Menkeu Purbaya Ungkap Ketertarikan China Garap Kereta Cepat Bandung-Surabaya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, ekonomi Indonesia mengalami kenaikan 5,12 persen year-on-year pada kuartal II-2025, ditopang antara lain oleh sektor transportasi yang tumbuh di atas rata-rata nasional. Di tengah fundamental tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa China berminat menggarap proyek kereta cepat dari Bandung hingga Surabaya, Jawa Timur. Rencana perpanjangan jalur ini disebut-sebut mendapat dukungan Presiden Prabowo Subianto dan berpotensi menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar dalam satu dekade ke depan.

Sinyal Investasi dari Beijing

Ketertarikan China melanjutkan pembangunan kereta cepat ke ujung timur Pulau Jawa bukan tanpa konteks. Proyek perdana Jakarta-Bandung sepanjang 142 kilometer yang dioperasikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah beroperasi sejak Oktober 2023 dengan kecepatan maksimal 350 kilometer per jam. Layanan yang dikenal dengan nama Whoosh itu diklaim telah mengangkut lebih dari 10 juta penumpang secara kumulatif, dengan okupansi harian yang cenderung meningkat pada akhir pekan dan musim liburan.

Dari sisi pembiayaan, proyek tahap pertama menelan investasi sekitar US$7,3 miliar atau setara lebih dari Rp110 triliun. Adapun rute Bandung-Surabaya yang membentang sekitar 600 kilometer diperkirakan membutuhkan dana jauh lebih besar, dengan sejumlah kajian awal menyebut angka puluhan miliar dolar AS, tergantung trase, jumlah stasiun, dan skema pembiayaan yang dipilih.

Di Satu Sisi: Efek Pengganda bagi Ekonomi Regional

Di satu sisi, perpanjangan jalur kereta cepat dipandang dapat memperkuat konektivitas koridor ekonomi Pulau Jawa dari barat ke timur. Waktu tempuh Bandung-Surabaya yang saat ini mencapai 9-10 jam melalui jalur kereta konvensional berpotensi dipangkas menjadi sekitar 3,5-4 jam. Secara teori, infrastruktur semacam ini memiliki efek pengganda atau multiplier effect, yakni rangkaian dampak lanjutan berupa penciptaan lapangan kerja konstruksi, pertumbuhan kawasan baru di sekitar stasiun, serta peningkatan arus barang dan jasa antarwilayah.

Dukungan politik dari Istana juga memperbesar peluang realisasi. Keterlibatan Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal kepada pasar bahwa proyek ini masuk dalam prioritas pembangunan, sehingga sentimen pasar terhadap saham konstruksi, semen, dan BUMN karya berpotensi mengalami kenaikan dalam jangka pendek. Bagi investor portofolio, kepastian dukungan pemerintah biasanya turut memperbaiki valuasi aset terkait infrastruktur.

Di Sisi Lain: Risiko Fiskal dan Kelayakan Finansial

Di sisi lain, rekam jejak proyek tahap pertama menyimpan pelajaran penting. Biaya Jakarta-Bandung membengkak dari estimasi awal sekitar US$6,07 miliar menjadi US$7,3 miliar, sebagian ditanggung melalui penyertaan modal negara dan penjaminan utang. Struktur pembiayaan yang didominasi utang berdenominasi dolar AS membuat proyek sensitif terhadap pelemahan rupiah, mengingat pendapatan tiket diterima dalam mata uang rupiah.

Rasio utang pemerintah saat ini berada di kisaran 39-40 persen terhadap produk domestik bruto, dengan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 sekitar 2,78 persen. Penambahan komitmen penjaminan berskala besar berpotensi menambah beban fiskal apabila pendapatan proyek tidak sesuai proyeksi. Risiko kelayakan juga muncul karena rute jarak jauh akan bersaing ketat dengan moda udara yang menawarkan waktu tempuh lebih singkat, serta kereta konvensional bertarif jauh lebih murah.

'Proyek infrastruktur berskala besar selalu memiliki dua wajah: mesin pertumbuhan di satu sisi, dan potensi beban fiskal di sisi lain. Kuncinya ada pada struktur pembiayaan dan disiplin kelayakan sejak awal,' ujar seorang ekonom infrastruktur di Jakarta.

Proyeksi dan Sentimen Pasar

Dari sisi moneter, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen per Oktober 2025, sementara rupiah bergerak di kisaran Rp16.500 per dolar AS. Kombinasi suku bunga yang relatif terjaga dan likuiditas yang cukup memberi ruang bagi pembiayaan proyek besar. Namun, pelaku pasar akan mencermati risiko capital outflow, yakni arus modal asing yang keluar dari pasar domestik, apabila skema utang baru dianggap memperberat profil pembayaran luar negeri.

Ke depan, pasar menanti kejelasan tiga hal: trase definitif, skema pendanaan, serta porsi penjaminan pemerintah. Apabila pembiayaan didominasi pinjaman lunak dengan pembagian risiko yang seimbang antara pemerintah dan investor, proyeksi dampaknya cenderung positif terhadap tren pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, skema yang menempatkan beban terlalu besar pada anggaran negara dapat menekan indeks kepercayaan investor terhadap disiplin fiskal.

Dengan dua perspektif tersebut, sinyal ketertarikan China ini layak dibaca sebagai peluang sekaligus ujian tata kelola. Keputusan akhir akan menentukan apakah perpanjangan kereta cepat menjadi katalis konektivitas Jawa, atau justru menambah deretan proyek dengan beban keuangan yang berkepanjangan.