Kendala Pasokan Solar Hambat Mobilitas Truk dan Bus di Sumatra

Dalam sebulan terakhir, geliat perekonomian di sejumlah provinsi di Sumatra mulai diuji oleh kian menipisnya ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar. Berdasarkan pantauan di lapangan dan laporan dari asosiasi pengusaha angkutan, antrean panjang kendaraan niaga di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi pemandangan yang kian jamak, terutama di jalur lintas timur dan tengah pulau. Kondisi ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan mulai mengancam kelancaran distribusi logistik dan mobilitas penumpang antarkota.

Potret Lapangan: Antrean dan Waktu Tunggu yang Membengkak

Di ruas Jalan Lintas Sumatera, sopir truk dan bus kini harus merencanakan ulang rute perjalanan mereka dengan lebih cermat, bukan hanya karena jarak, tetapi karena pertimbangan ketersediaan solar. Beberapa SPBU di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, misalnya, dilaporkan hanya menerima kuota terbatas sehingga memaksa kendaraan menunggu hingga dua jam lebih. Situasi serupa teramati di Riau dan Jambi, di mana sejumlah pengusaha transportasi mengaku terpaksa membeli solar dari pengecer dengan harga yang lebih mahal—mencapai Rp8.500 hingga Rp10.000 per liter, jauh di atas harga resmi bersubsidi sebesar Rp6.800 per liter untuk kendaraan tertentu. Lonjakan biaya operasional ini langsung menekan margin usaha kecil menengah yang menggantungkan diri pada angkutan barang.

Membedah Akar Masalah: Kuota, Distribusi, dan Migrasi Industri

Di satu sisi, keterbatasan pasokan ini kerap dikaitkan dengan mekanisme distribusi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap pola konsumsi lokal. Penyaluran solar bersubsidi diatur melalui Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang mendasarkan kuota pada proyeksi kebutuhan tiap daerah. Akan tetapi, ketika terjadi geliat ekonomi pascapanen atau ekspansi industri perkebunan di daerah tertentu, kuota itu kerap tidak mencukupi. Di sisi lain, transformasi struktural di Sumatra juga turut memengaruhi permintaan. Masifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit dan karet di wilayah pedalaman mendorong lonjakan penggunaan alat berat dan kendaraan logistik yang mayoritas mengonsumsi solar. Sementara itu, di beberapa daerah, infrastruktur depo BBM belum merata, sehingga suplai dari terminal BBM besar seperti di Plaju atau Dumai membutuhkan waktu tempuh distribusi yang lebih panjang dibandingkan permintaan di titik konsumen akhir.

Selain itu, disparitas harga antara solar bersubsidi dan nonsubsidi—yang saat ini selisihnya bisa mencapai lebih dari 55%—turut menciptakan celah bagi praktik penyimpangan. Solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan kecil dan angkutan umum berbasis STRP (Surat Tanda Registrasi Pekerja) kerap bocor ke sektor industri atau perkebunan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi. Pengawasan yang belum sepenuhnya ketat di tingkat SPBU menjadi faktor pengali dari fenomena antrean ini. Data dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumatera Bagian Selatan mengindikasikan adanya peningkatan permintaan solar sekitar 12% secara year-on-year pada kuartal kedua, sementara penambahan kuota oleh BPH Migas baru terealisasi sekitar 7%. Kesenjangan inilah yang kemudian berujung pada kelangkaan di tingkat pengecer.

Proyeksi dan Transformasi Energi: Jalan Panjang Menuju Kestabilan

Melihat tren yang ada, tekanan pada pasokan solar di Sumatra kemungkinan belum akan mereda dalam jangka pendek, terutama memasuki musim angkutan padat pada kuartal berikutnya. Pro: langkah pemerintah mendorong percepatan penggunaan biodiesel B35—yang kini sudah mencapai 37% campuran minyak nabati—diharapkan dapat sedikit meredam kebutuhan solar murni. Program ini, bersamaan dengan penambahan 18 titik SPBU baru di jalur logistik utama, dapat menjadi katup pengaman. Kontra: implementasi B35 masih dihadapkan pada kendala infrastruktur penyimpanan dan distribusi yang belum merata di Sumatra. Di beberapa SPBU, ketersediaan B35 sendiri sempat tersendat karena keterlambatan pasokan komponen minyak sawit. Sementara itu, konversi kendaraan niaga ke gas atau listrik masih sangat lambat; bus antarkota dan truk logistik belum memiliki alternatif ekonomis dalam skala massal.

Dari sisi fundamental ekonomi, kelangkaan ini berpotensi menambah tekanan inflasi di daerah lantaran biaya logistik yang merangkak naik. Berdasarkan perhitungan sederhana, kenaikan biaya operasional truk sebesar 10%—yang sebagian disumbang oleh selisih harga solar yang harus dibeli di luar SPBU resmi—dapat berkontribusi pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebesar 0,8% hingga 1,2% di tingkat konsumen akhir, terutama di kota-kota yang sangat bergantung pada pasokan dari lintas darat. Dengan demikian, respons cepat berupa penyesuaian kuota berbasis data permintaan riil, pengetatan pengawasan distribusi bersubsidi, serta percepatan transisi energi di sektor transportasi menjadi kunci agar Sumatra tidak terus-menerus berada dalam siklus kelangkaan yang sama.