JAKARTA — Suahasil Gantikan Purbaya, Ekonom UAJY Soroti PR Fiskal Daerah

Langkah kaki di koridor Kementerian Keuangan dan lingkaran penentu kebijakan ekonomi nasional kini bergerak dalam dinamika baru. Bergulirnya rotasi kepemimpinan dari Purbaya kepada Suahasil Nazara menandai babak anyar dalam manajemen keuangan publik. Di balik serah terima jabatan yang berlangsung khidmat tersebut, tersimpan deretan tantangan struktural yang menanti ketegasan nakhoda baru. Sorotan publik dan pengamat ekonomi kini tertuju pada satu persoalan krusial yang kerap mengendap di balik angka-angka APBN: krisis tata kelola fiskal di tingkat daerah.

Pergantian posisi strategis ini terjadi di tengah himpitan ketidakpastian global dan proses transisi politik nasional. Suahasil Nazara, yang memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat teknokratis dan akademisi, dinilai memikul beban berat untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional dari fondasi paling bawah, yaitu anggaran daerah.

Ujian Berat di Tengah Ketimpangan Fiskal Daerah

Persoalan utama yang membayangi kebijakan fiskal nasional adalah ketergantungan kronis daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Banyak pemerintah daerah yang belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga APBD mereka runtuh tanpa adanya injeksi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk memahami peta ketimpangan ini, berikut adalah gambaran postur ketergantungan anggaran di mayoritas daerah:

Ketidakseimbangan struktur APBD seperti yang tercermin pada data di atas menyebabkan stimulus fiskal sering kali berhenti di tingkat birokrasi dan gagal menetes hingga ke masyarakat akar rumput. Ketimpangan inilah yang menjadi pekerjaan rumah utama bagi pengelola kebijakan fiskal yang baru.

Peringatan Keras dari Ekonom UAJY

Menanggapi transisi kepemimpinan ini, Ekonom dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo, memberikan catatan kritis. Menurutnya, pergantian posisi kepemimpinan dari Purbaya ke Suahasil Nazara harus membawa angin segar dalam perbaikan akselerasi pemulihan ekonomi daerah yang selama ini terkesan lambat.

"Suahasil Nazara punya PR yang sangat berat, terutama dalam pengelolaan fiskal daerah setelah menggantikan Purbaya. Kunci utama pemulihan ekonomi nasional justru ada pada ketepatan dan efisiensi penyaluran serta pemanfaatan anggaran di tingkat daerah," tegas Y. Sri Susilo dalam analisisnya.

Sri Susilo menyoroti bahwa efektivitas Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadi ujian nyata. Penataan kembali alokasi transfer daerah tidak boleh sekadar menjadi instrumen membagi uang, melainkan harus berbasis pada kinerja dan akuntabilitas dampak ekonomi riil.

Ia menambahkan bahwa selama ini fenomena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mengendap di bank-bank daerah menjelang akhir tahun menunjukkan betapa lambatnya daya serap anggaran. Daerah kerap gagap mengeksekusi program pembangunan, sementara dana publik triliunan rupiah mengendap tanpa menghasilkan dampak ekonomi langsung bagi warga lokal.

Menembus Tembok Inefisiensi dan Tantangan Eksekusi

Tantangan Suahasil tidak berhenti pada aspek regulasi di atas kertas. Di lapangan, intervensi politik lokal dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat dinas kerap menyunat efektivitas belanja publik. Penyerapan anggaran yang menumpuk di kuartal IV setiap tahunnya adalah bukti otentik belum terurainya masalah teknis tata kelola ini.

• Pengawasan Ketat Dana Transfer: Memastikan transfer daerah diikat dengan indikator kinerja (outcome-based outcome), bukan sekadar penyerapan nominal.
• Digitalisasi Transaksi Pemda: Mendorong transparansi retribusi dan pajak daerah guna mengikis kebocoran anggaran secara signifikan.
• Pemberdayaan UMKM Daerah: Memastikan alokasi belanja modal dan barang milik Pemda memprioritaskan produk lokal berizin resmi.

Sebagai sosok teknokrat yang paham betul seluk-beluk APBN, Suahasil dituntut tidak hanya tegas dalam mengalokasikan anggaran, tetapi juga berani mengevaluasi daerah-daerah yang terbukti tidak efisien. Publik kini menanti apakah suksesi kepemimpinan ini mampu menciptakan terobosan nyata atau sekadar rotasi administratif rutin di jajaran pimpinan ekonomi nasional.