Investasi Sosial Korporasi Dinilai Perlu Berangkat dari Kebutuhan Komunitas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,03 persen atau setara 25,22 juta penduduk, mengalami penurunan dibandingkan posisi Maret 2023 yang berada di level 9,36 persen. Meski trennya membaik, angka tersebut menunjukkan pekerjaan rumah pembangunan sosial masih besar dan tidak dapat ditanggung pemerintah sendiri. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, peran sektor swasta melalui program investasi sosial atau community investment menjadi semakin strategis. Persoalannya, efektivitas program semacam ini kerap dipertanyakan karena banyak inisiatif korporasi dinilai tidak menyentuh akar persoalan masyarakat.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Isbandi Rukminto Adi menegaskan bahwa investasi sosial yang dijalankan perusahaan tidak cukup hanya bertumpu pada asumsi internal korporasi. Program yang dirancang sepihak berisiko menghasilkan intervensi yang tidak relevan dengan kondisi riil di lapangan. Ia menekankan pentingnya titik awal berupa pemetaan kebutuhan sekaligus aset yang dimiliki komunitas sasaran, sehingga intervensi yang diberikan bersifat memberdayakan, bukan sekadar bantuan karitatif jangka pendek.

"Program yang baik lahir dari pemahaman mendalam atas apa yang benar-benar dibutuhkan warga dan potensi apa yang sudah mereka miliki, bukan dari asumsi ruang rapat perusahaan," ujar Isbandi.

Dari Filantropi Menuju Investasi Sosial Berbasis Aset

Dalam literatur tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), terdapat pergeseran fundamental dari model filantropi—pemberian dana tanpa keterlibatan mendalam—menuju investasi sosial yang terukur dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis aset memandang komunitas bukan sebagai pihak yang kekurangan, melainkan sebagai pemilik sumber daya: keterampilan, kelembagaan lokal, hingga potensi ekonomi. Secara konsep, pendekatan ini menuntut perusahaan melakukan pemetaan sosial terlebih dahulu sebelum menggelontorkan dana.

Dari sisi regulasi, kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012. Bagi BUMN, anggaran TJSL dialokasikan rutin setiap tahun dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah, belum termasuk kontribusi emiten swasta di Bursa Efek Indonesia. Dengan dana sebesar itu, kualitas perancangan program menjadi penentu apakah anggaran tersebut benar-benar berdampak atau sekadar terserap tanpa jejak.

Di Satu Sisi: Efektivitas dan Keberlanjutan

Di satu sisi, pendekatan berbasis kebutuhan dan aset menawarkan efektivitas yang lebih tinggi. Program yang selaras dengan kondisi lokal cenderung memiliki tingkat keberlanjutan lebih baik karena masyarakat merasa memiliki dan mampu melanjutkan inisiatif secara mandiri setelah pendampingan berakhir. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, hal ini memperbaiki rasio dampak terhadap biaya—setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan perubahan sosial yang lebih besar dan bertahan lebih lama.

Bagi korporasi, manfaatnya tidak kecil. Program yang tepat sasaran memperkuat izin sosial untuk beroperasi (social license to operate), memperbaiki sentimen pasar terhadap emiten, dan meningkatkan skor aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Tren global menunjukkan aset kelolaan berbasis ESG diproyeksikan menembus US$ 50 triliun pada 2025, sehingga perusahaan dengan praktik sosial yang kredibel berpotensi menikmati valuasi lebih baik serta akses likuiditas lebih luas dari investor institusional.

Di Sisi Lain: Tantangan Implementasi

Di sisi lain, pendekatan ini bukan tanpa ongkos. Pemetaan kebutuhan dan aset komunitas membutuhkan waktu, keahlian, serta anggaran tersendiri sebelum program utama berjalan. Bagi perusahaan dengan siklus pelaporan kuartalan, tekanan untuk menunjukkan penyerapan anggaran secara cepat sering bertabrakan dengan proses asesmen partisipatif yang lambat. Ada pula risiko ketidakselarasan antara prioritas komunitas dengan strategi bisnis perusahaan, yang dapat menimbulkan resistensi internal.

Selain itu, pengukuran dampak sosial atau social return on investment—imbal hasil yang diukur dari perubahan sosial, bukan semata finansial—belum memiliki standar baku di Indonesia. Tanpa indikator yang jelas, sulit membedakan program yang benar-benar memberdayakan dengan yang sekadar memenuhi kewajiban administratif. Kondisi ini membuka peluang praktik social washing, yakni pelaporan dampak sosial yang lebih besar dari kenyataan, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan publik dan investor.

Proyeksi dan Implikasi ke Depan

Ke depan, kebutuhan pembiayaan pembangunan sosial diperkirakan terus meningkat. Kesenjangan pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun, sehingga kontribusi swasta akan semakin dibutuhkan. Pandangan akademisi seperti Isbandi menjadi pengingat bahwa besaran dana bukan satu-satunya penentu keberhasilan; desain program yang berangkat dari kebutuhan dan aset komunitas justru menjadi fondasi utama.

Bagi dunia usaha, pesannya jelas: investasi sosial perlu diperlakukan layaknya keputusan investasi pada umumnya—didasarkan riset, diukur dampaknya, dan dievaluasi secara berkala. Hanya dengan cara itu, dana TJSL dan CSR yang jumlahnya tidak sedikit dapat bertransformasi dari sekadar kewajiban regulasi menjadi instrumen pemberdayaan yang berdampak nyata bagi lebih dari 25 juta penduduk miskin di Tanah Air.