JAKARTA — Prabowo Perintahkan Sapu Bersih Praktik Curang Ekspor Sumber Daya Alam

Pemerintah mulai menabuh genderang perang terhadap berbagai modus manipulasi dan kecurangan dalam tata niaga ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk merombak total sistem pengawasan kepabeanan dan perdagangan luar negeri demi menutup celah kebocoran devisa yang selama ini menggerus penerimaan negara.

Pernyataan tegas tersebut diarahkan kepada jajaran kementerian teknis, aparat penegak hukum, serta otoritas bea dan cukai menyusul temuan berulang mengenai manipulasi pelaporan volume, penyelundupan komoditas tambang mentah, hingga manipulasi dokumen (under-invoicing) pada pengapalan bahan mineral dan hasil perkebunan.

"Kalau ada penyakit, masa kita diam? Kita harus benahi sistemnya, tidak boleh ada pembiaran terhadap kebocoran kekayaan negara," tegas Presiden Prabowo Subianto di hadapan jajaran pejabat tinggi negara.

Jejak Kebocoran Devisa dan Manipulasi Dokumen Ekspor

Investigasi internal otoritas pengawas perdagangan mendeteksi adanya disparitas data pencatatan ekspor antara pelabuhan muat di Indonesia dengan pelabuhan bongkar di sejumlah negara tujuan. Praktik curang ini diduga telah berlangsung bertahun-tahun melalui pemalsuan kode Harmonized System (HS), pengaburan kadar mineral, serta transaksi lintas batas yang memanfaatkan jaringan perusahaan perantara di negara suaka pajak.

Estimasi potensi kerugian negara akibat kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) dan hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Sektor-sektor yang menjadi fokus pengawasan ketat antara lain:

• Komoditas Mineral dan Batubara: Indikasi penyelundupan konsentrat nikel, bauksit, serta manipulasi kadar kalori batubara untuk menekan tarif royalti resmi.
• Hasil Perkebunan Kelapa Sawit: Modus pelaporan fiktif produk turunan minyak sawit mentah (CPO) guna menghindari pungutan ekspor dan kewajiban pasar domestik (DMO).
• Sektor Perikanan dan Kelautan: Praktik alih muatan ilegal di tengah laut (transshipment) yang menghilangkan pencatatan tonase tangkapan ikan bernilai tinggi.

Kronologi dan Langkah Penertiban Tata Kelola Komoditas

1. Tahap Audit Komprehensif: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Satgas Khusus melakukan audit forensik terhadap manifes kargo pelabuhan utama sejak kuartal terakhir.
2. Integrasi Sistem Digital Lintas Lembaga: Penyelarasan sistem informasi mineral dan batubara (SIMBARA) langsung dengan data kepabeanan Ditjen Bea Cukai serta perbankan devisa Bank Indonesia.
3. Penegakan Hukum dan Pembekuan Izin: Satgas Gabungan TNI-Polri dan Kejaksaan Agung bergerak menindak eksportir nakal yang terbukti memanipulasi kuota ekspor dan tidak memulangkan DHE ke sistem perbankan nasional.

Evaluasi Sistem dan Penegakan Hukum Terpadu

Langkah pembenahan ini tidak hanya bertumpu pada aspek represif, melainkan perombakan regulasi terstruktur. Pemerintah merancang digitalisasi pemantauan lalu lintas kapal kargo secara real-time menggunakan satelit dan sensor otomatis di dermaga muat terminal khusus (TERSUS).

Presiden menekankan bahwa optimalisasi pendapatan dari kekayaan alam merupakan fondasi krusial untuk membiayai program strategis nasional, swasembada pangan, serta ketahanan energi. Seluruh jajaran birokrasi diwajibkan membersihkan oknum internal yang memfasilitasi praktik mafia ekspor komoditas.