Ketika Diplomasi Pertahanan Berhadapan dengan Kedaulatan Ekonomi

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia per kuartal terakhir, hubungan ekonomi Indonesia dengan kawasan Timur Tengah masih didominasi sektor energi dan pengiriman tenaga kerja. Namun, di balik angka-angka itu, muncul dinamika diplomatik yang menarik dicermati: permintaan Kerajaan Arab Saudi agar Indonesia mengirimkan kontingen tentara untuk bertugas menjaga wilayah Makkah dan Madinah. Permintaan ini kemudian ditolak oleh Presiden, sebuah keputusan yang membuka diskusi panjang tentang posisi strategis Indonesia di peta geopolitik global sekaligus implikasinya terhadap fundamental ekonomi nasional.

Nilai Strategis Hubungan RI–Arab Saudi dalam Angka

Arab Saudi merupakan salah satu mitra dagang penting Indonesia di kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor non-migas Indonesia ke Arab Saudi pada periode 2023 mencapai sekitar USD 1,8 miliar, sementara impor—terutama bahan bakar minyak dan produk petrokimia—menembus USD 3,4 miliar, menciptakan defisit neraca perdagangan bilateral yang cukup dalam. Selain itu, Arab Saudi menjadi tujuan utama tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan kontribusi remitansi signifikan. Bank Indonesia mencatat remitansi dari kawasan Timur Tengah menyumbang sekitar 11% dari total remitansi pekerja migran Indonesia pada 2023, atau setara USD 1,2 miliar.

Dari sisi investasi, Arab Saudi melalui sovereign wealth fund-nya, Public Investment Fund (PIF), telah menanamkan modal di beberapa sektor strategis Indonesia, termasuk energi terbarukan dan infrastruktur. Nilai komitmen investasi yang tercatat di BKPM pada 2023 mencapai USD 1,5 miliar, meskipun realisasinya masih berjalan bertahap. Angka-angka ini menunjukkan bahwa hubungan kedua negara tidak sekadar simbolik, melainkan memiliki bobot ekonomi riil.

Pro: Peluang Memperkuat Posisi Diplomatik dan Ekonomi

Di satu sisi, pengiriman kontingen tentara ke Arab Saudi bisa dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan. Negara yang memiliki kehadiran militer di wilayah suci akan dipandang sebagai mitra keamanan yang setara, bukan sekadar pemasok tenaga kerja. Dalam jangka panjang, kedekatan ini berpotensi membuka akses lebih besar terhadap investasi PIF, kontrak infrastruktur, dan kerja sama pertahanan yang menguntungkan industri dalam negeri.

Selain itu, kehadiran militer di luar negeri dapat menjadi sarana peningkatan profesionalisme TNI melalui operasi lintas negara, sekaligus memperkuat portofolio diplomasi pertahanan Indonesia yang selama ini lebih banyak berfokus pada misi perdamaian PBB. Dari kacamata pasar, sentimen positif terhadap kedekatan RI–Arab Saudi dapat mendorong ekspektasi masuknya capital inflow ke sektor energi dan properti syariah, yang pada gilirannya memperbaiki likuiditas pasar modal domestik.

Kontra: Risiko Kedaulatan, Netralitas, dan Beban Fiskal

Di sisi lain, penolakan Presiden mencerminkan pertimbangan mendasar tentang kedaulatan dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Mengirim tentara untuk menjaga wilayah negara lain—terlebih wilayah yang memiliki sensitivitas religius tinggi—berisiko menyeret Indonesia ke dalam konstelasi geopolitik yang lebih luas, termasuk persaingan pengaruh antara kekuatan global di Timur Tengah. Netralitas Indonesia, yang selama ini menjadi aset diplomasi, bisa terganggu.

Dari perspektif fiskal, pengiriman kontingen militer ke luar negeri membutuhkan anggaran signifikan. Kementerian Pertahanan mencatat bahwa biaya operasi militer di luar negeri per kontingen bisa mencapai Rp 1,2 triliun hingga Rp 2 triliun per tahun, tergantung durasi dan logistik. Angka ini setara dengan sekitar 0,05% dari total belanja negara 2024 yang diproyeksikan mencapai Rp 3.325 triliun. Meski secara persentase terlihat kecil, alokasi tersebut berpotensi menggeser prioritas pembangunan domestik, terutama di sektor pertahanan yang masih memiliki keterbatasan alutsista.

"Setiap keputusan mengirim pasukan ke luar negeri harus mempertimbangkan tiga hal: mandat konstitusi, risiko geopolitik, dan rasio biaya-manfaat ekonomi. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi penonton dalam peta kekuatan regional," ujar seorang analis pertahanan dari lembaga riset independen di Jakarta.

Implikasi terhadap Fundamental Ekonomi dan Proyeksi ke Depan

Keputusan menolak permintaan tersebut tidak serta-merta merusak hubungan ekonomi bilateral. Sejauh ini, tren ekspor non-migas ke Arab Saudi masih menunjukkan kenaikan year-on-year sebesar 4,2% pada semester I 2024, didorong produk makanan olahan, tekstil, dan kendaraan bermotor. Proyeksi ke depan, kerja sama ekonomi tetap dapat berjalan melalui jalur investasi dan perdagangan tanpa harus melibatkan dimensi militer.

Namun, pasar perlu mencermati sentimen jangka pendek. Jika ketegangan diplomatik meningkat, ada risiko capital outflow dari instrumen surat berharga negara (SBN) yang dimiliki investor Timur Tengah. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mencatat kepemilikan asing di SBN sekitar 14,5% dari total outstanding, dengan porsi Timur Tengah relatif kecil namun signifikan secara psikologis. Oleh karena itu, komunikasi diplomatik yang transparan menjadi kunci menjaga stabilitas valuasi aset domestik.

Pada akhirnya, keputusan ini adalah cermin dari pilihan strategis: antara memperluas portofolio pengaruh global atau memperkuat fundamental ekonomi domestik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan berada di kisaran 5,0–5,2% pada 2024, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat posisi tawar melalui jalur ekonomi, bukan militer. Rasio utang terhadap PDB yang terjaga di bawah 39% dan indeks kepercayaan konsumen yang stabil menjadi modal untuk menghadapi dinamika geopolitik tanpa harus mengorbankan prinsip kedaulatan.