Manila: Anggaran SUC Dipangkas, SDO OVP Disidang soal Dana Rahasia

MANILA — Pemerintah Filipina mengusulkan alokasi P134,56 miliar untuk 113 universitas dan perguruan tinggi negeri (state universities and colleges/SUC) pada tahun anggaran 2027, lebih rendah dibanding anggaran 2026 yang mencapai P137,9 miliar. Pengetatan fiskal itu terjadi di tengah ujian akuntabilitas negara: sidang impeachment Wakil Presiden Sara Duterte memasuki hari ke-17 pada Senin (24/8), dengan senator-hakim menginterogasi Gina Acosta, mantan pejabat penyalur dana khusus (special disbursing officer/SDO) Kantor Wakil Presiden (OVP) untuk dana rahasia senilai P125 juta pada 2022.

Dua peristiwa ini berada di ranah berbeda, tetapi menyangkut satu persoalan yang sama: nasib dan pengawasan uang rakyat. Dunia pendidikan tinggi negeri harus bersiap menghadapi pemangkasan, sementara pengadilan impeachment menyoroti bagaimana dana rahasia OVP dicairkan dan dipertanggungjawabkan.

Anggaran Pendidikan Tinggi 2027: Defisit Menggerus Alokasi Kampus

Berdasarkan dokumen Program Belanja Nasional (National Expenditure Program/NEP) 2027 yang diajukan pemerintah ke Kongres, total anggaran SUC turun sekitar P3,34 miliar dari tahun sebelumnya. Jika pendanaan premi pensiun dan asuransi jiwa — pos otomatis yang telah diatur undang-undang — ikut dihitung, angkanya naik menjadi P141,09 miliar. Bila alokasi untuk Komisi Pendidikan Tinggi (CHED) digabungkan, total anggaran pendidikan tinggi 2027 mencapai P176,5 miliar.

Di tingkat detail, nasib 113 SUC berbeda-beda. Sistem Universitas Filipina (UP System) hanya memperoleh usulan P26,53 miliar pada 2027, turun dari P29,47 miliar yang diterimanya melalui General Appropriations Act (GAA) 2026. Padahal, alokasi tahun lalu itu merupakan anggaran terbesar yang pernah diterima UP System sepanjang sejarah universitas tersebut.

Pemangkasan ini dikhawatirkan berdampak pada kapasitas riset dan operasional kampus. "Penurunan anggaran untuk universitas unggulan seperti UP bukan sekadar angka; ini menyangkut kualitas pendidikan dan riset yang menjadi tulang punggung daya saing bangsa," ujar pengamat kebijakan pendidikan di Manila kepada media setempat. Para pengamat menilai bahwa pemerintah berada dalam posisi sulit karena harus menyeimbangkan defisit fiskal dengan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia.

Hari ke-17 Sidang Impeachment: Pertanyaan Keras untuk Acosta

Sementara itu, di Senat yang bersidang sebagai pengadilan impeachment, senator-hakim melontarkan pertanyaan bertubi-tubi kepada Gina Acosta. Ia ditanyai sejauh mana uji tuntas (due diligence) yang dilakukannya saat memeriksa tanda terima pengakuan (acknowledgement receipts) yang diserahkan Kolonel Raymund Dante Lachica, mantan kepala keamanan OVP, untuk melikuidasi dana rahasia tersebut.

Acosta berulang kali menegaskan bahwa dirinya hanya menyalurkan dana, sementara Lachica-lah yang menjalankan program di bawah dana tersebut. Ia juga mengaku mengandalkan dokumen dan jaminan dari Lachica dalam proses pertanggungjawaban keuangan.

Berikut kronologi pemeriksaan yang berlangsung pada hari ke-17:

1. Senator-hakim menguji tingkat ketelitian Acosta dalam memverifikasi kelengkapan dan keabsahan tanda terima likuidasi dana rahasia.
2. Acosta menyatakan tugasnya terbatas pada penyaluran dana, bukan pelaksanaan program di lapangan.
3. Ia mengakui bahwa pemeriksaannya bergantung pada dokumen yang diajukan Lachica beserta jaminan lisan dari sang kolonel.
4. Pengadilan melanjutkan pemeriksaan untuk menelusuri alur pertanggungjawaban dana rahasia OVP senilai P125 juta hingga ke tingkat pelaksana.

"Saya hanya menyalurkan dana. Yang menjalankan program adalah Kolonel Lachica," kata Acosta di hadapan senator-hakim, sembari menegaskan bahwa ia mengandalkan dokumen dan jaminan Lachica dalam proses likuidasi.

Analisis: Dua Sisi Pengawasan Uang Negara

Dua perkembangan ini merefleksikan dua sisi pengawasan fiskal di Filipina. Di sisi eksekutif, pemerintah harus menyeimbangkan defisit anggaran dengan kebutuhan pendidikan. Di sisi yudikatif, pengadilan impeachment berupaya menelusuri akuntabilitas dana rahasia yang selama ini menjadi titik paling sensitif dalam sistem anggaran Filipina.

Uji tuntas seorang SDO menjadi krusial karena dalam sistem anggaran Filipina, tanda terima dari pelaksana program menjadi dasar sah likuidasi dana rahasia. Jika proses verifikasi dinyatakan longgar, hal itu dapat melemahkan dasar pertanggungjawaban negara atas dana rahasia senilai miliaran peso. Sebaliknya, jika pemeriksaan membuktikan prosedur berjalan sesuai aturan, pengadilan akan semakin sulit membangun narasi penyalahgunaan dana.

Bagi publik, dua isu ini sama-sama menuntut jawaban: apakah pemangkasan anggaran kampus akan menurunkan mutu pendidikan, dan apakah mekanisme dana rahasia OVP sanggup lolos dari pengawasan pengadilan. Keputusan Kongres atas NEP 2027 dan vonis senator-hakim dalam sidang impeachment akan menjadi penentu arah kebijakan fiskal dan politik Filipina ke depan.