ISF 2026 dan Ambisi Ekonomi Hijau Global

Berdasarkan data BPS/Bank Indonesia/OJK per September 2025, perubahan iklim telah bertransformasi dari isu lingkungan semata menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi fundamental (kondisi dasar ekonomi suatu negara, seperti pertumbuhan, inflasi, neraca perdagangan dan stabilitas fiskal) perekonomian global. Hal ini terlihat dari semakin terintegrasinya pertimbangan iklim ke dalam kebijakan moneter, alokasi portofolio (kumpulan aset, seperti surat berharga, yang dimiliki oleh investor atau lembaga) serta proyeksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Dalam konteks tersebut, upaya untuk mendorong diskusi mengenai pertumbuhan berkelanjutan (pertumbuhan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya) kian mendapatkan tempat dalam agenda diplomasi ekonomi. Salah satu ruang diskusi tersebut berpotensi menjadi wadah untuk menilai sejauh mana negara berkembang dapat turut berperan dalam transisi global, tanpa harus mengorbankan kebutuhan pembangunan domestik.

Potensi Pertumbuhan Baru dari Transisi Hijau

Di satu sisi, transisi menuju ekonomi hijau dapat membuka sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS tahun 2024, sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan kontribusi sebesar 18,98 persen, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,40 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi masih berorientasi pada sektor riil, sehingga pergeseran menuju proses produksi yang lebih efisien secara energi berpotensi menciptakan nilai tambah, khususnya apabila diiringi dengan peningkatan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, tren (arah pergerakan suatu variabel ekonomi dalam jangka waktu tertentu) peningkatan investasi hijau global turut menjadi peluang. Berdasarkan data Climate Policy Initiative, aliran pendanaan iklim global mengalami kenaikan year-on-year (perbandingan nilai pada periode yang sama tahun sebelumnya) sebesar 11 persen pada tahun 2023, dengan total mencapai USD 1,77 triliun. Meskipun aliran tersebut masih terkonsentrasi pada negara maju, sentimen pasar (pandangan kolektif pelaku pasar terhadap prospek suatu aset, sektor atau kondisi ekonomi) terhadap proyek berkelanjutan menunjukkan adanya ruang perluasan bagi negara berkembang untuk menarik bagian dari aliran dana tersebut.

Lebih lanjut, transisi hijau juga dapat berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan diversifikasi ekspor. Pemanfaatan sumber daya alam strategis untuk hilirisasi (proses peningkatan nilai tambah suatu komoditas melalui pengolahan lanjutan) yang berorientasi pada rendah karbon dapat memperkuat posisi dalam rantai pasok global. Hal ini berpotensi meningkatkan valuasi (penilaian wajar atas suatu aset atau sektor berdasarkan fundamentalnya) sektor-sektor terkait, sekaligus memperluas basis penerimaan negara di tengah upaya untuk menjaga rasio (perbandingan antar variabel ekonomi, seperti rasio utang terhadap PDB) fiskal yang sehat. Dengan demikian, dorongan terhadap pertumbuhan berkelanjutan tidak perlu diposisikan sebagai beban, namun dapat dilihat sebagai perluasan fundamental perekonomian jangka panjang.

Tantangan dalam Menjaga Keseimbangan Pembangunan

Di sisi lain, realisasi ambisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah tantangan struktural. Berdasarkan data BPS tahun 2024, konsumsi energi final Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar fosil, dengan batu bara, minyak bumi dan gas bumi mencatat porsi yang signifikan terhadap bauran energi (komposisi sumber energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan). Kondisi ini menimbulkan kebutuhan investasi yang besar untuk memperluas jaringan transmisi, menstabilkan likuiditas (kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa kerugian besar) sistem kelistrikan, serta meningkatkan kapasitas penyimpanan energi terbarukan. Kebutuhan pendanaan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan fiskal, mengingat berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di level yang perlu dijaga secara prudent (hati-hati dan berdasarkan perhitungan risiko) untuk menjaga ruang pembiayaan prioritas pembangunan lainnya.

Tantangan lain terletak pada dinamika pembiayaan global. Meskipun aliran dana iklim mengalami kenaikan, biaya pendanaan (cost of capital) untuk proyek hijau di negara berkembang cenderung lebih tinggi dibandingkan negara maju. Hal ini dapat membatasi daya tarik proyek, khususnya bagi proyek berskala besar dengan masa pengembalian panjang. Selain itu, dalam periode ketidakpastian global, sentimen pasar dapat berbalik dengan cepat, berpotensi memicu capital outflow (keluarnya modal asing dari suatu negara menuju negara lain) yang dapat menekan nilai tukar rupiah dan likuiditas domestik. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi, agar transisi hijau tidak justru menambah tekanan eksternal terhadap perekonomian.

Proyeksi dan Peran Strategis Jangka Panjang

Melihat kedua perspektif tersebut, proyeksi (perkiraan arah perkembangan ekonomi berdasarkan asumsi tertentu) keberhasilan transisi hijau akan sangat bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan antara akselerasi dan kelayakan. Berdasarkan data International Energy Agency, untuk mencapai target net zero emissions (keseimbangan antara emisi gas rumah kaca yang dilepaskan dan yang diserap) secara global, investasi energi bersih perlu mengalami kenaikan signifikan hingga tahun 2030. Namun, pembagian beban pendanaan perlu mempertimbangkan kapasitas masing-masing negara. Bagi negara dengan tingkat pendapatan menengah seperti Indonesia, kunci terletak pada mobilisasi sumber pembiayaan yang terdiversifikasi, termasuk pembiayaan campuran (blended finance), pemanfaatan instrumen pasar karbon (mekanisme perdagangan izin emisi untuk mengurangi emisi secara efisien) serta penguatan peran sektor swasta, tanpa membebani ruang fiskal secara berlebihan.

Pada akhirnya, diskusi mengenai masa depan pertumbuhan berkelanjutan perlu berakar pada realitas struktural, bukan hanya pada target ambisius. Di satu sisi, transisi hijau menawarkan peluang untuk memperkuat fundamental, mendiversifikasi portofolio ekspor, serta meningkatkan ketahanan ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, tantangan pembiayaan, dominasi fosil, serta sensitivitas terhadap sentimen pasar global tetap menjadi hambatan yang perlu diantisipasi secara terukur. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, upaya untuk memposisikan diri dalam percakapan global mengenai ekonomi hijau dapat berjalan selaras dengan prioritas pembangunan domestik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkeadilan tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi yang telah menjadi landasan bagi pertumbuhan berkelanjutan itu sendiri.