JAKARTA PUSAT — 150 Pelaku Usaha Pariwisata Dilatih Hadapi Bencana

Ancaman bencana hidrometeorologi serta potensi guncangan gempa bumi di kawasan megapolitan menuntut kesiapsiagaan ekstra dari para pengelola fasilitas publik. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) mengambil langkah proaktif dengan memperketat standar keselamatan pada sektor komersial. Langkah ini diwujudkan melalui bimbingan teknis (bimtek) penguatan resiliensi bencana yang melibatkan ratusan pengelola usaha pariwisata di wilayah tersebut.

Kawasan Jakarta Pusat yang dipenuhi oleh gedung pencakar langit, hotel berbintang, pusat perbelanjaan, hingga destinasi wisata sejarah memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap situasi darurat. Tanpa sistem mitigasi yang teruji, potensi kerugian material hingga korban jiwa akibat gempa bumi, kebakaran, atau banjir dapat meningkat secara drastis.

08.30 WIB: Pemetaan Potensi Kerentanan di Sektor Komersial

Investigasi lapangan menunjukkan bahwa banyak bangunan komersial di kawasan perkotaan masih memiliki keterbatasan dalam simulasi evakuasi mandiri secara berkala. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah menghimpun 150 pelaku usaha pariwisata untuk mengevaluasi ulang standar operasional prosedur (SOP) keselamatan yang mereka miliki saat ini.

"Pariwisata bukan hanya soal kenyamanan dan pelayanan, tetapi yang paling utama adalah jaminan keselamatan serta keamanan para pengunjung. Pelaku usaha harus memiliki kapasitas ketangguhan mandiri dalam mengantisipasi skenario terburuk," ujar perwakilan penyelenggara di sela-sela kegiatan.

10.45 WIB: Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Simulasi Tanggap Darurat

Dalam sesi pelatihan intensif tersebut, para peserta yang terdiri dari pengelola hotel, pemilik restoran, hingga penyelenggara acara mendapatkan materi komprehensif terkait penanggulangan bencana. Materi berfokus pada langkah-langkah praktis penanganan krisis di dalam gedung tinggi dan area publik yang padat.

Berikut adalah urutan prosedur mitigasi utama yang ditekankan kepada para pelaku usaha selama pelatihan berlangsung:

1. Penguatan Sistem Peringatan Dini: Memastikan seluruh alarm kebencanaan dan sensor asap di area gedung berfungsi 100 persen tanpa kendala teknis.
2. Penyediaan Jalur Evakuasi Bebas Hambatan: Melakukan pemeriksaan rutin agar jalur penyelamatan, tangga darurat, dan titik kumpul (assembly point) tidak terhalang oleh barang penunjang operasional.
3. Pembentukan Tim Tanggap Darurat Internal: Menguatkan peran personel keamanan dan staf gedung dalam memandu evakuasi massa secara tenang dan terstruktur.
4. Integrasi Layanan Darurat Khusus: Memastikan koordinasi cepat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran terhubung tanpa hambatan komunikasi.

14.00 WIB: Audit Keselamatan dan Sertifikasi Resiliensi Bangunan

Tidak berhenti pada bimbingan teoritis, Pemerintah Kota Jakarta Pusat menegaskan bakal melakukan tindak lanjut berupa inspeksi langsung ke lapangan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi resiliensi benar-benar diterapkan secara nyata oleh 150 pelaku usaha pariwisata yang telah terdaftar.

Penilaian keselamatan ini akan mencakup beberapa kriteria vital bagi operasional tempat usaha, antara lain:

• Ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terkalibrasi secara berkala.
• Kelayakan struktur tangga darurat kedap asap pada bangunan bertingkat.
• Peta evakuasi yang jelas dan mudah dipahami oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
• Kesiapan teknis pompa air dan tangkapan banjir di area ruang bawah tanah (basement).

Langkah penguatan kapasitas ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi dan pariwisata yang aman di Jakarta Pusat. Dengan kesiapsiagaan yang teruji, sektor pariwisata tidak hanya mampu bertahan dari ancaman bencana, tetapi juga mampu bangkit lebih cepat dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah.