JAKARTA — DPR Desak Pengawasan Kapal Diperketat Usai 111 Kecelakaan Laut

Gelombang tinggi dan cuaca buruk kerap disalahkan setiap kali tragedi terjadi di laut Indonesia. Namun, insiden terbakar hingga terdamparnya armada penyeberangan—seperti yang dialami KMP Virgo Transport 8 baru-baru ini—menyingkap tabir masalah yang jauh lebih mendasar: buruknya pemeliharaan kapal dan lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran. Jalur transportasi laut yang menjadi urat nadi negara kepulauan ini kini diselimuti kekhawatiran akibat rentetan kecelakaan yang terus berulang.

Catatan kelam keselamatan pelayaran Indonesia semakin memprihatinkan setelah sedikitnya 111 insiden kecelakaan kapal terdata dalam beberapa periode terakhir. Angka fantastis ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan alarm keras yang menandakan adanya celah fatal dalam tata kelola kesyahbandaran serta sertifikasi kelaikan kapal penumpang di Tanah Air.

Duka di Laut dan Desakan Audit Total

Menanggapi maraknya musibah di perairan nasional, Komisi V DPR RI mengambil sikap tegas. Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menyoroti secara khusus armada-armada tua yang masih diizinkan berlayar mengangkut ratusan nyawa setiap hari. Tragedi KMP Virgo Transport 8 dinilai menjadi titik balik yang menuntut evaluasi menyeluruh tanpa kompromi dari pihak regulator.

"Kami meminta Kemenhub dan direktorat terkait untuk melakukan pengawasan ekstra ketat. Kapal-kapal tua yang sudah melebihi usia ekonomis atau sering bermasalah teknis harus dihentikan operasionalnya sebelum memakan lebih banyak korban jiwa," tegas Sudjatmiko.

Sudjatmiko menambahkan bahwa keselamatan warga negara merupakan amanat undang-undang yang mutlak. Menurutnya, keselamatan nyawa penumpang tidak boleh dikorbankan demi mengejar keuntungan bisnis operator pelayaran semata. Audit kelaikan fisik (ramp check) secara mendadak harus segera dilakukan di seluruh pelabuhan utama di Indonesia.

Bahaya Laten Armada Kapal Usia Tua

Berdasarkan penelusuran fakta di lapangan, salah satu pemicu utama tingginya angka kecelakaan kapal penumpang adalah ketergantungan pada armada berusia tua. Banyak kapal penyeberangan yang telah beroperasi puluhan tahun hanya mengalami perbaikan seadanya tanpa pembaruan sistem kelistrikan dan mesin utama yang memadai.

Data menunjukkan bahwa gangguan mesin serta korsleting listrik pada kapal tua menjadi penyebab dominan kasus kapal terbakar atau mati mesin di tengah laut. Kelemahan proses pengawasan di tingkat pelabuhan kerap dimanfaatkan oknum operator untuk lolos dari pengujian standar keselamatan pelayaran.

Menagih Ketegasan Regulasi Kemenhub

Menghadapi 111 kecelakaan kapal yang mengikis kepercayaan publik, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) didorong untuk menetapkan batas usia maksimal kapal penumpang secara lebih ketat dan memperketat sertifikasi kelaiklautan (*seaworthiness*). Syahbandar di setiap wilayah otoritas pelabuhan wajib bertanggung jawab penuh atas setiap Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan.

Tanpa adanya perbaikan sistemik dan tindakan hukum yang tegas bagi pihak yang melanggar, perairan Indonesia akan terus menjadi jalur yang berbahaya bagi masyarakat pesisir dan pengguna jasa penyeberangan. Publik kini menunggu ketegasan pemerintah untuk membenahi industri pelayaran demi memastikan tidak ada lagi kapal tua berbahaya yang dibiarkan membelah lautan Indonesia.