KARACHI — Pengadilan Sindh Tangguhkan Perintah Deportasi Mahasiswa Kedokteran Afghanistan

KARACHI, Beritadua.com — Pengadilan Tinggi Sindh (Sindh High Court/SHC) secara resmi menangguhkan keputusan kontroversial Lembaga Medis dan Kedokteran Gigi Pakistan (PMDC) yang memerintahkan seluruh mahasiswa kedokteran asal Afghanistan untuk segera meninggalkan negara tersebut. Keputusan sela ini membawa angin segar sekaligus membuka tabir kejanggalan birokrasi di balik instruksi pemulangan paksa yang dinilai melampaui batas wewenang hukum.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Adnan-ul-Karim Memon mengabulkan gugatan yang diajukan oleh tiga mahasiswa kedokteran warga negara Afghanistan. Dalam amar putusannya, pengadilan melarang keras seluruh jajaran kepolisian dan instansi pemerintah melakukan tindakan koersif atau intimidasi terhadap para mahasiswa asing tersebut setidaknya hingga persidangan lanjutan yang dijadwalkan pada 29 September mendatang.

Kronologi Sengketa Deportasi Mahasiswa Kedokteran

Hasil penelusuran tim investigasi mengidentifikasi eskalasi konflik regulasi yang berlangsung cepat sejak awal bulan ini. Berikut adalah urutan kejadian yang memicu intervensi peradilan tertinggi di Provinsi Sindh tersebut:

1. 1 September: PMDC mendadak mengeluarkan surat edaran resmi yang menginstruksikan seluruh mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi asal Afghanistan di Pakistan untuk segera kembali ke negara asal mereka. Edaran ini juga melarang kampus memberikan admisi atau penempatan baru bagi warga Afghanistan.
2. Pengajuan Petisi Konstitusional: Tiga mahasiswa dari Dow University of Health Sciences (DUHS) mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tinggi Sindh, menantang legitimasi edaran PMDC karena dinilai tidak memiliki dasar yurisdiksi yang sah (without jurisdiction).
3. Persidangan Sela: Pengadilan Tinggi Sindh menggelar sidang dan mendapati adanya potensi pelanggaran serius terhadap pasal-pasal konstitusi negara tentang hak asasi dan perlindungan hukum bagi warga asing berizin tinggal sah.
4. Penerbitan Putusan Penangguhan: Pengadilan menerbitkan penetapan sela yang membekukan pemberlakuan surat edaran PMDC dan melayangkan pemanggilan resmi kepada seluruh instansi tergugat.

Pelanggaran Konstitusi dan Status Beasiswa Resmi

Investigasi lebih mendalam terhadap dokumen gugatan mengungkapkan bahwa para mahasiswa yang terancam diusir tersebut merupakan penerima beasiswa pemerintah melalui Allama Mohammad Iqbal Scholarship Programme. Mereka menempuh pendidikan secara legal di Dow University of Health Sciences (DUHS) dan dijadwalkan menyelesaikan studi medis mereka pada April 2027.

"Para pemohon memegang visa Pakistan yang sah dan berlaku penuh sesuai durasi masa studi mereka. Tindakan sepihak PMDC secara nyata mengabaikan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi," tegas tim kuasa hukum pemohon dalam berkas gugatannya.

Para penggugat menegaskan bahwa tindakan tegas PMDC mencederai Pasal 4, 9, 10-A, 14, dan 25 Konstitusi Pakistan. Sebagai catatan kritis, Pasal 4 menjamin perlindungan hukum yang setara bagi setiap individu yang berada di wilayah Pakistan tanpa memandang kewarganegaraan, sementara Pasal 9 dan Pasal 14 menjamin hak atas kebebasan hidup dan jaminan martabat kemanusiaan.

Tergugat Lintas Lembaga dan Dampak Sistemik

Pengadilan Tinggi Sindh tidak main-main dalam menangani perkara ini. Pihak majelis hakim melayangkan surat panggilan resmi kepada sejumlah pejabat tinggi dan institusi kunci negara sebagai pihak tergugat, antara lain:

• Kementerian Dalam Negeri Pakistan (Ministry of Interior)
• Pakistan Medical and Dental Council (PMDC)
• Komisi Pendidikan Tinggi Pakistan (HEC)
• Rektorat Dow University of Health Sciences (DUHS)
• Inspektur Jenderal Kepolisian Sindh dan Kepala Polisi Stasion Eidgah Karachi
• Jaksa Agung Tambahan (Additional Attorney General) serta Advokat Jenderal Sindh

Keputusan penangguhan ini menahan gelombang tekanan terhadap ratusan mahasiswa Afghanistan lainnya yang menggantungkan nasib pendidikan medis mereka di Pakistan. Publik kini menantikan persidangan 29 September, di mana pemerintah federal dan PMDC diwajibkan memberikan pertanggungjawaban hukum atas kebijakan kontroversial yang dinilai cacat prosedur tersebut.