Jusuf Kalla Kecam Keras Penembakan Tiga ASN Jayawijaya

JAKARTA — Gelombang kekerasan bersenjata kembali mencoreng upaya pembangunan di tanah Papua. Wakil Presiden ke-10 dan ke-11 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyampaikan kecaman keras atas insiden penembakan brutal yang menyasar tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Tokoh perdamaian nasional yang akrab disapa JK tersebut menilai tindakan penyerangan terhadap pegawai sipil merupakan pelanggaran kemanusiaan berat yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, para korban bertugas murni untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat di bidang ketahanan pangan, bukan bagian dari aparatur pertahanan militer.

"Menyerang petugas pertanian yang bertugas membimbing petani dan masyarakat setempat adalah tindakan yang sangat tercela dan tidak bermoral. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat Papua sendiri," tegas Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di Jakarta.

Kronologi Insiden Penyerangan di Lapangan

Berdasarkan laporan investigasi awal dan data yang dihimpun tim di lapangan, aksi teror tersebut berlangsung saat tim Dinas Pertanian tengah menjalankan tugas kedinasan di daerah pedalaman. Berikut urutan kejadian peristiwa tersebut:

1. Pukul 09.30 WIT: Tim penyuluh dari Dinas Pertanian Jayawijaya berangkat menuju lokasi pemetaan lahan dan pendampingan kelompok tani lokal menggunakan kendaraan dinas lapangan.
2. Pukul 11.15 WIT: Di tengah jalur perlintasan distrik yang terpencil, rombongan diadang oleh kelompok bersenjata yang langsung melepaskan tembakan tanpa peringatan dari arah perbukitan.
3. Pukul 11.45 WIT: Tiga orang ASN dilaporkan terkena tembakan di bagian vital tubuh. Warga sekitar bersama aparat keamanan gabungan segera berupaya melakukan evakuasi darurat menuju fasilitas medis terdekat di Wamena.
4. Pukul 14.00 WIT: Aparat keamanan memperketat penjagaan di seluruh pos perbatasan dan melancarkan pengejaran intensif terhadap kelompok pelaku penyerangan.

Sorotan atas Perlindungan Tenaga Pelayanan Publik

Peristiwa berdarah ini menambah panjang daftar kekerasan terhadap tenaga profesional sipil di Papua, mulai dari tenaga medis, guru, hingga kini petugas penyuluh pertanian. Jusuf Kalla menegaskan bahwa stabilitas keamanan adalah fondasi mutlak agar roda pembangunan kesejahteraan di Papua dapat berputar optimal.

Pemerintah pusat dan aparat penegak hukum didesak untuk mengambil tindakan tegas dan terukur. Evaluasi komprehensif terhadap protokol keamanan bagi ASN yang bertugas di zona rawan konflik harus segera direalisasikan tanpa menunda waktu.

• Evaluasi Pengawalan: Setiap mobilitas ASN di distrik rawan wajib dikoordinasikan secara ketat dengan TNI-Polri.
• Penegakan Hukum Tanpa Kompromi: Pelaku penembakan harus diusut tuntas demi memulihkan rasa aman warga.
• Jaminan Kesejahteraan Korban: Negara harus memberikan perlindungan medis serta kompensasi penuh kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Kecaman publik kian menguat seiring tuntutan agar pemerintah menjamin keselamatan para abdi negara yang mengabdi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Tanpa jaminan keamanan konkret, pelayanan publik di wilayah pegunungan Papua dikhawatirkan akan lumpuh total akibat ancaman teror yang terus berulang.