Kejati Sultra Gelar Pangan Murah untuk Tekan Inflasi di Kendari

Antrean ratusan warga telah mengular sejak fajar di kawasan pelataran eks Arena MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara. Fenomena ini bukan sekadar pemandangan pasar kaget biasa, melainkan respons atas pembukaan program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra). Langkah korps adhyaksa ini menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah daerah meredam gejolak harga kebutuhan pokok yang kian menekan daya beli masyarakat.

Keterlibatan institusi penegak hukum dalam intervensi pasar pangan menunjukkan dimensi baru dalam strategi stabilisasi ekonomi daerah. Penyelenggaraan pasar murah ini tidak hanya menyasar penyediaan logistik harian berbiaya rendah, tetapi juga menjadi instrumen taktis untuk menstabilkan pasokan dan memotong disparitas harga komoditas strategis yang kerap dipermainkan di tingkat perantara.

Intervensi Terukur demi Menjaga Daya Beli Warga

Dalam operasi pasar ini, Kejati Sultra menggandeng Perum Bulog, dinas terkait, serta sejumlah distributor komoditas pangan utama. Berbagai bahan pokok vital dilepas ke publik dengan harga yang terpaut signifikan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) pasar tradisional maupun ritel modern.

Beberapa komoditas utama yang disalurkan secara langsung kepada masyarakat meliputi:

• Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP): Dijual dalam kemasan 5 kilogram dengan selisih harga mencapai 15 hingga 20 persen lebih murah dibanding harga pasar bebas.
• Minyak Goreng dan Gula Pasir: Pasokan disalurkan dengan kuota terukur guna memastikan distribusi merata tanpa risiko aksi borong spekulatif.
• Bahan Pangan Segar: Meliputi telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, dan aneka cabai yang didatangkan langsung dari sentra produksi lokal.

"Penegakan hukum dan perlindungan sosial ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan. Langkah ini adalah bagian dari komitmen nyata kami dalam mengawal instruksi nasional untuk menekan laju inflasi daerah serta memastikan hak masyarakat atas pangan yang terjangkau tetap terpenuhi," tegas perwakilan Kejati Sultra di sela pemantauan antrean.

Mengurai Potensi Distorsi Distribusi Pangan Daerah

Dari kacamata investigatif ekonomi daerah, Sulawesi Tenggara kerap menghadapi kerentanan fluktuasi harga akibat ketergantungan pasokan antarpulau dan rantai pasok yang berlapis. Tingginya ongkos logistik maritim serta spekulasi penimbunan stok oleh oknum distributor nakal kerap kali memicu lonjakan harga yang semu.

Melalui kehadiran Kejati Sultra di garda terdepan operasi stabilisasi pangan ini, tersirat pesan pengawasan ketat terhadap tata niaga logistik daerah. Kejaksaan memiliki wewenang untuk menelusuri indikasi praktik kartel, penimbunan pasokan pangan strategis, atau penyelewengan distribusi bantuan pemerintah yang dapat merugikan perekonomian daerah.

Warga yang memadati lokasi mengaku sangat terbantu dengan keberadaan GPM ini. Bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah, selisih beberapa ribu rupiah per kilogram bahan pokok memberikan kelonggaran finansial yang cukup signifikan untuk memenuhi kebutuhan hidup bulanan lainnya di tengah ketidakpastian ekonomi.