nadia-rahmawati
Berdasarkan data Bank Dunia dan laporan fiskal Uni Eropa per akhir 2024, sejumlah negara maju di Eropa menghadapi tekanan anggaran yang semakin berat. Salah satu pemicu utamanya adalah pergeseran alokasi belanja negara: dana yang semula diprioritaskan untuk layanan publik dan subsidi masyarakat kini dialihkan secara signifikan untuk membiayai kebutuhan pertahanan dan operasi militer. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Pergeseran Struktur Anggaran dan Defisit Fiskal
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara Eropa menaikkan porsi belanja pertahanan mereka hingga menyentuh 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai komitmen aliansi pertahanan Atlantik. Bagi sebagian negara, angka itu berarti tambahan pengeluaran puluhan miliar dolar setiap tahunnya. Di satu sisi, langkah ini dianggap perlu untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat. Di sisi lain, konsekuensi fiskalnya tidak bisa diabaikan: defisit anggaran melebar, rasio utang terhadap PDB naik, dan ruang fiskal untuk program kesejahteraan menyempit.
Ambil contoh sebuah negara dengan PDB sekitar USD 600 miliar. Jika belanja pertahanan naik dari 1,2 persen menjadi 2,5 persen PDB, maka tambahan beban anggaran mencapai sekitar USD 7,8 miliar per tahun. Jumlah itu setara dengan anggaran kesehatan atau pendidikan dasar nasional selama satu tahun penuh. Ketika penerimaan pajak tidak tumbuh secepat belanja, pemerintah pun mengambil opsi menaikkan pajak, memangkas subsidi, atau menerbitkan obligasi baru.
Dampak pada Pajak Rakyat dan Layanan Publik
Kenaikan belanja militer umumnya dibiayai melalui tiga jalur: pajak baru, realokasi anggaran dari pos lain, atau utang. Ketiga jalur ini pada akhirnya membebani masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinaikkan, misalnya, langsung menaikkan harga barang dan jasa, sehingga daya beli rumah tangga tergerus. Realokasi anggaran dari sektor kesehatan dan infrastruktur memperlambat perbaikan kualitas hidup. Sementara utang baru menciptakan kewajiban bunga yang harus dibayar generasi berikutnya.
"Ketika prioritas fiskal bergeser ke arah pertahanan tanpa diimbangi pertumbuhan penerimaan negara, yang paling terdampak adalah kelompok menengah dan bawah," ujar seorang ekonom fiskal dalam sebuah kajian akademik mengenai kebijakan anggaran Eropa.
Data menunjukkan bahwa beberapa negara dengan belanja pertahanan tinggi mengalami penurunan indeks kesejahteraan publik. Rasio pajak terhadap PDB naik, tetapi kualitas layanan publik tidak meningkat sebanding. Inilah yang oleh sebagian analis disebut sebagai trade-off fiskal: setiap dolar yang dialihkan ke sektor militer berarti satu dolar yang tidak lagi tersedia untuk sektor produktif lain.
Sentimen Pasar dan Proyeksi ke Depan
Dari sisi pasar keuangan, kebijakan fiskal yang longgar untuk belanja pertahanan dapat menimbulkan sentimen campuran. Di satu sisi, sektor industri pertahanan menikmati kenaikan pesanan dan valuasi saham. Di sisi lain, investor obligasi pemerintah mulai menuntut imbal hasil (yield) lebih tinggi karena risiko kredit meningkat. Capital outflow dari negara dengan fundamental fiskal lemah pun menjadi risiko nyata.
Proyeksi lembaga pemeringkat menunjukkan bahwa tanpa konsolidasi fiskal, beberapa negara Eropa berpotensi menghadapi penurunan peringkat utang dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Penurunan peringkat akan menaikkan biaya pinjaman, memperberat beban bunga, dan memperkecil ruang manuver anggaran. Likuiditas pasar pun bisa tertekan jika investor asing menarik portofolio mereka.
Namun, tidak semua pihak pesimistis. Sebagian ekonom berpendapat bahwa belanja pertahanan dapat mendorong inovasi teknologi dan menciptakan lapangan kerja di sektor industri tertentu. Efek berganda (multiplier effect) dari belanja tersebut, menurut mereka, bisa menopang pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan tata kelola yang baik dan transparan. Kontra-argumennya: multiplier belanja militer umumnya lebih rendah dibandingkan belanja infrastruktur atau pendidikan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang besar kecilnya anggaran pertahanan, melainkan tentang bagaimana negara menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan rakyat. Tanpa strategi penerimaan negara yang solid dan prioritas belanja yang terukur, risiko kebangkrutan fiskal bukanlah skenario yang mustahil. Sejarah mencatat bahwa banyak negara besar runtuh bukan karena kalah perang, tetapi karena kehabisan kemampuan membiayai perang itu sendiri.
Comments (0)