KDM Minta Daerah di Jabar Siaga Hadapi Potensi Bencana

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Seruan ini disampaikan menyusul tingginya kerawanan bencana di wilayah Jabar, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga pergerakan tanah yang kerap terjadi saat musim hujan tiba.

Gubernur yang akrab disapa KDM itu menegaskan bahwa setiap kepala daerah wajib memiliki kesiapan nyata, bukan sekadar wacana. Kesiapan tersebut mencakup dua hal pokok, yakni kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, serta keberadaan tim tanggap darurat yang siap dikerahkan ke lapangan sewaktu-waktu.

"Kepala daerah harus punya kesiapan bencana dalam bentuk kelengkapan yaitu sarana dan prasarana yang memadai dan tim yang siap turun ke lapangan," ujar KDM di Bandung, Senin (24/11/2025).

Sarana Prasarana dan Tim Siaga Jadi Syarat Utama

Menurut KDM, kesiapsiagaan daerah tidak boleh hanya berhenti pada dokumen perencanaan. Pemerintah daerah harus memastikan peralatan penanganan bencana tersedia dan berfungsi baik, mulai dari kendaraan operasional, alat berat, perahu karet, hingga perlengkapan evakuasi. Selain itu, sumber daya manusia yang tergabung dalam tim siaga bencana harus terlatih dan siap bergerak cepat ketika kejadian darurat terjadi.

Ia menegaskan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan memperkuat dukungan kepada kabupaten dan kota, baik pada tahap pencegahan maupun penanganan pascabencana. Dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen membangun sistem kebencanaan yang lebih responsif dan merata di seluruh wilayah Jabar.

Lima Kantor Wilayah Jadi Pusat Komando Kebencanaan

Salah satu langkah konkret yang disiapkan Pemda Provinsi Jabar adalah memfungsikan lima kantor wilayah Gubernur sebagai pusat komando penanganan kebencanaan. Kelima kantor wilayah tersebut berada di:

• Kota Bandung
• Kota Cirebon
• Kabupaten Bogor
• Kabupaten Purwakarta
• Kabupaten Garut

Dengan pola ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar tidak lagi terpusat di Kota Bandung, melainkan tersebar di seluruh kantor wilayah lengkap dengan peralatan pendukungnya. KDM menyebut pengadaan sebagian peralatan tersebut sudah mulai dilakukan tahun ini.

"BPBD provinsi nanti tidak akan terpusat di Bandung tapi ada di semua kantor wilayah Gubernur dengan kelengkapannya dan mulai tahun ini sebagian sudah dibeli," kata KDM.

Desentralisasi pusat komando ini dinilai strategis mengingat luasnya wilayah Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten dan kota dengan karakteristik geografis beragam. Daerah selatan seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Sukabumi rawan longsor dan gempa, sementara kawasan utara seperti Karawang, Bekasi, dan Indramayu kerap dilanda banjir. Kehadiran pos komando di lima titik diharapkan mampu memangkas waktu respons ketika bencana terjadi.

Penanganan Bencana Tidak Boleh Parsial

KDM menekankan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah. Seluruh unsur pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi di bawah koordinasi Pemda Provinsi Jabar. Kolaborasi antara BPBD, dinas terkait, TNI, Polri, relawan, dan warga menjadi kunci efektivitas penanganan darurat di lapangan.

Menurutnya, mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan dua kunci utama dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah Jabar. Tanpa keduanya, risiko jatuhnya korban jiwa dan kerugian materiel akan semakin besar.

Pencegahan Lewat Pembenahan Aliran Sungai

Lebih jauh, KDM menjelaskan bahwa pendekatan yang ia jalankan selama memimpin lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan. Salah satu contoh konkret yang kerap dilakukannya adalah membenahi aliran sungai yang tersumbat sedimentasi dan sampah. Langkah tersebut dinilai efektif mengurangi risiko banjir di kawasan padat penduduk.

"Yang sering saya lakukan kan pencegahan, contoh saya membenahi aliran sungai, itu kan sebenarnya untuk mencegah bencana," tuturnya.

Pendekatan pencegahan ini sejalan dengan arah kebijakan kebencanaan nasional yang mendorong daerah tidak hanya reaktif saat bencana terjadi, tetapi juga proaktif mengurangi risiko sejak dini. Pembenahan daerah aliran sungai, penataan kawasan rawan longsor, serta edukasi masyarakat menjadi bagian penting dari ikhtiar tersebut.

Dengan kesiapsiagaan menyeluruh dari seluruh pemerintah daerah, didukung sarana prasarana memadai, tim siaga yang solid, serta pusat komando yang tersebar di lima wilayah, Jawa Barat diharapkan mampu menghadapi potensi bencana dengan lebih cepat dan terkoordinasi, sekaligus meminimalkan dampak terhadap keselamatan masyarakat.