Ketua DPR Peringatkan Risiko Defisit dan Utang APBN 2027

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Oktober 2024, rasio utang pemerintah pusat terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami kenaikan menjadi 39,2 persen, dibandingkan posisi 38,9 persen pada periode yang sama year-on-year. Sementara itu, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga kuartal III-2024 tercatat mencapai 1,8 persen dari PDB, sedikit melebar dari proyeksi semester awal yang berkisar 1,5 persen. Tren ini memicu perhatian kalangan legislatif terkait arah kebijakan fiskal dalam jangka menengah, khususnya persiapan APBN 2027 yang saat ini mulai masuk dalam pembahasan komite anggaran.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya kehati-hatan dalam merancang kebijakan pembiayaan untuk tahun anggaran tersebut. Ia menekankan bahwa setiap keputusan defisit dan penambahan utang harus diiringi perhitungan manfaat jangka panjang, bukan sekadar pemenuhan target belanja jangka pendek. Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran atas fundamental fiskal yang rentan terhadap tekanan eksternal, terutama ketika kondisi likuiditas global masih diwarnai ketidakpastian suku bunga acuan bank sentral utama dunia.

Kewaspadaan Legislasi terhadap Proyeksi Fiskal

Di satu sisi, ekspansi fiskal melalui defisit yang terkendali dinilai masih diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Belanja infrastruktur dan program perlindungan sosial membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai, terutama di tengah target penurunan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks ini, utang pemerintah berfungsi sebagai instrumen fiskal yang konstruktif apabila dialokasikan pada belanja modal dan investasi produktif yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, pelebaran defisit secara berkelanjutan dapat memicu penurunan ruang fiskal yang signifikan. Realisasi pembayaran bunga utang dalam APBN 2024 telah menyerap lebih dari 18 persen dari total belanja negara, meningkat dari kisaran 16 persen pada lima tahun lalu. Jika tren kenaikan rasio utang terus berlanjut menuju APBN 2027, maka beban pembayaran bunga berpotensi semakin membengkak dan mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut berisiko menciptakan efek crowding out, di mana kebutuhan pembiayaan pemerintah menekan akses kredit sektor swasta.

Dampak terhadap Valuasi dan Stabilitas Pasar Keuangan

Pasar keuangan domestik turut memantau sinyal kebijakan fiskal jangka menengah ini. Sentimen pasar terhadap surat berharga negara (SBN) sangat bergantung pada konsistensi komitmen pengendalian rasio utang terhadap PDB di bawah ambang batas 60 persen yang diatur dalam Undang-Undang. Namun, valuasi aset tetap rentan terhadap gejolak eksternal. Kenaikan suku bunga global dapat memicu capital outflow dari portofolio aset berpendapatan tetap, termasuk obligasi pemerintah Indonesia yang sebagian besar dimiliki oleh investor asing pada kisaran 12 hingga 14 persen dari total outstanding SBN.

"Kita perlu membedakan antara utang untuk konsumsi dan utang untuk investasi. Jika defisit APBN 2027 didominasi pembiayaan belanja rutin yang tidak menghasilkan aset, maka risiko terhadap stabilitas nilai tukar dan imbal hasil obligasi akan meningkat. Investor akan menuntut premi risiko lebih tinggi," ujar Ekonom Senior Center for Fiscal Policy, Andini Wulandari.

Di satu sisi, keberadaan utang yang terus bertambah dapat mendukung pembangunan fisik dan meningkatkan produktivitas ekonomi jika dikelola dengan efisiensi tinggi. Di sisi lain, apabila target penerimaan perpajakan tidak tercapai dan belanja subsidi mengalami kenaikan akibat volatilitas harga komoditas global, maka pemerintah akan semakin bergantung pada pembiayaan utang. Kondisi ini dapat menekan likuiditas pasar domestik dan memperburuk indeks keyakinan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan dan Mitigasi Risiko

Mengantisipasi dinamika tersebut, perlu disusun strategi mitigasi yang menjaga keseimbangan antara stimulus fiskal dan keberlanjutan utang. Penguatan struktur penerimaan negara menjadi krusial, mengingat rasio pajak Indonesia masih berada pada kisaran 10 persen dari PDB, jauh di bawah rata-rata negara-negara berpendapatan menengah atas. Peningkatan tax ratio ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar tanpa harus selalu mengandalkan pinjaman baru.

Di satu sisi, diversifikasi sumber pembiayaan dan perpanjangan tenor utang dapat membantu menurunkan risiko refinansial jangka pendek. Pengelolaan portofolio utang yang lebih panjang dan berbasis mata uang rupiah akan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar. Di sisi lain, reformasi belanja negara harus terus dipercepat, termasuk efisiensi anggaran yang tidak produktif dan penyerapan anggaran infrastruktur yang berkualitas. Tanpa disertai reformasi struktural, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan belanja negara akan kehilangan daya ungkitnya.

Dalam perspektif fundamental jangka menengah, komitmen menjaga defisit APBN pada level aman—di bawah 3 persen dari PDB—tetap menjadi kunci utama. Namun, angka tersebut akan menjadi tidak bermakna jika komposisi belanja dan kualitas utang tidak dijaga. Oleh karena itu, arah kebijakan APBN 2027 harus dibangun atas dasar prudensi fiskal yang kuat, dengan memastikan setiap rupiah utang menghasilkan multiplier effect bagi perekonomian nasional dan tidak sekadar menutupi kesenjangan anggaran jangka pendek.