JAKARTA — RAPBN 2027 Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 6 Persek

JAKARTA — Pemerintah bersama otoritas moneter resmi mematok target pertumbuhan ekonomi yang cukup agresif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, yakni sebesar 6,0 persen. Ambisi ini mencuat di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tren perlambatan ekonomi dunia yang masih membayangi. Penetapan angka tersebut menjadi ujian berat bagi pengambil kebijakan dalam memadukan stimulus fiskal dan kehati-hatian moneter.

Kehadiran Pejabat Gubernur Bank Indonesia (BI) Sementara, Destry Damayanti, dalam rapat kerja teknis bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026), menjadi panggung utama penentuan arah kebijakan tersebut. Rapat marathon ini menyoroti bagaimana asumsi dasar makroekonomi dirumuskan agar mampu menopang target 6,0 persen tanpa memicu lonjakan inflasi maupun pelemahan nilai tukar Rupiah.

"Pencapaian pertumbuhan di atas lima persen membutuhkan sinergi yang makin erat antara bauran kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas perbankan," pukas tim perumus kebijakan moneter dalam rapat tersebut.

Dilema Target Ambisius dan Kebijakan Moneter

Berdasarkan penelusuran analitis terhadap dokumen pembahasan anggaran, peningkatan target pertumbuhan dari kisaran 5,0 - 5,2 persen pada tahun-tahun sebelumnya menjadi 6,0 persen menuntut pertumbuhan investasi modal tetap (PMTB) setidaknya harus tumbuh di atas 6,5 persen per tahun. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB) harus dijaga pada level ekspansif di atas 5,3 persen.

Namun, tantangan terbesar berada pada transmisi suku bunga moneter ke sektor riil. "Target 6 persen sangat penuh risiko apabila penyaluran kredit perbankan masih tertahan oleh tingginya biaya dana dan persepsi risiko usaha di sektor riil," tegas Ekonom Senior Pusat Studi Ekonomi Politik, yang menilai bahwa intervensi Bank Indonesia dalam menjaga imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) akan menjadi kunci utama pembiayaan defisit.

Tahapan Pembahasan Asumsi Makro 2027

Proses perumusan angka indikator utama dalam RAPBN 2027 melewati serangkaian penelaahan ketat di Senayan. Berikut adalah urutan pembahasan strategis yang berlangsung selama proses penyusunan kerangka makro tersebut:

1. Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro: Pemerintah menyodorkan draf awal indikator pembangunan dan asumsi dasar fiskal kepada DPR RI.
2. Penilaian Ketahanan Moneter oleh BI: Bank Indonesia memaparkan proyeksi neraca pembayaran, arus modal asing, dan perkiraan pergerakan nilai tukar Rupiah.
3. Pendalaman Parameter Risiko: Komisi XI DPR menguji sensitivitas anggaran terhadap fluktuasi harga komoditas global dan suku bunga acuan global.
4. Persetujuan Asumsi Makro: Penetapan kesepakatan angka dasar untuk hitungan penerimaan dan belanja negara tahun anggaran 2027.

Perbandingan Asumsi Dasar Makroekonomi

Guna memberikan gambaran komparatif mengenai perubahan arah target ekonomi nasional, berikut adalah tabel perbandingan indikator makro utama dari tahun ke tahun:

Tantangan Sektor Riil dan Transmisi Kredit

Untuk mencapai target pertumbuhan 6,0 persen, pasokan kredit perbankan diperkirakan harus tumbuh dalam rentang 11 hingga 13 persen. Hal ini membutuhkan dukungan penurunan suku bunga acuan serta penjaminan likuiditas yang memadai bagi perbankan nasional. Tanpa adanya dorongan kuat pada sektor manufaktur dan pemulihan daya beli masyarakat kelas menengah, target tinggi dalam RAPBN 2027 berisiko menjadi sekadar perhitungan di atas kertas.

Langkah Destry Damayanti dan jajaran Bank Indonesia dalam rapat kerja tersebut menggarisbawahi pentingnya menjaga benteng pertahanan eksternal. Sinergi antara otoritas fiskal dan moneter dipastikan menjadi faktor penentu apakah angka pertumbuhan 6,0 persen ini dapat direalisasikan atau justru memicu penyesuaian ulang di tengah perjalanan anggaran 2027 kelak.