Mentan Minta Peternak Dialog Langsung, Bukan Demo Jalan

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik per akhir 2024, sektor peternakan menyumbang sekitar 1,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional, dengan populasi sapi potong mencapai 18,6 juta ekor dan produksi daging sapi domestik sekitar 490 ribu ton per tahun. Angka ini menunjukkan betapa strategisnya subsektor peternakan, namun juga rentan terhadap gejolak harga pakan, penyakit hewan, dan fluktuasi permintaan yang kerap memicu ketegangan di lapangan. Dalam konteks itulah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan pesan tegas kepada para peternak dan petani agar tidak lagi menempuh jalur demonstrasi ketika menghadapi persoalan usaha.

Respons Pemerintah: Dialog sebagai Jalur Utama

Menteri Pertanian menegaskan bahwa pintu kementerian selalu terbuka bagi para pelaku usaha tani dan ternak yang ingin menyampaikan keluhan maupun usulan kebijakan. Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui audiensi langsung dinilai lebih efektif karena memungkinkan identifikasi akar masalah secara cepat, mulai dari harga jagung sebagai bahan pakan, distribusi vaksin, hingga akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang plafonnya mencapai Rp 300 miliar untuk sektor pertanian pada 2024.

"Peternak tidak usah demo di jalan, datang saja ke saya," ujar Mentan dalam sebuah kesempatan, menegaskan komitmennya membuka ruang komunikasi dua arah dengan para pelaku usaha.

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pemerintah ingin memposisikan diri sebagai mitra solutif, bukan sekadar regulator. Pendekatan ini sejalan dengan tren kebijakan beberapa tahun terakhir yang menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.

Di Satu Sisi: Efisiensi dan Stabilitas Pasar

Di satu sisi, ajakan berdialog ini memiliki landasan ekonomi yang kuat. Demonstrasi yang berlangsung lama berpotensi mengganggu distribusi komoditas, menciptakan kelangkaan sementara, dan memicu lonjakan harga di tingkat konsumen. Pada 2022, ketika terjadi aksi serupa di sejumlah daerah, harga telur ayam ras sempat mengalami kenaikan year-on-year hingga 12,4 persen, sementara inflasi pangan bergejolak (volatile food) menembus 5,6 persen. Dengan pendekatan dialog, pemerintah berharap gejolak semacam itu dapat diredam sebelum berdampak pada indeks harga konsumen dan daya beli masyarakat.

Selain itu, jalur audiensi memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih terarah. Persoalan peternak umumnya bersifat teknis dan struktural, seperti mahalnya harga pakan yang menyumbang 60-70 persen dari total biaya produksi, keterbatasan akses pasar, serta wabah penyakit hewan. Semua isu tersebut membutuhkan respons kebijakan berbasis data, bukan sekadar tekanan massa di ruang publik.

Di Sisi Lain: Suara Akar Rumput dan Risiko Kesenjangan Informasi

Di sisi lain, kritik terhadap pendekatan ini juga perlu dicermati. Demonstrasi sering kali menjadi jalan terakhir kelompok tani dan ternak skala kecil yang merasa tidak memiliki akses langsung ke pembuat kebijakan. Bagi peternak di daerah terpencil, biaya perjalanan ke Jakarta bisa setara dengan pendapatan berbulan-bulan, sehingga seruan "datang saja ke saya" berpotensi tidak terjangkau secara merata.

Aspek psikologis pasar juga patut diperhitungkan. Ketika aspirasi tidak tersalurkan, ketidakpastian kebijakan dapat memengaruhi sentimen pasar dan menekan likuiditas di sektor riil. Investor di sektor peternakan, misalnya, cenderung menahan ekspansi ketika regulasi dianggap tidak responsif terhadap keluhan operasional. Capital outflow dari sektor agribisnis, meski kecil, dapat memperlambat modernisasi peternakan yang selama ini menjadi salah satu prioritas proyeksi pertumbuhan ekonomi hijau.

Karena itu, mekanisme dialog perlu disertai kanal pengaduan digital, kunjungan lapangan rutin, serta keterlibatan pemerintah daerah agar tidak menciptakan kesenjangan informasi antara pusat dan daerah. Tanpa itu, seruan berdialog berisiko dipersepsikan sebagai upaya membatasi ruang ekspresi publik, bukan sebagai solusi substantif.

Fundamental Sektor dan Arah ke Depan

Dari kacamata fundamental, tantangan utama peternakan nasional tetap pada rasio kemandirian pakan dan produktivitas ternak. Konsumsi daging sapi per kapita Indonesia masih sekitar 2,6 kilogram per tahun, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 6 kilogram dan Australia di atas 25 kilogram. Artinya, ruang pertumbuhan pasar masih besar, tetapi membutuhkan kepastian iklim usaha dan valuasi yang sehat bagi pelaku rantai pasok.

Apabila dialog yang ditawarkan pemerintah benar-benar dijalankan secara konsisten dan transparan, maka stabilitas harga pangan dan keberlanjutan usaha peternakan rakyat dapat terjaga. Namun bila hanya menjadi retorika, potensi gejolak sosial maupun ekonomi di sektor ini tetap terbuka. Pada akhirnya, keseimbangan antara efisiensi kebijakan dan partisipasi publik akan menjadi penentu arah industri peternakan nasional dalam beberapa tahun ke depan.