Kunjungan Gubernur Jawa Barat ke Anak Krakatau dan Sorotan Mitigasi Bencana

Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per awal 2024, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih berstatus Level III atau Siaga, dengan aktivitas erupsi yang fluktuatif sepanjang tahun. Di tengah status tersebut, Gubernur Jawa Barat melakukan kunjungan langsung ke kawasan gunung berapi itu dengan menaiki kapal, sebuah langkah yang memicu perhatian publik dari sisi keselamatan maupun tata kelola kebencanaan.

Konteks Geologis: Apa Itu Anak Krakatau dan Mengapa Penting?

Anak Krakatau adalah gunung api yang tumbuh dari kaldera sisa letusan besar Krakatau pada 1883. Secara geologis, gunung ini berada di zona subduksi Sunda, tempat lempeng Indo-Australia menunjam lempeng Eurasia. Menurut catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), letusan besar terakhir terjadi pada Desember 2018, yang memicu longsor bawah laut dan tsunami dengan tinggi gelombang mencapai 13 meter di beberapa titik pesisir Lampung dan Banten, serta menewaskan lebih dari 400 orang.

Sejak saat itu, aktivitas vulkanik terus dipantau melalui jaringan seismograf dan satelit. Sepanjang 2023, PVMBG mencatat rata-rata 50–100 letusan kecil per hari pada periode tertentu, dengan kolom abu yang mencapai ketinggian 500–3.000 meter dari puncak kawah. Data ini menjadi dasar mengapa kawasan tersebut dikategorikan berisiko tinggi, bukan hanya bagi penduduk sekitar, tetapi juga bagi siapa pun yang memasuki radius aman yang ditetapkan.

Pro: Kunjungan sebagai Bentuk Perhatian dan Kesiapsiagaan

Di satu sisi, kunjungan pejabat ke lokasi rawan bencana dapat dipandang sebagai bentuk perhatian terhadap wilayah yang berpotensi terdampak. Dalam kerangka manajemen risiko, kunjungan lapangan sering digunakan untuk mengevaluasi kesiapan pos pemantauan, jalur evakuasi, dan koordinasi antarinstansi, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Basarnas. Jika dilakukan dengan protokol ketat, langkah ini bisa memperkuat fundamental sistem mitigasi, termasuk memastikan bahwa sistem peringatan dini berfungsi optimal.

Selain itu, dari sisi sentimen pasar dan sektor pariwisata, kunjungan semacam ini bisa memberi sinyal bahwa kawasan tetap terkelola. Beberapa analis menilai bahwa perhatian publik terhadap kebencanaan dapat mendorong alokasi anggaran yang lebih baik untuk infrastruktur mitigasi, seperti sirene tsunami, shelter evakuasi, dan pemetaan zona rawan. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerugian ekonomi akibat bencana hidrometeorologi dan geologi di Indonesia pada 2022 mencapai sekitar Rp 34 triliun, sehingga investasi mitigasi menjadi kebutuhan yang tak terelakkan.

Kontra: Risiko Keselamatan dan Etika Kebencanaan

Di sisi lain, kunjungan ke gunung berapi aktif yang berstatus Siaga menimbulkan pertanyaan serius. Dalam terminologi kebencanaan, permintaan atau kegiatan yang bertujuan "melihat letusan secara langsung" berpotensi mengabaikan prinsip likuiditas keselamatan, yaitu prioritas utama dalam setiap operasi di zona bahaya. Kapal yang digunakan pun harus memenuhi standar keselamatan, termasuk jarak aman dari kawah, karena letusan bisa memicu gelombang laut atau capital outflow material vulkanik yang berbahaya.

Para ahli vulkanologi kerap mengingatkan bahwa letusan Anak Krakatau bersifat sulit diprediksi.

"Zona bahaya bukan tempat untuk observasi tanpa protokol ketat. Keselamatan harus menjadi pertimbangan pertama, bukan dokumentasi visual," ujar seorang peneliti gunung api dari Badan Geologi dalam sebuah diskusi publik.

Selain itu, ada aspek etika komunikasi publik. Jika kunjungan dipublikasikan secara luas, dikhawatirkan muncul efek tiruan, di mana masyarakat awam merasa aman untuk mendekati kawasan serupa. Padahal, rasio keselamatan antara pejabat yang didampingi tim ahli dan warga biasa sangat berbeda. Edukasi mengenai radius aman, misalnya 5 kilometer dari kawah, menjadi krusial agar tidak menimbulkan persepsi keliru.

Menimbang Dua Sisi dan Implikasi Kebijakan

Secara year-on-year, intensitas pengawasan terhadap Anak Krakatau memang meningkat seiring kemajuan teknologi pemantauan. Namun, esensi dari kunjungan pejabat bukan pada seberapa dekat mereka melihat letusan, melainkan pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Tren tata kelola kebencanaan modern menekankan integrasi data geologis, kesiapan logistik, dan partisipasi masyarakat. Jika kunjungan tersebut berujung pada penguatan sistem peringatan dini dan anggaran mitigasi, maka manfaatnya bisa dirasakan. Sebaliknya, jika hanya menjadi simbol tanpa tindak lanjut, kunjungan itu hanya menambah risiko tanpa nilai tambah.

Pada akhirnya, publik berhak mendapatkan informasi berbasis data, bukan sekadar narasi heroik. Valuasi terhadap keselamatan jiwa tidak bisa diukur dengan liputan semata. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa setiap langkah di zona bahaya memiliki dasar ilmiah, protokol jelas, dan akuntabilitas. Dengan begitu, upaya memahami alam tetap berjalan seiring dengan prinsip perlindungan warga, tanpa harus mempertaruhkan nyawa demi sebuah tontonan letusan.