Larang Gas Melon dan Beras SPHP, BGN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 Juni 2026, realisasi subsidi liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram mencapai Rp43,2 triliun atau 50,2 persen dari pagu tahunan Rp86 triliun. Pada periode yang sama, subsidi beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) telah menyerap Rp12,7 triliun, dan program Minyakita sebagai minyak goreng bersubsidi menelan anggaran Rp8,4 triliun. Angka-angka ini menggarisbawahi beban fiskal yang tidak ringan, sekaligus menjadi konteks instruksi tegas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono kepada seluruh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) agar tidak menggunakan barang-barang bersubsidi—populer disebut gas melon, beras SPHP, dan Minyakita—dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Instruksi yang disampaikan pada akhir Juli 2026 itu merupakan bagian dari upaya pemerintah menyelaraskan dua agenda besar: menjaga ketepatan sasaran subsidi bagi 40 persen rumah tangga berpendapatan terbawah, dan memastikan kelancaran program MBG yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Selama ini, SPPG di berbagai daerah mengelola dapur umum yang memasak hingga ratusan ribu porsi per hari. Sebagian di antaranya diduga memanfaatkan komoditas bersubsidi guna menekan biaya operasional. Meski secara kasatmata efisien, langkah itu dinilai melenceng dari filosofi subsidi yang diperuntukkan langsung bagi warga miskin, bukan bagi program pemerintah.

Landasan Kebijakan dan Implikasi Fiskal

Arahan BGN ini sejalan dengan amanat Undang-Undang APBN 2026 yang secara eksplisit membatasi penggunaan barang bersubsidi hanya untuk konsumsi rumah tangga dan usaha mikro tertentu. Dalam konteks MBG, jika SPPG dibiarkan menyerap LPG 3 kg, maka permintaan tambahan terhadap gas melon bisa memicu kelangkaan di tingkat pengecer, sekaligus membengkakkan kuota subsidi yang harus ditanggung negara. Kementerian Keuangan memproyeksikan bahwa jika 20 persen dari total dapur MBG menggunakan LPG subsidi, tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp1,8 triliun per tahun. Angka tersebut belum termasuk potensi lonjakan permintaan beras SPHP dan Minyakita.

Di sisi lain, kebijakan ini akan mendorong transparansi biaya program. Dengan menggunakan komoditas non-subsidi, struktur biaya per porsi MBG menjadi lebih jelas dan tidak lagi "disembunyikan" di balik harga murah barang bersubsidi. Saat ini, biaya per porsi MBG dipatok Rp15.000 untuk menu lengkap. Jika SPPG mengandalkan gas melon seharga Rp5.000 per tabung isi ulang—jauh di bawah harga pasar non-subsidi sekitar Rp20.000—maka selisih itu pada dasarnya merupakan subsidi terselubung yang tidak tercatat dalam pembukuan program. Langkah BGN diharapkan menutup celah tersebut.

Dua Sisi Mata Pisau: Analisis Pro dan Kontra

Pro: Kebijakan ini melindungi integritas sistem subsidi nasional. Ekonom senior Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai bahwa subsidi harus dipagari ketat agar tidak terjadi kebocoran yang justru dinikmati oleh kelompok mampu atau program pemerintah. “Subsidi adalah instrumen fiskal untuk melindungi daya beli masyarakat miskin. Begitu dipakai oleh program seperti MBG, kita sedang mengalihkan hak warga kurang mampu ke program yang sudah memiliki alokasi anggaran sendiri,” ujarnya. Selain itu, pemisahan ini akan menciptakan level playing field bagi pelaku usaha pemasok komoditas non-subsidi, yang selama ini kerap kalah bersaing dengan harga barang subsidi di pasar terbuka.

Kontra: Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menaikkan biaya operasional MBG secara signifikan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJBI), Dian Novita, mengingatkan bahwa dapur-dapur SPPG di daerah kerap beroperasi dengan margin tipis. “Harga gas non-subsidi bisa empat kali lipat lebih mahal. Kalau ini dipukul rata tanpa ada penyesuaian anggaran per porsi, kualitas menu MBG bisa terpengaruh,” katanya. Ia mendorong pemerintah segera menaikkan pagu biaya per porsi, setidaknya menjadi Rp18.000, atau menyediakan skema pembelian gas dan beras dalam jumlah besar (bulk procurement) dengan harga khusus yang bukan subsidi, tetapi tetap kompetitif melalui kontrak jangka panjang dengan BUMN pangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada Juli 2026 mengalami inflasi year-on-year sebesar 4,2 persen. Kenaikan harga komoditas pangan non-subsidi ini menjadi tantangan tersendiri bagi SPPG. Tanpa subsidi, beban belanja dapur umum diproyeksikan meningkat sekitar 15–20 persen, bergantung pada komposisi menu dan lokasi. Di wilayah Indonesia timur, disparitas harga antara barang subsidi dan non-subsidi bahkan lebih lebar, sehingga kebijakan ini harus diiringi intervensi logistik agar tidak menimbulkan ketimpangan kualitas MBG antarwilayah.

Pelaku Usaha dan Rantai Pasok Bersiap

Kebijakan ini juga memicu pergeseran dalam rantai pasok pangan. Selama ini, sebagian pedagang besar menyalurkan LPG 3 kg dan beras SPHP ke usaha mikro, termasuk ke dapur-dapur kolektif. Dengan adanya larangan dari BGN, permintaan terhadap gas non-subsidi ukuran 12 kg dan beras komersial kualitas medium premium diprediksi melonjak. PT Pertamina (Persero) dan Perum Bulog menyatakan siap menambah pasokan produk non-subsidi untuk memenuhi kebutuhan program MBG.

“Kami telah berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan ketersediaan LPG 12 kg dan beras komersial dengan harga yang terjangkau, tanpa mengganggu stok untuk masyarakat umum,” ujar Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dalam keterangan resmi.

Dari sisi pengawasan, BGN akan membentuk tim audit yang secara berkala memeriksa penggunaan bahan baku di seluruh SPPG. Indikator yang dipantau meliputi faktur pembelian, kuitansi, dan stok fisik di gudang. SPPG yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi administratif hingga pemutusan kontrak. Langkah ini, meskipun disambut baik oleh para pengamat kebijakan publik, menuntut kesiapan infrastruktur pengawasan yang belum tentu merata di lebih dari 25.000 titik dapur MBG yang tersebar di 514 kabupaten/kota.

Ke depan, kebijakan BGN ini dapat menjadi preseden penting bagi program-program pemerintah lain yang bersinggungan dengan komoditas bersubsidi. Jika berhasil dijalankan, pemisahan tegas antara barang subsidi untuk rakyat dan pengadaan barang untuk program akan memperkuat tata kelola fiskal dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, keberhasilan itu sangat bergantung pada kecepatan adaptasi rantai pasok, kecukupan anggaran, dan konsistensi pengawasan di lapangan.