Komisi XI Masih Menanti Penugasan Uji Kelayakan Calon Gubernur BI

Proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia yang baru memasuki babak menunggu. Komisi XI DPR RI hingga saat ini belum menerima surat penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap para calon. Posisi pucuk pimpinan bank sentral lowong setelah Perry Warjiyo menyatakan mundur dari jabatan yang didudukinya sejak 2018.

Tanpa surat penugasan tersebut, Komisi XI tidak dapat melangkah ke tahapan selanjutnya dalam mekanisme konstitusional pengisian jabatan Gubernur BI. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan DPR untuk memilih dan mengangkat Gubernur BI berdasarkan usulan Presiden setelah melalui uji kelayakan. Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Kronologi dan Mekanisme yang Tertahan

Proses penggantian pimpinan BI dimulai dari pengajuan nama calon oleh Presiden kepada DPR. Dalam kondisi normal, Bamus DPR kemudian menugaskan komisi terkait—dalam hal ini Komisi XI—untuk melakukan uji kelayakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Komisi XI memiliki kewenangan untuk memeriksa integritas, kompetensi, dan rencana strategis calon sebelum menyampaikan rekomendasi kepada rapat paripurna. Namun, hingga hari ini, Bamus DPR belum menjadwalkan pembahasan penugasan tersebut, sehingga jadwal fit and proper test pun belum dapat ditetapkan.

Menurut sejumlah anggota Komisi XI, ketiadaan instruksi ini menyulitkan mereka untuk mempersiapkan agenda kerja. "Kami hanya bisa menunggu. Begitu surat penugasan turun, kami akan segera menjadwalkan rapat internal dan mengirimkan undangan kepada para calon," ujar seorang anggota Komisi XI yang enggan disebutkan namanya. Informasi yang beredar, Presiden telah menyodorkan setidaknya dua nama kandidat, namun daftar resmi belum diumumkan ke publik.

Kekosongan Kepemimpinan di Tengah Tekanan Ekonomi

Keberadaan Gubernur BI sangat krusial di tengah dinamika makro yang menantang. Data terakhir menunjukkan inflasi tahunan masih bertahan di atas kisaran target 2–4%, sementara nilai tukar rupiah terus mendapat tekanan dari penguatan dolar AS dan ketidakpastian suku bunga global. Laju pertumbuhan ekonomi yang melambat di sejumlah mitra dagang utama juga menuntut respons kebijakan moneter yang sigap dan terukur. Tanpa nahkoda definitif, bank sentral berisiko kehilangan arah strategis, terutama dalam pengambilan keputusan yang bersifat cepat dan taktis.

Di satu sisi, pelaksana tugas (Plt) Gubernur BI dapat menjalankan fungsi operasional, tetapi kewenangannya terbatas, terutama untuk kebijakan yang bersifat struktural dan berdampak jangka panjang. Di sisi lain, kepastian pengangkatan Gubernur baru dinilai mampu mengembalikan kepercayaan pasar dan memperkuat koordinasi fiskal-moneter. Indeks keyakinan investor terhadap stabilitas makro Indonesia, yang tercermin dari angka premi risiko (CDS 5 tahun), masih menunjukkan fluktuasi dalam beberapa pekan terakhir. Kepastian kepemimpinan BI dapat menjadi sinyal positif yang meredakan sentimen pasar.

Pro dan Kontra Penundaan

Mundurnya Perry Warjiyo sebelum akhir masa jabatan—yang semula berakhir pada 2023—memunculkan spekulasi mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Sejumlah pengamat menilai, percepatan regenerasi pimpinan BI diperlukan untuk menjaga kontinuitas kebijakan reformasi sektor keuangan. Namun, ada juga pandangan bahwa penundaan ini justru membuka ruang bagi evaluasi lebih matang terhadap rekam jejak calon. "Uji kelayakan jangan dilakukan secara terburu-buru. Komisi XI memerlukan waktu untuk menggali komitmen calon terhadap independensi BI," tulis seorang ekonom senior dalam catatan risetnya.

Di sisi lain, lamanya penantian ini dikhawatirkan memperpanjang ketidakpastian di pasar keuangan. Beberapa investor institusi, khususnya pemegang obligasi negara, dikabarkan menahan diri untuk menambah eksposur hingga sosok Gubernur BI definitif terpilih. Arus modal asing yang keluar dari pasar surat utang pekan lalu mencapai Rp2,1 triliun, dipicu oleh sentimen global sekaligus keraguan terhadap arah kebijakan moneter domestik. Jika Bamus DPR tidak segera bergerak, tekanan terhadap rupiah dan imbal hasil obligasi berpotensi meningkat.

Harapan Akan Percepatan Proses

DPR diharapkan dapat menuntaskan proses ini dalam waktu dekat. Mekanisme politik internal di Bamus menjadi kunci agar surat penugasan segera diterbitkan. Komisi XI telah menyatakan kesiapan untuk bekerja secara maraton apabila diperlukan. "Kami siap melakukan uji kelayakan secara intensif, termasuk melalui rapat dengar pendapat yang terbuka dan transparan," tegas sumber di Komisi XI.

Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang terus tumbuh dan kredit yang ekspansif membutuhkan pengawalan moneter yang responsif. Siapa pun yang terpilih nantinya akan menghadapi tugas berat: menjaga stabilitas harga, mendorong digitalisasi sistem pembayaran, dan merumuskan bauran kebijakan yang akomodatif namun tetap hati-hati. Tanggung jawab tersebut membutuhkan legitimasi kuat yang hanya bisa diperoleh melalui uji kelayakan yang demokratis dan akuntabel. Seluruh mata kini tertuju pada Bamus DPR: kapan surat penugasan itu akan ditandatangani.