Mengapa Harga Beras Naik Padahal Stok Bulog Melimpah? Ini Kata Bapanas

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per pertengahan Agustus 2026, harga rata-rata beras medium di tingkat pedagang eceran masih bertahan di kisaran Rp14.500–Rp15.200 per kilogram, atau mengalami kenaikan sekitar 4–6 persen secara year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Yang membingungkan, pada saat yang sama penguasaan beras oleh Perum Bulog justru tercatat melimpah, bahkan berada jauh di atas target pengamanan pemerintah. Kondisi ini terbilang paradoksal: stok besar, tetapi harga tetap menanjak. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi di balik fenomena tersebut?

Stok Melimpah, tetapi Distribusi Tidak Merata

Penjelasan resmi Bapanas menyebut kenaikan harga lebih banyak dipicu oleh faktor struktural dan logistik, bukan kelangkaan pasokan secara nasional. Pertama, disparitas harga antarwilayah. Stok beras Bulog memang besar, tetapi konsentrasinya tidak merata: mayoritas cadangan menumpuk di gudang-gudang Pulau Jawa, sementara permintaan tinggi justru menguat di kawasan timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ongkos angkut antarpulau yang tinggi membuat harga di daerah terpencil mengalami kenaikan lebih cepat, meskipun pasokan nasional tercukupi.

Kedua, terjadi ketidaksesuaian kualitas. Sebagian besar beras yang dikuasai Bulog merupakan beras medium hasil serapan panen dalam negeri, sedangkan permintaan konsumen di kota-kota besar perlahan bergeser ke segmen beras premium. Ketika komposisi pasokan tidak sejalan dengan preferensi pasar, harga beras premium yang mengalami kenaikan, sementara harga beras medium cenderung stagnan. Bagi pembaca awam, fenomena ini dapat dipahami seperti pasar perumahan: rumah kosong banyak, tetapi harga sewa tetap naik karena lokasi dan tipe unit tidak sesuai dengan yang dicari pembeli.

Di Satu Sisi: Stok Besar Bukan Berarti Harga Murah

Dari sisi positif, penguasaan stok Bulog yang besar tetap berperan sebagai penyangga atau buffer stock yang menjaga ekspektasi pasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi kelompok pangan hingga Juli 2026 masih tertahan di kisaran 4–5 persen year-on-year, jauh lebih rendah dibandingkan lonjakan pada periode El Nino 2023 yang sempat menembus dua digit. Keberadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 1,5–2 juta ton membuat pemerintah memiliki ruang fiskal dan logistik untuk menggelar operasi pasar (OP) ketika harga di suatu daerah melonjak. Dengan kata lain, stok melimpah bekerja sebagai rem darurat, bukan penekan harga otomatis.

Selain itu, serapan gabah oleh Bulog pada musim panen tahun ini juga menjaga harga gabah di tingkat petani tetap berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Hal ini penting bagi fundamental sektor pertanian: jika harga gabah jatuh, petani akan mengurangi luas tanam pada musim berikutnya, dan justru berpotensi menciptakan kelangkaan pasokan di masa mendatang.

Di Sisi Lain: Intervensi yang Kurang Tepat Sasaran

Kritik justru datang dari sisi efektivitas. Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai stok yang menumpuk tanpa distribusi yang tepat sasaran menimbulkan biaya penyimpanan yang besar, risiko susut, dan penurunan kualitas beras di gudang. Semakin lama beras tersimpan, semakin besar pula potensi kerugian nilai, sehingga efektivitas intervensi menjadi dipertanyakan. Alih-alih menekan harga di tingkat konsumen, intervensi yang terpusat di gudang justru baru terasa ketika pemerintah melakukan operasi pasar secara masif dan berkelanjutan.

Belum lagi faktor sentimen pasar. Kenaikan harga yang berkepanjangan kerap memicu perilaku spekulatif: pedagang menahan pasokan dengan harapan harga terus naik, sementara konsumen panik membeli dalam jumlah besar. Kondisi ini membentuk ekspektasi inflasi yang dapat memperkuat tren kenaikan harga, terlepas dari besarnya stok yang tersedia. Dalam bahasa teknis, harga tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasokan, tetapi juga oleh persepsi pelaku pasar terhadap kelangkaan di masa depan.

Proyeksi Harga Beras hingga Akhir Tahun

Ke depan, proyeksi harga beras masih akan dipengaruhi oleh siklus musim tanam dan kebijakan pemerintah. Pada September–Oktober 2026, beberapa wilayah sentra produksi diperkirakan memasuki masa tanam, sehingga suplai ke pasar cenderung terbatas sebelum panen raya berikutnya. Bapanas dan Bulog diharapkan mempercepat penyaluran stok ke daerah-daerah dengan disparitas harga tertinggi, serta memperluas operasi pasar ke segmen beras premium agar penurunan harga terasa langsung oleh konsumen perkotaan.

Di sisi fundamental, rasio stok terhadap konsumsi nasional yang sehat seharusnya menjadi jaminan bahwa harga tidak akan melonjak liar. Namun, tanpa perbaikan logistik dan pendekatan pasar yang lebih adaptif, stok melimpah hanya akan menjadi angka di atas kertas. Kuncinya ada pada kecepatan distribusi, akurasi data kebutuhan antardaerah, dan pengelolaan ekspektasi pasar. Jika ketiganya berjalan, tren harga beras berpeluang landai hingga akhir tahun; jika tidak, paradoks stok melimpah harga mahal bisa kembali terulang.