JAKARTA — Tim Hukum Dokter Tifa Desak Kejari Serahkan BAP

Langkah hukum krusial diambil oleh tim kuasa hukum Dr. Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dalam menghadapi proses peradilan yang membelit kliennya. Pada Kamis, 10 September 2026, jajaran penasihat hukum menyambangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan yang berlokasi di kawasan Jagakarsa untuk mengajukan permohonan resmi guna mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan ahli secara menyeluruh.

Langkah ini dinilai sebagai respon taktis guna menyusun strategi pembelaan secara komprehensif menjelang jalannya persidangan utama. Akses terhadap dokumen BAP tidak hanya menjadi pemenuhan hak formal, melainkan benteng pertahanan utama bagi tersangka untuk menguji objektivitas dan keabsahan fakta-fakta hukum yang disusun oleh pihak penyidik kepolisian maupun penuntut umum.

Urgensi Keterbukaan Berkas Perkara dalam Dialektika Hukum

Dalam konstelasi hukum pidana Indonesia, hak tersangka untuk memperoleh berkas perkara dijamin secara eksplisit. Para praktisi hukum menilai bahwa penyerahan dokumen BAP saksi ahli sering kali menjadi titik krusial yang menentukan arah argumentasi di muka persidangan. Keberadaan keterangan ahli kerap dijadikan 'kartu truf' oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat konstruksi dakwaan.

"Prinsip dasar kesetaraan kedudukan di hadapan hukum atau equality of arms menuntut agar pihak terdakwa memiliki akses material yang sama persis terhadap bukti dan keterangan yang dimiliki jaksa penuntut," ujar Dr. Hendra Wijaya, pakar hukum acara pidana dari Universitas Indonesia saat dimintai analisis independen.

Prosedur ini merujuk langsung pada ketentuan undang-undang yang memberikan ruang transparansi penuh demi menghindari potensi malapraktik peradilan. Berikut perbandingan payung hukum dan fakta praktik permohonan BAP:

Kronologi Prosedural Kedatangan Kuasa Hukum di Kejari Jaksel

Kedatangan tim penasihat hukum Dokter Tifa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengikuti alur administratif penanganan perkara pidana yang telah memasuki fase krusial:

1. Pukul 09.30 WIB: Tim kuasa hukum tiba di Kantor Kejari Jakarta Selatan, Jagakarsa, membawa surat permohonan resmi pelimpahan BAP.
2. Pukul 10.15 WIB: Registrasi berkas permohonan diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Jaksel.
3. Pukul 11.00 WIB: Audiensi singkat bersama jaksa penerima berkas untuk mengonfirmasi kelengkapan dokumen BAP saksi dan ahli.
4. Pukul 12.00 WIB: Tim hukum memberikan keterangan resmi terkait pentingnya jaminan keterbukaan dokumen sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Implikasi Analitis Terhadap Strategi Persidangan

Langkah mendatangi Kejari Jaksel pada pertengahan September ini menandai fase krusial sebelum pertempuran pembuktian dibuka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penasihat hukum Dokter Tifa secara tegas menuntut agar tidak ada satupun lembaran BAP, terutama keterangan ahli, yang disembunyikan atau diulur penyerahannya.

"Akses terhadap BAP saksi dan ahli adalah hak mutlak klien kami yang dijamin Pasal 72 KUHAP. Kami tidak bisa menyusun konstruksi pembelaan secara objektif jika fakta-fakta yang dituangkan dalam BAP ditutupi," tegas perwakilan kuasa hukum Dokter Tifa di halaman Kantor Kejari Jaksel.

Kini, publik dan pengamat hukum menanti respons cepat dari pihak Kejari Jakarta Selatan. Transparansi korps adhyaksa dalam memenuhi hak dasar tersangka akan menjadi indikator utama dalam mengukur transparansi dan profesionalisme penegakan hukum pada perkara yang menyedot perhatian khalayak luas ini.