Kenaikan Cukai Tekan Industri, Pemerintah Kaji Dampak

JAKARTA — Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang direncanakan pemerintah pada tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri rokok dan petani tembakau. Kebijakan yang termaktub dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 ini diproyeksikan akan menekan volume produksi hingga 10-15% dan berpotensi mengancam lapangan kerja di sektor padat karya tersebut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan cukai diarahkan untuk mengendalikan konsumsi sekaligus meningkatkan penerimaan negara, namun dampak terhadap industri dan masyarakat menjadi perhatian serius.

Dampak Langsung pada Industri Tembakau

Data Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kenaikan cukai rata-rata 12% per tahun telah menyebabkan penurunan jumlah pekerja di sektor hilir tembakau sekitar 18%. Sementara itu, produksi rokok nasional turun dari 340 miliar batang pada 2019 menjadi 290 miliar batang pada 2023. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai bahwa kenaikan cukai yang terlalu agresif justru memicu pertumbuhan rokok ilegal. "Pangsa rokok ilegal diperkirakan mencapai 12-15% dari total pasar, menggerus penerimaan negara dan membahayakan pengawasan," ujar pengamat kebijakan fiskal dalam sebuah diskusi daring.

Kebijakan Cukai dan Sektor Lain

Selain tembakau, pemerintah juga tengah mempertimbangkan perluasan objek cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan kantong plastik. Kemenkeu mencatat potensi penerimaan dari cukai MBDK mencapai Rp 6,5 triliun per tahun, namun Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) menyatakan kebijakan ini akan meningkatkan harga jual hingga 20% dan menurunkan permintaan. Di sisi lain, cukai kantong plastik yang sudah diterapkan di beberapa negara dinilai efektif mengurangi sampah plastik, namun industri daur ulang plastik dalam negeri belum siap menghadapi beban tambahan.

Upaya Mitigasi dan Dukungan

Pemerintah berjanji akan memberikan insentif dan relaksasi bagi industri yang terdampak, seperti program restrukturisasi mesin dan pelatihan tenaga kerja. Kemenkeu juga menyatakan bahwa skema kenaikan cukai akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro. "Kami akan mengkaji ulang besaran kenaikan dan memberikan masa transisi bagi industri agar dapat beradaptasi," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam konferensi pers. Sementara itu, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha mendesak pemerintah untuk menggelar dialog nasional guna mencari solusi yang seimbang antara kesehatan, lingkungan, dan kelangsungan industri.

Berdasarkan data dan informasi terkini, perkembangan di sektor ini menunjukkan tren yang positif dan patut dicermati oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.