Mantri BRI Layani Perbankan Terapung di Kepulauan Maluku Utara

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 2024, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 88,7 persen, mengalami kenaikan dari 85,1 persen pada 2022. Namun, angka agregat itu belum sepenuhnya menggambarkan realitas di daerah kepulauan terpencil seperti Maluku Utara, yang tersebar di lebih dari 1.400 pulau dan dihuni sekitar 1,3 juta jiwa. Di tengah keterbatasan infrastruktur itu, Wiranto Jumran, Mantri BRI Unit Bacan, berkomitmen menghadirkan layanan perbankan melalui layanan perbankan terapung — membawa bank mendekati masyarakat yang selama ini jauh dari jangkauan kantor cabang.

Konsep perbankan terapung bukan sekadar simbol. Bagi warga kepulauan, ada atau tidaknya akses layanan keuangan sering ditentukan oleh jarak tempuh laut yang bisa mencapai 4–6 jam perjalanan sekali arah. Dengan layanan ini, kegiatan dasar seperti menabung, transfer, hingga pengajuan kredit mikro dapat dilakukan tanpa warga harus meninggalkan kampung halaman berhari-hari. Cuaca buruk, gelombang tinggi, dan keterbatasan sinyal adalah bagian dari rutinitas yang harus dikelola Wiranto dan rekan-rekannya, bukan alasan untuk berhenti melayani.

Menjemput Nasabah di Tengah Laut

Kehadiran layanan terapung menurunkan dua hambatan sekaligus: biaya transaksi dan waktu tempuh. Alih-alih mengeluarkan ratusan ribu rupiah untuk ongkos kapal menuju ibu kota kabupaten, masyarakat dapat bertransaksi di titik jemput yang telah dijadwalkan. Bagi nelayan dan pelaku usaha mikro yang pendapatannya bergantung pada musim, kepastian akses ini memperkuat fundamental ekonomi rumah tangga sekaligus membuka pintu pembiayaan untuk modal usaha perikanan, pertanian, dan perdagangan antar pulau. Dalam jangka panjang, kebiasaan menabung yang terbentuk dari kunjungan rutin petugas bank menjadi modal penting bagi perencanaan keuangan keluarga di daerah terluar.

Dua Sisi: Inklusi di Atas Kertas dan Biaya di Lapangan

Di satu sisi, layanan perbankan terapung adalah instrumen inklusi keuangan yang nyata. Ia menjangkau segmen yang tidak tersentuh kantor cabang, mendorong pembukaan rekening, dan memperbesar portofolio dana pihak ketiga (simpanan masyarakat) bank di daerah. Secara sosial, kunjungan petugas juga mempercepat peningkatan indeks literasi keuangan, yang secara nasional masih tertinggal jauh dari indeks inklusi. Di sisi lain, model ini menanggung ongkos yang tidak ringan. Operasional kapal melibatkan biaya bahan bakar, perawatan, awak, dan asuransi, sementara kapasitas transaksi per kunjungan terbatas. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan (BOPO), ukuran efisiensi yang lazim dipakai industri, cenderung lebih tinggi di wilayah kepulauan dibandingkan di kota besar, sehingga keberlanjutannya kerap bergantung pada subsidi silang — pendapatan unit yang kuat menutup biaya unit yang merugi. Belum lagi risiko cuaca yang menggagalkan jadwal dan kekhawatiran keamanan membawa uang tunai dalam jumlah besar melintasi laut.

“Layanan terapung secara sosial sangat bernilai, tetapi secara ekonomi ia membutuhkan dukungan lintas unit dan kebijakan. Tanpa subsidi silang atau insentif, model ini sulit berdiri sendiri,” ujar seorang pengamat perbankan yang memantau inklusi keuangan di Indonesia timur.

Digital, Likuiditas, dan Proyeksi ke Depan

Pertanyaan berikutnya adalah apakah model terapung tetap relevan di tengah derasnya digitalisasi. Tren perbankan lima tahun terakhir menunjukkan pergeseran saluran dari kantor fisik ke agen dan aplikasi, sejalan dengan dorongan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terhadap layanan keuangan digital yang menembus batas geografis tanpa biaya logistik besar. Namun, di Maluku Utara keterbatasan sinyal dan rendahnya kepemilikan gawai membuat saluran digital belum sepenuhnya menggantikan kehadiran fisik. Kombinasi keduanya — petugas yang datang dengan perangkat digital di tangan — menjadi arah yang paling realistis. Dari sisi industri, ekspansi ke daerah terpencil umumnya dibiayai likuiditas domestik yang memadai; risiko capital outflow (arus dana keluar negeri) baru menguat jika kondisi global mendorong kenaikan suku bunga acuan secara tajam. Sentimen pasar terhadap saham perbankan tetap positif selama tren pertumbuhan kredit mikro berlanjut dua digit year-on-year dan rasio kredit bermasalah terjaga — faktor fundamental yang menentukan valuasi emiten di bursa.

Komitmen seperti yang ditunjukkan Wiranto Jumran turut menopang target inklusi keuangan nasional menuju 90 persen, sejalan dengan strategi nasional pemerintah. Namun, keberlanjutan program ini tidak bisa ditopang semangat individu semata. Dibutuhkan sinergi antara bank, otoritas, dan pemerintah daerah untuk berbagi beban biaya, membangun infrastruktur telekomunikasi, serta memperkuat literasi masyarakat. Hanya dengan begitu, indeks inklusi yang tinggi di atas kertas benar-benar terasa di pulau-pulau paling ujung negeri.