Mentan Amran Berpesan Meritokrasi kepada Sudaryono, Kepala BGN Baru

Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan pesan penting kepada Sudaryono yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam pertemuan tertutup di kantor Kementerian Pertanian, Amran menekankan bahwa keberhasilan BGN dalam mengatasi masalah gizi nasional sangat bergantung pada penerapan sistem meritokrasi yang ketat. Sudaryono, yang sebelumnya dikenal sebagai birokrat berintegritas, diharapkan mampu membangun tim kerja berbasis kompetensi dan integritas.

Amran tidak secara terbuka menyampaikan detail pesannya, namun sejumlah sumber di kementerian menyebutkan bahwa mantan menteri itu meminta agar pengelolaan BGN tidak terjebak pada praktik “bagi-bagi jabatan” dan nepotisme. “Pak Amran bilang, kalau mau sukses, semua posisi harus diisi oleh orang yang benar-benar ahli, bukan karena kedekatan,” ujar seorang pejabat yang enggan disebut namanya.

Meritokrasi sebagai Kunci Transformasi Gizi

Badan Gizi Nasional dibentuk pada awal 2025 dengan mandat ambisius: menurunkan angka stunting dari 21,6 persen pada 2024 menjadi di bawah 14 persen pada 2029. Namun, program gizi seringkali tersendat karena masalah tata kelola. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan bahwa dari 10 provinsi dengan anggaran gizi terbesar, hanya 3 yang berhasil mencatat penurunan stunting signifikan. Banyak kalangan menilai kelemahan tersebut bersumber dari penempatan personel yang tidak tepat sasaran.

Di satu sisi, sistem meritokrasi dapat memastikan posisi strategis di BGN diisi oleh para ahli gizi, epidemiolog, dan planner program yang mumpuni. “Tanpa meritokrasi, kita hanya akan mengulang kegagalan yang sama,” kata Prof. Diah Saminarsih, pakar gizi dari Universitas Indonesia. Di sisi lain, penerapan meritokrasi murni di birokrasi Indonesia tidaklah mudah. Pengaruh politik dan jaringan patronase masih kuat dalam penentuan pejabat, sehingga upaya “membersihkan” birokrasi butuh dukungan politik tingkat tinggi.

Harapan pada Kepemimpinan Sudaryono

Sudaryono sendiri bukanlah figur baru di dunia pangan dan gizi. Ia pernah menjabat sebagai deputi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan dikenal berhasil memimpin program Rastra (beras sejahtera) yang kala itu mendapat sorotan positif. Namun, beban yang kini dipikulnya jauh lebih besar. BGN mengelola anggaran awal sebesar Rp 42 triliun pada 2025, dengan rencana ekspansi program makan siang gratis dan fortifikasi pangan di 34 provinsi.

Sistem meritokrasi akan menjadi ujian pertama bagi Sudaryono. Ia harus mampu membentuk struktur organisasi dari nol, sambil menghindari intervensi kepentingan. “Ini bukan sekadar pesan moral, ini keharusan manajerial,” ujar Priyanto Budi, pengamat kebijakan publik. Menurutnya, jika BGN gagal menunjukkan hasil dalam dua tahun pertama, dukungan publik dan anggaran bisa tergerus.

Refleksi dari Kementerian Pertanian

Pesan Amran Sulaiman bukan tanpa dasar. Di Kementerian Pertanian, ia pernah menerapkan rotasi besar-besaran pejabat eselon II berdasarkan audit kompetensi. Meskipun menuai protes, langkah itu akhirnya mendongkrak efisiensi serapan anggaran dari 72 persen menjadi 91 persen dalam setahun. Amran seolah ingin menularkan resep suksesnya ke lembaga yang baru.

Namun, transparansi meritokrasi harus diimbangi dengan pengawasan. BGN perlu memiliki panel independen yang menilai calon pejabat secara obyektif. Selain itu, jangan sampai jargon meritokrasi hanya menjadi alat untuk mengganti satu kelompok dengan kelompok lain.

Sudaryono dijadwalkan mengumumkan susunan direksi dan deputi BGN dalam dua pekan ke depan. Publik pun menanti, apakah pesan meritokrasi itu akan terwujud dalam daftar nama yang bebas dari catatan negatif dan benar-benar mengedepankan kapasitas.