MANILA — Senat Filipina Sahkan RUU Keselamatan Wisatawan Anak

Langkah progresif diambil parlemen Filipina dalam membenahi tata kelola sektor pariwisata nasional. Senat Filipina resmi meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keselamatan Wisatawan Anak atau Senate Bill No. 1926 pada pembacaan tingkat ketiga. Regulasi penting yang dikenal luas dengan sebutan Sandy’s Act ini dirancang untuk menutup celah kritis pada sistem mitigasi kecelakaan, fasilitas tanggap darurat, dan akses pertolongan medis di seluruh destinasi rekreasi.

Senator Mark Villar menyambut hangat pengesahan regulasi ini. Menurutnya, pertumbuhan pesat industri pariwisata pascapandemi tidak boleh mengorbankan keselamatan pengunjung, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Nama regulasi ini sendiri diabadikan dari tragedi memilukan yang menimpa seorang anak berusia enam tahun bernama Sandy, yang kehilangan nyawa akibat lambatnya penanganan medis darurat di salah satu lokasi wisata.

Mengubah Tragedi Menjadi Kebijakan Protektif

Investigasi atas berbagai insiden fatal di kawasan wisata kepulauan Filipina mengungkap pola yang seragam: minimnya peralatan pertolongan pertama (P3K) standar, ketiadaan tenaga medis bersertifikat di titik terpencil, serta jalur evakuasi yang berbelit. Kondisi ini membuat situasi darurat sederhana kerap berujung pada kematian yang sebenarnya dapat dicegah.

"Kita tidak boleh lagi membiarkan sebuah keluarga pulang dari liburan dengan membawa duka mendalam. Kehadiran undang-undang ini adalah bentuk komitmen tegas negara dalam menjamin bahwa setiap destinasi wisata di Filipina aman bagi anak-anak dan keluarga," tegas Senator Mark Villar dalam keterangan resminya.

Melalui Sandy’s Act, pemerintah berupaya menetapkan standardisasi keamanan yang mengikat secara hukum bagi seluruh pengelola kawasan wisata komersial maupun fasilitas rekreasi milik pemerintah daerah.

Pilar Utama Penguatan Standar Keselamatan

RUU Keselamatan Wisatawan Anak memuat serangkaian kewajiban ketat yang harus dipenuhi oleh para operator wisata sebelum mengantongi izin operasional. Beberapa poin krusial dalam regulasi tersebut mencakup:

• Pos Medis Siaga Cepat: Kewajiban mendirikan pos pertolongan pertama yang dilengkapi peralatan resusitasi dasar dan obat-obatan darurat di setiap area wisata utama.
• Personel Terlatih: Penempatan staf yang tersertifikasi dalam penanganan Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) dan pertolongan pertama pediatrik.
• Protokol Evakuasi Terpadu: Integrasi sistem komunikasi langsung antara pengelola resor dengan pusat rujukan rumah sakit terdekat.
• Audit Zona Berbahaya: Pemasangan rambu peringatan ramah anak dan pembatasan akses fisik pada area perairan atau tebing yang berisiko tinggi.

Tantangan Logistik di Wilayah Kepulauan

Penerapan undang-undang ini diprediksi menghadapi tantangan besar pada aspek pengawasan, mengingat Filipina terdiri dari ribuan pulau dengan disparitas infrastruktur kesehatan yang nyata. Pengelola resor skala kecil di pulau terpencil kerap mengeluhkan tingginya biaya pengadaan tenaga medis tetap.

Namun, para pembuat kebijakan menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar keselamatan anak bukan beban biaya tambahan, melainkan investasi reputasi jangka panjang bagi pariwisata internasional. Operator yang terbukti abai terhadap protokol keselamatan terancam sanksi administratif berat hingga pencabutan izin usaha secara permanen.