yang menembus Rp 8.000 triliun. Rasio ini mengindikasikan ruang fiskal daerah sebenarnya masih lebar, tetapi pemanfaatannya selama ini terbatas karena kehati-hatian regulasi dan kapasitas teknis yang belum merata.

Di Satu Sisi: Peluang Pendanaan Jangka Panjang

Di satu sisi, obligasi daerah membuka akses pendanaan jangka panjang tanpa bergantung penuh pada dana transfer pusat. Kebutuhan infrastruktur Bali tidak kecil: penataan kawasan wisata, pengelolaan sampah, hingga transportasi publik. Dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang diproyeksikan menembus 7 juta orang pada 2026, kebutuhan investasi pendukung diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun.

Dari sisi pasar, sentimen pasar terhadap surat utang Indonesia relatif kondusif. Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) bertenor 10 tahun bergerak di kisaran 6,5 persen, sementara likuiditas perbankan domestik masih memadai. Obligasi dari provinsi berfundamental kuat berpotensi menarik minat investor institusi, dana pensiun, dan perusahaan asuransi yang mencari portofolio berimbal hasil kompetitif dengan risiko terukur.

"Obligasi daerah dapat menjadi katalis pembangunan jika proyek yang dibiayai benar-benar produktif dan menghasilkan arus kas. Kuncinya terletak pada kesiapan tata kelola serta transparansi keuangan daerah," ujar seorang ekonom pasar modal di Jakarta.

Di Sisi Lain: Risiko Fiskal yang Perlu Dicermati

Di sisi lain, penerbitan obligasi daerah menyimpan risiko yang tidak bisa diabaikan. Pertama, kewajiban bunga dan pokok harus dibayar dari APBD, sehingga menggerus ruang belanja lain. Kedua, bila proyek gagal menghasilkan pendapatan sesuai proyeksi, daerah berisiko kesulitan memenuhi kewajibannya. Ketiga, tren kenaikan suku bunga global atau capital outflow dapat mendongkrak biaya penerbitan secara signifikan.

Regulasi juga menetapkan pagar ketat: rasio akumulasi pinjaman terhadap penerimaan umum APBD dibatasi maksimal 75 persen, dan kegiatan yang dibiayai wajib menghasilkan pendapatan bagi daerah. Bagi Bali yang pendapatan aslinya sangat bergantung pada pajak hotel dan restoran, volatilitas sektor pariwisata—seperti saat pandemi 2020—menjadi variabel risiko yang harus diperhitungkan matang. Valuasi dan tingkat bunga obligasi nantinya akan sangat ditentukan oleh peringkat kredit serta kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.

Proyeksi dan Jalan Panjang ke Depan

Pengalaman Jakarta menunjukkan penerbitan obligasi daerah membutuhkan persiapan panjang: audit laporan keuangan, pemeringkatan kredit, persetujuan DPRD, hingga izin Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Jika Bali menempuh jalur serupa, realisasi penerbitan paling cepat memerlukan waktu satu hingga dua tahun.

Bagi pelaku pasar, tren pemerintah daerah masuk ke pasar modal layak dicermati sebagai bagian dari pendalaman pasar obligasi domestik, yang tercermin pula pada indeks surat utang Indonesia yang kian beragam. Namun keberhasilan instrumen ini pada akhirnya ditentukan oleh kualitas proyek, disiplin fiskal, dan konsistensi tata kelola—bukan sekadar besaran dana yang berhasil dihimpun.