Kementerian PU Pastikan Alur Sungai Barito Masih Bisa Dilalui Kapal

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, perekonomian Kalimantan Tengah mencatat pertumbuhan 4,9 persen year-on-year pada kuartal II-2026, dengan sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan kontribusi hingga 28 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Di tengah tren ekspansi tersebut, kelancaran distribusi menjadi faktor penentu yang tidak bisa ditawar. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan alur utama Sungai Barito di sekitar wilayah Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, masih dapat dilalui kapal. Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pengusaha dan pengamat logistik mengenai ancaman pendangkalan di ruas sungai yang menjadi urat nadi transportasi barang dari pedalaman Kalimantan menuju pelabuhan.

Alur Sungai Barito bukan sekadar jalur air biasa. Sungai ini menghubungkan kawasan pertambangan dan industri di pedalaman dengan pelabuhan laut di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang menjadi gerbang ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet. Jika alur terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik tongkang dan perusahaan tambang, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di daerah hulu akibat membengkaknya ongkos angkut.

Peran Sungai Barito dalam Rantai Logistik Regional

Sungai Barito memiliki panjang sekitar 900 kilometer dan menjadi salah satu jalur angkutan sungai terpenting di Indonesia untuk barang curah. Satu kapal tongkang yang melintasi alur ini mampu membawa muatan 5.000 hingga 10.000 ton dalam sekali perjalanan, jauh melampaui kapasitas truk yang rata-rata hanya mengangkut 20 hingga 30 ton. Dari sisi biaya, moda sungai diperkirakan menghemat ongkos logistik 30 hingga 40 persen dibandingkan moda darat, sehingga setiap gangguan pada alur akan langsung mengerek biaya produksi komoditas di hulu.

Jaminan kelayakan alur di Kalahien menjadi sinyal penting bagi kelangsungan ekspor batu bara Kalimantan Tengah. Sepanjang tahun 2025, realisasi ekspor komoditas tersebut mengalami kenaikan volume sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan meningkatnya permintaan dari sejumlah negara Asia. Para ekonom menyebut faktor fundamental seperti ketersediaan infrastruktur sungai menjadi penentu daya saing komoditas di pasar internasional, karena efisiensi transportasi secara langsung memengaruhi harga pokok di pelabuhan tujuan.

Dua Sisi: Jaminan Pemerintah dan Tantangan di Lapangan

Di satu sisi, pernyataan Kementerian PU memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang selama ini cemas terhadap penurunan kedalaman alur. Kepastian ini penting untuk menjaga sentimen pasar dan mencegah pelaku usaha mengalihkan muatan ke moda yang lebih mahal. Bagi daerah, terpeliharanya jalur sungai berarti menjaga kelancaran pasokan barang dan stabilitas harga, sekaligus menopang pendapatan daerah dari sektor perdagangan dan jasa angkutan.

Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa jaminan tersebut harus dibuktikan dengan pemeliharaan berkelanjutan, bukan sekadar pernyataan. Sedimentasi dari aktivitas penambangan dan erosi lahan membuat dasar sungai terus berubah, sementara musim kemarau kerap menurunkan debit air secara signifikan. Tanpa program pengerukan atau dredging yang rutin dan terukur, risiko alur kembali dangkal hanya tinggal menunggu waktu. Anggaran pemeliharaan jalan air pun kerap menjadi kendala di lapangan, mengingat kebutuhan pendanaan yang besar dan tersebar di banyak ruas.

"Kepastian alur itu bagus untuk sentimen pasar, tetapi yang lebih penting adalah komitmen pengerukan yang terjadwal. Tanpa itu, risiko pendangkalan akan kembali muncul pada musim kemarau berikutnya dan biaya logistik bisa melonjak," ujar seorang pengamat transportasi dan logistik di Jakarta.

Dampak Makro: Inflasi, Likuiditas, dan Proyeksi

Kelancaran angkutan sungai memiliki kaitan langsung dengan inflasi daerah. Komponen transportasi menyumbang porsi signifikan dalam indeks harga konsumen (IHK), sehingga gangguan distribusi akan cepat terlihat pada pergerakan harga pangan dan bahan bakar di wilayah hulu. Bank Indonesia mencatat inflasi Kalimantan Tengah sepanjang semester pertama 2026 masih terkendali di kisaran 2,5 persen, sebagian berkat terjaganya rantai pasok melalui jalur sungai.

Dari sisi makro nasional, efisiensi logistik menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih berada di kisaran 23 persen, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand yang berada di bawah 15 persen. Perbaikan infrastruktur sungai dinilai sejumlah ekonom sebagai salah satu kunci untuk menekan angka tersebut, terutama di kawasan yang bergantung pada transportasi air.

Proyeksi ke depan tetap diwarnai dua kemungkinan. Jika pemeliharaan alur berjalan konsisten, ekspor komoditas berpeluang tumbuh dan memperkuat penerimaan devisa. Sebaliknya, jika pendangkalan dibiarkan, penurunan volume ekspor dapat melemahkan fundamental eksternal, menekan nilai tukar rupiah, menggerus likuiditas valuta asing, dan berpotensi memicu capital outflow — aliran dana asing keluar dari portofolio surat berharga domestik — yang pada akhirnya menekan valuasi pasar keuangan. Para ekonom menilai situasi ini menuntut koordinasi antara Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah agar pemeliharaan alur sungai mendapat prioritas anggaran yang memadai.

Catatan untuk Pemangku Kepentingan

Penegasan Kementerian PU patut diapresiasi sebagai langkah awal yang menenangkan, namun publik menunggu bukti di lapangan. Data kedalaman alur secara berkala, jadwal pengerukan yang transparan, serta keterlibatan pelaku usaha dalam pendanaan pemeliharaan menjadi elemen yang perlu dipastikan. Dengan perencanaan yang matang, Sungai Barito dapat terus menjadi tulang punggung logistik Kalimantan sekaligus penopang daya saing ekspor nasional dalam jangka panjang.