Menakar Target Ekonomi 6 Persen dalam RAPBN 2027

Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan sebesar 5,05 persen year-on-year, sementara realisasi investasi triwulan II 2024 mencapai Rp401,2 triliun. Angka tersebut menjadi acuan penting dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang menetapkan target pertumbuhan 6 persen. Pemerintahan Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk mendorong laju ekonomi ke level tersebut pada akhir periode pertama kepemimpinannya, sebuah ambisi yang jauh melampaui tren rata-rata lima tahun terakhir yang berkisar 4,9 persen hingga 5,3 persen. Untuk mencapainya, dibutuhkan akselerasi investasi sekaligus pemulihan daya beli masyarakat yang menjadi mesin utama pertumbuhan domestik.

Target Ambisius dan Fundamental Perekonomian

Di satu sisi, target 6 persen dinilai masih dalam koridor rasional mengingat indeks manufaktur Indonesia per Juli 2024 mengalami kenaikan ke level 51,7, menandakan ekspansi sektor industri. Valuasi aset infrastruktur yang terus meningkat dan kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 54 persen terhadap PDB memberikan fondasi kuat. Likuiditas perbankan yang tercatat pada rasio loan-to-deposit (LDR) sekitar 84 persen juga menunjukkan ruang kredit masih longgar untuk mendukung ekspansi bisnis. Dengan demikian, sentimen pasar domestik cenderung positif asalkan arah kebijakan fiskal dan moneter tetap konsisten.

Di sisi lain, tekanan global berupa potensi capital outflow dari pasar berkembang dan ketidakpastian suku bunga acuan The Fed menimbulkan risiko perlambatan. Fundamental perekonomian domestik masih dihadapkan pada defisit anggaran 2,29 persen terhadap PDB dan utang pemerintah yang mencapai 39,2 persen per akhir semester I-2024. Kondisi ini membatasi ruang fiskal untuk melakukan stimulus besar-besaran guna mencapai proyeksi pertumbuhan tersebut. Jika tekanan eksternal berlanjut, indeks keyakinan investor bisa mengalami penurunan yang berimbas pada perlambatan realisasi proyek strategis nasional.

Akselerasi Investasi versus Daya Beli Masyarakat

Untuk menjaga momentum, pemerintah mengandalkan penyerapan investasi non-migas yang harus tumbuh minimal 7 persen year-on-year hingga 2027. Realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp1.417 triliun diharapkan menjadi lompatan menuju Rp1.800 triliun pada 2027. Peningkatan ini bertujuan menaikkan rasio investasi terhadap PDB dari level 30,2 persen saat ini mendekati 32 persen, ambang batas umum bagi negara berpendapatan menengah atas yang ingin terhindar dari jebakan pendapatan menengah.

Pro: Kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan perluasan fasilitas kawasan ekonomi khusus (KEK) dianggap mampu menarik aliran modal asing serta memperkuat portofolio sektor industri pengolahan. Pelemahan tren impor barang modal yang terjadi pada kuartal pertama 2024 diperkirakan berbalik seiring dengan kejelasan insentif pajak dan kemudahan perizinan berusaha. Dengan valuasi sektor tambang dan energi yang kompetitif, Indonesia berpotensi menyerap investasi hijau dan digital dalam jumlah besar.

Kontra: Daya beli masyarakat masih tertekan oleh inflasi inti yang bertahan di level 2,8 persen dan indeks keyakinan konsumen yang mengalami penurunan ke angka 123,4 pada Juli 2024. Jika upah riil tidak mengalami kenaikan signifikan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa terjebak di bawah 5 persen, menciptakan celah antara target dan realisasi PDB. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan berbasis investasi tidak serta-merta terjemahkan menjadi permintaan agregat yang merata jika distribusi pendapatan tidak diperbaiki.

Proyeksi Kebijakan dan Risiko di Ufuk 2027

Mencapai ambang 6 persen memerlukan reformasi struktural yang menyentuh sektor padat karya. Angkatan kerja yang bertambah 2,3 juta orang per tahun menuntut penciptaan lapangan kerja berkualitas, bukan hanya pertumbuhan kuantitatif. Keterbatasan infrastruktur di luar Jawa dan disparitas indeks pembangunan manusia antarwilayah menjadi tantangan tersendiri dalam meratakan distribusi pendapatan. Tanpa perbaikan signifikan pada komponen belanja modal dan pengentasan kemiskinan ekstrem, target 6 persen berisiko hanya menjadi angka statistik tanpa dampak kesejahteraan yang luas.

"Target 6 persen bukan mustahil, namun memerlukan koreksi mendalam pada komposisi belanja negara. Prioritas anggaran harus bergeser dari konsumsi rutin ke belanja modal yang meningkatkan produktivitas, disertai pengendalian subsidi agar tidak membebani rasio utang," ujar pengamat fiskal dari Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial.

Dari sisi pasar keuangan, indeks harga saham gabungan (IHSG) yang berfluktuasi di kisaran 7.200-7.500 mencerminkan valuasi yang masih menunggu kepastian arah kebijakan fiskal 2025-2027. Likuiditas pasar modal domestik tetap menjadi penyangga utama apabila terjadi gejolak capital outflow akibat kenaikan suku bunga global. Namun, ketergantungan pada aliran portofolio jangka pendek bisa menjadi bumerang jika investor asing menilai fundamental fiskal Indonesia tidak cukup kuat untuk menopang proyeksi pertumbuhan yang agresif. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil menjadi prasyarat mutlak agar angka 6 persen dalam RAPBN 2027 bukan sekadar mimpi di atas kertas, melainkan target yang terukur dan terjangkau.