Menko Pangan Dorong Hilirisasi Perikanan dan Perkebunan Maluku Utara

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per triwulan I 2025, perekonomian Maluku Utara masih tumbuh di atas rata-rata nasional, melanjutkan tren ekspansi yang pada 2023 sempat mencetak 27,4 persen year-on-year, laju tertinggi di Indonesia. Persoalannya, struktur pertumbuhan tersebut timpang: sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel mendominasi, sementara pertanian, kehutanan, dan perikanan — penyerap tenaga kerja terbesar di luar sektor jasa — kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) cenderung stagnan. Di tengah kesenjangan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Maluku Utara menjadi motor hilirisasi sektor perikanan dan perkebunan agar nilai tambah komoditas lokal tidak lagi mengalir ke luar daerah.

Hilirisasi, secara sederhana, adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi sehingga nilai jualnya meningkat berlipat. Dalam konteks Maluku Utara, artinya ikan tuna dan cakalang tidak lagi dijual segar ke pedagang pengumpul, melainkan diolah menjadi loin, produk kaleng, atau ikan beku bernilai ekspor; pala, cengkih, dan kelapa tidak dilepas sebagai komoditas mentah, tetapi diproses menjadi minyak atsiri, kopra putih, atau produk turunan lain. Zulkifli menilai KDKMP — program koperasi desa yang ditargetkan menjangkau puluhan ribu desa di seluruh Indonesia — merupakan instrumen paling tepat untuk mengonsolidasikan produksi nelayan dan petani yang selama ini tersebar dan berskala kecil.

Potensi Nilai Tambah yang Belum Tergarap

Secara fundamental, Maluku Utara memiliki basis sumber daya yang kuat. Kawasan perairannya termasuk jalur utama tuna dan cakalang Pasifik, sementara produksi perikanan nasional tercatat sekitar 24,8 juta ton pada 2023 menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di subsektor perkebunan, provinsi ini merupakan salah satu sentra pala dan cengkih dunia — dua rempah yang harga olahannya bisa 3 hingga 5 kali lipat dibanding bentuk mentah. Data perdagangan menunjukkan minyak atsiri pala di pasar global diperdagangkan jauh di atas harga biji pala kering, namun margin tersebut selama ini dinikmati pengolah di luar daerah bahkan luar negeri. Inilah celah valuasi yang ingin ditutup melalui koperasi desa.

Zulkifli menegaskan bahwa koperasi desa tidak cukup hanya berperan sebagai penyalur kebutuhan pokok, tetapi harus naik kelas menjadi penggerak pengolahan hasil laut dan kebun masyarakat, sehingga keuntungan terbesar berputar di desa dan dinikmati langsung oleh anggota koperasi.

Di Satu Sisi: Efek Pengganda yang Menjanjikan

Pro: bila hilirisasi berjalan, efek penggandanya berlapis. Pertama, harga di tingkat produsen berpotensi naik karena koperasi berfungsi sebagai pembeli penampung (offtaker) yang memangkas rantai tengkulak. Kedua, kehilangan pascapanen — yang pada sektor perikanan diperkirakan mencapai 20 hingga 25 persen akibat minimnya rantai dingin — dapat ditekan lewat unit penyimpanan beku dan pabrik es milik koperasi. Ketiga, muncul lapangan kerja baru di pengolahan, pengemasan, dan logistik, yang memperkuat likuiditas ekonomi desa. Kehadiran KDKMP juga berpotensi memperbaiki rasio pembiayaan produktif perbankan di wilayah timur, mengingat koperasi dengan aset dan arus kas tercatat lebih layak dibiayai dibanding usaha perorangan. Dari sisi neraca dagang, produk olahan bernilai ekspor memperkuat fundamental sektor riil dan mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah yang harganya fluktuatif mengikuti sentimen pasar global.

Di Sisi Lain: Risiko Tata Kelola dan Infrastruktur

Kontra: rekam jejak koperasi di Indonesia tidak selalu mulus. Data Kementerian Koperasi dan UKM secara historis menunjukkan hampir separuh koperasi terdaftar berstatus tidak aktif, sebagian besar karena lemahnya tata kelola, minimnya sumber daya manusia profesional, dan campur tangan kepentingan lokal. Ada risiko nyata bahwa suntikan modal — skema KDKMP menyediakan akses pembiayaan hingga sekitar Rp3 miliar per koperasi melalui perbankan pelat merah — berubah menjadi beban utang bila unit usaha gagal mencapai titik impas. Kendala struktural juga tidak kecil: pasokan listrik di pulau-pulau kecil belum stabil, biaya logistik antarpulau tinggi, dan standar mutu ekspor seperti sertifikasi keamanan pangan menuntut investasi yang tidak murah. Tanpa pendampingan serius, hilirisasi berbasis koperasi bisa berhenti pada seremoni peresmian gudang.

Proyeksi: Meniru Sukses Nikel dengan Cara Berbeda

Pengalaman hilirisasi nikel memberi gambaran skala manfaat: nilai ekspor turunan nikel Indonesia melonjak dari sekitar US$3 miliar pada 2014 menjadi di atas US$30 miliar dalam satu dekade. Tentu perikanan dan perkebunan memiliki karakter berbeda — produksinya tersebar di rumah tangga kecil, bukan korporasi tambang — sehingga proyeksi manfaatnya harus lebih konservatif. Kajian moderat menilai, bila separuh KDKMP di Maluku Utara berhasil mengoperasikan satu unit pengolahan saja, kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB berpotensi mengalami kenaikan bertahap dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Kuncinya ada pada tiga hal: tata kelola koperasi yang transparan, infrastruktur rantai dingin yang memadai, dan kepastian akses pasar. Bagi pembaca, sinyal yang patut dicermati bukanlah seremoni peluncuran, melainkan realisasi serapan produksi nelayan dan petani oleh koperasi pada satu hingga dua tahun mendatang — indikator yang jauh lebih jujur untuk menilai apakah hilirisasi kali ini benar-benar berjalan atau sekadar menjadi jargon pembangunan berikutnya.