Jateng Gandeng B50, Target Percontohan CNG Nasional

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Maret 2025, konsumsi compressed natural gas (CNG) di Jawa Tengah mencatat pertumbuhan 17,8% year-on-year, didorong oleh konversi angkutan umum dan perluasan jaringan pipa gas rumah tangga. Angka ini melampaui rata-rata nasional yang berada di level 12,4%, mengukuhkan provinsi tersebut sebagai episentrum transisi energi berbasis gas bumi. Kini, dengan dikaitkannya program biodiesel B50, pemerintah daerah berambisi menjadikan wilayahnya sebagai laboratorium percontohan pemanfaatan CNG skala nasional.

Dari Transportasi ke Dapur Rumah

Selama tiga tahun terakhir, pemanfaatan CNG di Jawa Tengah tidak lagi terbatas pada sektor transportasi dan industri. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Semarang, misalnya, telah mengoperasikan 120 unit pompa air bertenaga CNG. Sektor transportasi publik juga kian agresif: sebanyak 2.500 unit bus Trans Jateng dan 4.000 taksi online kini sudah beralih ke bahan bakar gas. Langkah tersebut memangkas subsidi solar hingga Rp1,2 triliun per tahun.

Namun, sorotan utama justru mengarah pada rencana ekstensifikasi ke sektor rumah tangga. Hingga kuartal pertama 2025, sebanyak 15.300 sambungan rumah tangga (SRT) telah menikmati aliran gas melalui jaringan Perusahaan Gas Negara (PGN). Target ambisius ditetapkan: 100.000 SRT pada 2027, dengan menggandeng program B50 sebagai stimulus pendanaan infrastruktur. B50, yang merupakan mandat pencampuran biodiesel 50% berbasis minyak sawit ke dalam solar, diharapkan mampu menghasilkan dana pungutan ekspor yang sebagian dialokasikan untuk pembangunan jaringan pipa gas.

B50: Katalis Finansial atau Beban Ganda?

Di satu sisi, sinergi antara CNG dan B50 membuka keran pendanaan yang selama ini menjadi hambatan utama. Dana pungutan dari ekspor sawit yang dialihkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat menutup 30–40% total kebutuhan investasi jaringan distribusi gas senilai Rp2,8 triliun. Kementerian Perindustrian memproyeksikan, setiap 1% penambahan SRT baru berkontribusi menurunkan impor LPG setara Rp400 miliar. “Ini win-win solution, penggunaan sawit domestik ditingkatkan, beban impor LPG ditekan,” tegas Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Budi Santoso, dalam diskusi virtual pekan lalu.

Di sisi lain, sejumlah analis mengingatkan risiko beban ganda bagi konsumen. Program B50 berpotensi mendongkrak harga solar nonsubsidi karena biaya produksi biodiesel yang lebih tinggi. Jika harga BBM meningkat, masyarakat rentan menengah ke bawah mungkin justru menolak beralih ke CNG yang memerlukan biaya konversi awal. Data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menunjukkan, biaya konversi mesin bensin ke CNG berkisar Rp8–12 juta, meski terkompensasi penghematan bahan bakar hingga 60%. Tanpa insentif tepat, target 100.000 sambungan rumah tangga riskan meleset.

Dua Perspektif: Prospek dan Kerentanan

Pro: Fundamental ekonomi Jawa Tengah cukup solid. Rasio gini provinsi turun ke angka 0,348, menandakan daya beli yang relatif merata. Tingkat urbanisasi yang mencapai 54% juga mempercepat kebutuhan energi bersih perkotaan. Dengan harga gas rumah tangga ditetapkan Rp4.250/m³ (sama dengan harga nasional), beban pengeluaran rumah tangga untuk energi bisa turun hingga 25% dibandingkan penggunaan LPG 12 kg. Sektor UMKM, yang menyerap 5,2 juta tenaga kerja di Jateng, turut diuntungkan karena biaya operasional produksi bisa ditekan.

Kontra: Risiko capital outflow dari sektor migas akibat fluktuasi harga minyak mentah global tetap mengancam. Ketika harga minyak dunia turun di bawah US$60 per barel, keekonomian CNG tergerus karena disparitas harga mengecil. Valuasi proyek infrastruktur gas yang bersifat padat modal dan jangka panjang juga sensitif terhadap kenaikan suku bunga acuan. Selain itu, sentimen pasar terhadap program biodiesel B50 masih terbelah: Uni Eropa dan sejumlah LSM lingkungan terus menggugat deforestasi yang dipicu ekspansi kebun sawit. Hal ini berpotensi menekan ekspor sawit Indonesia, sehingga dana pungutan yang diharapkan justru menyusut.

“Jawa Tengah adalah miniatur ketahanan energi nasional. Keberhasilan di sini akan menjadi template bagi provinsi lain. Tapi, jangan sampai kebijakan ini berhenti di pita peresmian,” ujar Dr. Andri Satria, ekonom energi dari Universitas Diponegoro.

Cetak Biru Percontohan Nasional

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Balai Besar Teknologi Energi (B2TE) BPPT tengah menyusun peta jalan integrasi CNG dan B50 hingga 2030. Tiga pilar utama disiapkan: percepatan jaringan pipa, konversi kendaraan dinas, dan edukasi publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap penggunaan gas bumi yang mencapai 82,1% menjadi modal berharga. Proyeksi optimistis menyebutkan, jika seluruh rencana berjalan mulus, kontribusi gas bumi dalam bauran energi daerah bisa melonjak dari 8% menjadi 27% pada akhir dekade.

Meskipun demikian, evaluasi fundamental tetap diperlukan. Kebijakan fiskal yang konsisten, kepastian harga gas, dan sinergi antar-kementerian menjadi kunci agar Jateng benar-benar menjelma sebagai percontohan nasional pemanfaatan CNG—bukan sekadar proyek percontohan yang kehilangan arah selepas pergantian kepemimpinan.

Baca juga:

• Salah Cetak Gol Kemenangan Liverpool atas Atletico Madrid
• KPK Tahan Bupati Sukoharjo Etik Suryani di Rutan