Mentan Minta Peternak Tak Demo, Pilih Dialog Langsung

Berdasarkan laporan kinerja sektor peternakan per akhir tahun lalu, Kementerian Pertanian mencatat kontribusi subsektor peternakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian berada di kisaran 11,5 persen, dengan populasi sapi potong nasional yang mengalami kenaikan tipis menjadi sekitar 18,6 juta ekor secara year-on-year. Namun, di balik angka makro tersebut, tekanan di tingkat peternak masih terasa, mulai dari fluktuasi harga pakan, biaya logistik, hingga persoalan distribusi daging yang belum sepenuhnya stabil.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa dirinya membuka pintu seluas-luasnya bagi para peternak dan petani yang menghadapi kendala usaha. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tidak perlu dilakukan dengan turun ke jalan, melainkan cukup datang langsung ke kementerian untuk mencari solusi bersama. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menggeser pola penyelesaian masalah dari aksi massa ke dialog struktural.

Di Satu Sisi: Efisiensi Dialog dan Stabilitas Iklim Usaha

Dari perspektif tata kelola, ajakan tersebut mengandung logika efisiensi. Aksi demonstrasi di jalanan dinilai menimbulkan biaya ekonomi tidak langsung, seperti terganggunya arus logistik, tertundanya aktivitas pasar, hingga potensi penurunan sentimen pasar terhadap sektor pangan. Dengan jalur dialog, pemerintah berharap persoalan peternak dapat dipetakan lebih cepat ke dalam instrumen kebijakan, misalnya penyesuaian alokasi subsidi pakan, relaksasi kredit usaha rakyat untuk peternak rakyat, atau percepatan sertifikasi halal dan izin edar produk olahan.

Secara fundamental, pendekatan ini sejalan dengan upaya menjaga likuiditas pelaku usaha kecil di sektor peternakan. Data pembiayaan perbankan menunjukkan porsi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke sektor pertanian masih berada di bawah 10 persen dari total kredit UMKM nasional. Artinya, ruang perbaikan masih lebar jika komunikasi antara asosiasi peternak dan regulator berjalan intensif.

"Kami ingin persoalan peternak selesai di meja bersama, bukan di trotoar. Datang saja, kami siap mendengar dan mencarikan jalan keluarnya," ujar Menteri Pertanian dalam pernyataan resminya.

Di Sisi Lain: Risiko Aspirasi yang Tidak Terlembaga

Namun, kritik juga muncul. Sejumlah pengamat menilai ajakan untuk tidak berdemonstrasi berpotensi mereduksi hak menyampaikan pendapat di muka umum jika tidak diimbangi dengan mekanisme penyerapan aspirasi yang benar-benar responsif. Dalam beberapa tahun terakhir, indeks kepercayaan peternak terhadap stabilitas harga sempat menurun, terutama saat harga jagung sebagai bahan baku pakan mengalami kenaikan hingga 15 sampai 20 persen pada periode tertentu, sementara harga jual ternak tidak naik proporsional.

Kontra-argumen lain menyoroti bahwa forum dialog sering kali berhenti pada tataran janji. Tanpa target waktu yang jelas, pertemuan antara peternak dan pemerintah bisa berujung pada kebuntuan administratif. Di sisi lain, aksi kolektif memang bukan tanpa biaya, tetapi sering menjadi katalis perubahan ketika jalur formal dianggap lambat. Inilah dilema klasik antara efisiensi birokrasi dan keterbukaan partisipasi publik.

Proyeksi dan Rekomendasi Kebijakan

Ke depan, efektivitas ajakan tersebut sangat bergantung pada tiga hal. Pertama, transparansi data peternakan, termasuk harga acuan pakan dan daging secara harian, agar peternak tidak lagi bergantung pada asumsi pasar yang simpang siur. Kedua, percepatan realisasi program bantuan, misalnya pengadaan bibit unggul dan alat mesin peternakan, yang selama ini sering tersendat di tingkat daerah. Ketiga, keterlibatan asosiasi peternak dalam perumusan kebijakan sejak awal, bukan sebagai pihak yang hanya diberi sosialisasi di akhir proses.

Dari kacamata valuasi sektor, stabilitas iklim usaha peternakan berpotensi meningkatkan minat investasi pada rantai nilai pangan, mulai dari pakan, pembibitan, hingga pengolahan. Namun, tanpa perbaikan rasio keuntungan di tingkat peternak rakyat, capital outflow dari sektor ini bisa terus berlanjut, terutama karena generasi muda cenderung memilih sektor dengan imbal hasil yang lebih cepat. Pemerintah perlu memastikan bahwa ruang dialog benar-benar menghasilkan kebijakan yang terukur, bukan sekadar seruan retoris.