Istana Ungkap Alasan Pribadi Mundurnya Gubernur BI

Kabar mengejutkan datang dari Bank Indonesia. Gubernur BI, Perry Warjiyo, secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi bahwa alasan di balik keputusan tersebut adalah murni personal. Pemerintah menghormati keputusan itu, sembari memastikan proses transisi akan berjalan sesuai aturan.

Pernyataan Resmi Istana

Dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/7/2026), Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Perry Warjiwo telah berkirim surat kepada Presiden. “Surat pengunduran diri telah kami terima. Alasan yang disampaikan bersifat pribadi, dan kami sepenuhnya menghormatinya,” ujar Prasetyo. Ia menambahkan bahwa proses administrasi selanjutnya akan dikoordinasikan dengan DPR dan pihak terkait.

Pernyataan itu sekaligus menepis spekulasi liar yang sempat beredar di pasar mengenai adanya tekanan atau konflik kebijakan. Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada intervensi atau persoalan fundamental yang memicu pengunduran diri tersebut. “Ini murni keputusan Pak Perry, bukan karena desakan pihak mana pun,” tegasnya.

Respons Pasar dan Analis

Meski Istana menekankan faktor pribadi, pasar keuangan tak luput dari sentimen negatif. Pada pembukaan perdagangan, nilai tukar rupiah sempat melemah 0,35% ke level Rp15.650 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun terkoreksi tipis 0,2% di sesi awal. Pelaku pasar khawatir adanya ketidakpastian arah kebijakan moneter di tengah tantangan global.

“Pergantian Gubernur BI di luar siklus rutin selalu menimbulkan tanda tanya, apalagi di saat inflasi global masih tinggi dan suku bunga acuan The Fed belum menunjukkan pelonggaran,” ujar ekonom senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Teuku Riefky. Menurutnya, alasan pribadi memang bukan urusan kebijakan, namun pasar butuh kepastian mengenai siapa pengganti yang akan diusung.

Di sisi lain, analis dari Bank Bumi Putra, Andri Purnomo, menilai fundamental ekonomi domestik masih cukup kuat. “Cadangan devisa Indonesia di atas 140 miliar dolar AS, inflasi inti terjaga di kisaran 2,8%, dan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,2%. Faktor-faktor itu bisa meredam gejolak jangka pendek,” ungkapnya. Ia menambahkan, pengunduran diri ini harus dipandang sebagai dinamika personal yang tak mencerminkan kelemahan institusi.

Jejak Karier dan Warisan Kebijakan

Perry Warjiyo merupakan bankir sentral kawakan. Ia memulai karier di BI sejak 1986 dan menapaki sejumlah posisi strategis sebelum dipercaya memimpin sebagai Gubernur BI pada Mei 2018 untuk periode 2018-2023. Kemudian, ia kembali terpilih untuk periode kedua 2023-2028, sehingga pengunduran diri pada Juli 2026 ini berarti ia belum menuntaskan masa jabatan.

Di bawah kepemimpinannya, BI sukses menjaga stabilitas rupiah di tengah pandemi COVID-19 dan gejolak global. Salah satu warisannya adalah penguatan bauran kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate serta akselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Ia juga dikenal lewat jargon “BI Berdampak” dan program dukungan bagi UMKM.

Prosedur Penggantian dan Keberlanjutan Kebijakan

Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bank Indonesia, jika Gubernur BI berhalangan tetap, tugas dan wewenang dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior (DGS). Saat ini posisi DGS dijabat oleh Destry Damayanti. Presiden akan mengusulkan calon pengganti kepada DPR setelah melalui pertimbangan dengan Dewan Gubernur BI.

Prasetyo Hadi memastikan Presiden segera mengajukan calon gubernur baru. “Kami tidak ingin ada kekosongan kepemimpinan yang berlarut-larut. Prosesnya akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. Sementara itu, Dewan Gubernur BI menyatakan akan menjaga kelancaran operasional dan memastikan kebijakan moneter tetap konsisten dengan mandat.

Pengamat menyarankan agar pengganti Perry Warjiwo adalah figur yang kredibel dan memiliki pengalaman mendalam di bidang moneter, untuk menjaga kepercayaan pasar. “Nama-nama internal BI seperti DGS Destry Damayanti atau Juda Agung menjadi kandidat kuat,” sebut Riefky. “Yang terpenting, calon tersebut dapat mempertahankan independensi BI dan melanjutkan bauran kebijakan yang sudah berjalan baik.”

Dengan pernyataan resmi Istana yang menyatakan alasan pribadi, publik kini menanti langkah selanjutnya dari pemerintah dan BI untuk memastikan transisi berjalan mulus tanpa menimbulkan gejolak di sektor keuangan.