Jalan Rusak di Kerinci Hambat Roda Ekonomi Desa Terpencil

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, ekonomi Provinsi Jambi tercatat tumbuh 4,62 persen year-on-year pada triwulan II 2026, ditopang terutama oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Namun, capaian makro tersebut belum sepenuhnya dirasakan di wilayah perdesaan, termasuk di Kabupaten Kerinci, di mana kerusakan ruas jalan Sungai Sampun–Renah Kasah menjadi penghambat utama mobilitas warga menuju pasar dan fasilitas kesehatan.

Ruas tersebut merupakan satu-satunya akses darat bagi warga sejumlah desa terpencil di Kerinci. Kondisi permukaan jalan yang rusak memaksa pengendara menempuh waktu perjalanan lebih lama, sementara ongkos angkut hasil pertanian mengalami kenaikan signifikan. Bagi daerah yang menggantungkan ekonominya pada komoditas hortikultura seperti kentang, kubis, dan teh dataran tinggi, keterlambatan distribusi berarti risiko penurunan kualitas produk serta menyempitnya margin keuntungan petani.

Biaya Logistik Membebani Ekonomi Perdesaan

Dalam kajian ekonomi, infrastruktur jalan merupakan komponen fundamental pembentuk biaya logistik, yakni total pengeluaran untuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Secara nasional, biaya logistik Indonesia diperkirakan masih berada di kisaran 14 persen hingga 23 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Di tingkat mikro, kerusakan jalan desa memperbesar komponen biaya tersebut melalui peningkatan konsumsi bahan bakar, percepatan kerusakan kendaraan, dan waktu tempuh yang lebih panjang.

Sejumlah pedagang pengumpul di Kerinci memperkirakan ongkos angkut per kilogram komoditas sayur mengalami kenaikan antara 20 persen hingga 35 persen dibandingkan kondisi jalan normal. Kenaikan ini pada akhirnya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi, atau sebaliknya dipangkas dari harga di tingkat petani (farm gate price). Keduanya sama-sama menekan daya beli dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

"Keterbatasan infrastruktur di wilayah perdesaan menciptakan disparitas harga yang lebar antara sentra produksi dan pasar konsumen. Dalam jangka panjang, kondisi ini menahan laju pertumbuhan ekonomi inklusif," ujar seorang pengamat ekonomi regional di Jambi.

Dua Sisi Persoalan: Keterbatasan Anggaran versus Urgensi Investasi

Di satu sisi, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Alokasi anggaran infrastruktur di kabupaten dengan pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil seperti Kerinci memang terbatas, sehingga perbaikan jalan kerap dilakukan bertahap dan bersifat tambal sulam. Rasio belanja infrastruktur terhadap total APBD di banyak kabupaten di Jambi diperkirakan masih di bawah 15 persen, tertekan oleh belanja wajib dan belanja operasional.

Di sisi lain, berbagai studi menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan pada infrastruktur jalan perdesaan berpotensi menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) ekonomi hingga dua sampai tiga kali lipat melalui penurunan biaya transaksi, perluasan akses pasar, dan peningkatan produktivitas pertanian. Dengan kata lain, menunda perbaikan justru berpotensi memperbesar kerugian ekonomi dalam jangka panjang, belum termasuk biaya sosial seperti tertundanya akses warga ke rumah sakit dalam kondisi darurat.

Proyeksi dan Catatan ke Depan

Proyeksi ke depan, perbaikan ruas Sungai Sampun–Renah Kasah dapat menjadi katalis bagi penguatan fundamental ekonomi lokal Kerinci. Kelancaran distribusi berpotensi menurunkan biaya logistik, memperbaiki valuasi harga komoditas di tingkat petani, dan menjaga stabilitas pasokan ke pasar-pasar utama di Sungai Penuh maupun wilayah sekitarnya. Sentimen pasar terhadap komoditas hortikultura dataran tinggi Kerinci juga berpeluang membaik jika kepastian distribusi terjaga.

Namun, sejumlah analis menilai perbaikan jalan semata tidak cukup tanpa tata kelola pemeliharaan berkelanjutan serta sinergi pendanaan antara APBD, dana desa, dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Tanpa kerangka pemeliharaan yang konsisten, tren kerusakan berulang akan terus membebani likuiditas ekonomi perdesaan dan memperlebar kesenjangan antarwilayah di Provinsi Jambi.