LONTARA+ Makassar Jadi Sorotan dalam Rakernas APEKSI di Medan

Medan, Beritadua.com — Inovasi pelayanan publik berbasis digital dari Kota Makassar, LONTARA+, menjadi perhatian utama dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Forum yang berlangsung di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026) itu menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, sebagai pemapar utama. Di hadapan para kepala dinas Kominfo dan delegasi pemerintah kota dari seluruh Indonesia, Roem berbagi pengalaman tentang keberhasilan platform digital yang kini menjadi andalan warganya dalam menyampaikan pengaduan.

LONTARA+ yang merupakan akronim dari Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar, dijelaskan sebagai platform digital yang mengintegrasikan seluruh sistem pengaduan masyarakat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Dengan arsitektur yang tersentral, setiap laporan dari warga dapat langsung diteruskan dan ditindaklanjuti oleh dinas atau instansi terkait.

“Pada forum ini saya memaparkan tentang LONTARA+. Saya berbagi pengalaman mengenai bagaimana program ini berjalan di Kota Makassar, sehingga masyarakat kini lebih mudah menyampaikan pengaduan dan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait,” ujar Roem kepada media kami seusai sesi presentasi.

Disampaikan lebih lanjut, LONTARA+ merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham di tahun 2025. Platform ini menjadi manifestasi dari visi transformasi digital pelayanan publik yang bertujuan mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya.

Keunggulan utama dari aplikasi ini adalah kemudahan akses. Melalui satu pintu, warga dapat mengakses berbagai jenis layanan publik secara gratis selama 24 jam penuh. Tidak hanya itu, sistem yang dibangun memungkinkan proses penanganan laporan untuk dipantau secara transparan. Warga yang membuat aduan dapat melihat perkembangan status laporannya secara time, memutus rantai birokrasi yang kerap tidak menentu.

Ribuan Laporan Per Bulan

Dalam paparannya, Roem mengungkapkan volume laporan yang masuk melalui LONTARA+ mencapai ribuan setiap bulan. Jumlah ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sistem yang dibangun. laporan tersebut langsung diarahkan ke OPD terkait secara otomatis, tanpa perlu melewati tahap verifikasi panjang.

Cakupan aduan yang dikelola pun sangat beragam, mencerminkan kompleksitas kebutuhan warganya. Mulai dari jalan rusak, lampu lorong padam, masalah air bersih, persampahan, drainase, pohon tumbang, gangguan ketertiban, hingga berbagai persoalan sosial lainnya, semuanya tercatat dan mendapatkan tindak lanjut. Keberhasilan ini, tegas Roem, bukan hanya karena teknologi, melainkan juga karena komitmen seluruh OPD untuk responsif dan dukungan penuh dari pimpinan daerah.

Paparan yang komprehensif tersebut memantik diskusi hangat dari peserta forum. Sejumlah kepala dinas Kominfo dari berbagai kota anggota APEKSI terlihat antusias mengajukan beragam pertanyaan. Mulai dari teknis koordinasi lintas OPD yang kerap menjadi batu sandungan integrasi, mekanisme tindak lanjut aduan agar tidak ada yang terlewat, hingga strategi membangun dan menjaga komitmen perangkat daerah dalam agenda transformasi digital yang memakan waktu lama.

Tak hanya berhenti pada diskusi, ketertarikan itu berlanjut ke rencana aksi nyata. Beberapa pemerintah kota bahkan secara langsung menyatakan minat untuk berkunjung ke Makassar. Mereka ingin melakukan studi tiru, mempelajari langsung implementasi LONTARA+ yang dianggap sebagai praktik baik (best practice) dalam pelayanan publik berbasis digital di tingkat kota.

“Kami, Kota Makassar siap berbagi pengalaman agar inovasi ini juga dapat memberi manfaat bagi daerah lain. Transformasi digital adalah keniscayaan, dan kolaborasi antar daerah akan mempercepat pemerataan layanan publik yang berkualitas,” tutup Roem.