yudi-kurniawan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perindustrian per akhir 2024, sektor manufaktur masih menyumbang sekitar 19,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menjadikannya penyumbang terbesar tunggal dibanding sektor pertanian, perdagangan, maupun konstruksi. Angka ini menjadi pijakan penting dalam proyeksi pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional menyentuh 6 persen pada 2027, dengan industri pengolahan sebagai mesin utama penggeraknya.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji secara terbuka menyatakan bahwa target pertumbuhan tersebut tidak mungkin dicapai tanpa akselerasi sektor industri. Pihaknya menekankan perlunya hilirisasi yang lebih dalam, peningkatan nilai tambah domestik, serta penguatan struktur industri yang selama ini masih terfokus pada komoditas mentah.
Mengapa Industri Jadi Tumpuan Utama
Industri pengolahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang jauh lebih besar dibanding sektor jasa maupun perdagangan. Setiap satu rupiah nilai tambah yang dihasilkan pabrik menciptakan permintaan turunan pada sektor logistik, energi, hingga jasa keuangan. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan pertumbuhan industri non-migas pada 2023 berada di kisaran 4,8 persen year-on-year, sementara ekspor produk manufaktur menyumbang sekitar 74 persen dari total nilai ekspor nasional.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor ini menyerap lebih dari 18 juta tenaga kerja langsung, atau sekitar 13 persen dari total angkatan kerja. Artinya, percepatan industri tidak hanya berdampak pada angka PDB, tetapi juga pada daya beli masyarakat yang menjadi penopang konsumsi rumah tangga, komponen terbesar dalam struktur ekonomi Indonesia.
Namun, untuk mencapai target 6 persen, sektor industri perlu tumbuh di atas 6,5 persen secara konsisten. Ini bukan angka yang mudah. Dalam lima tahun terakhir, laju ekspansi manufaktur belum pernah menembus level tersebut pasca-pandemi.
Di Satu Sisi: Fundamental Masih Kuat
Pro: Indonesia memiliki sejumlah fundamental yang mendukung ambisi ini. Pertama, pasar domestik yang besar dengan lebih dari 270 juta penduduk menciptakan permintaan alami yang tidak dimiliki banyak negara. Kedua, kekayaan sumber daya alam seperti nikel, bauksit, tembaga, dan kelapa sawit memberi bahan baku melimpah untuk hilirisasi. Ketiga, kebijakan larangan ekspor raw material telah memaksa investasi smelter dan pabrik pengolahan tumbuh signifikan dalam lima tahun terakhir.
Investasi di sektor pengolahan nikel misalnya, menurut data Kementerian Investasi, telah menembus puluhan triliun rupiah dan mendorong ekspor produk turunan nikel melesat dari sekitar 3 miliar dolar AS pada 2017 menjadi lebih dari 30 miliar dolar AS pada 2023. Ini contoh konkret bagaimana hilirisasi mengubah struktur ekspor dari bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Pemerintah ingin mereplikasi model ini ke sektor lain seperti bauksit, tembaga, dan sawit.
"Industri harus menjadi tulang punggung, bukan pelengkap. Tanpa industrialisasi yang kuat, target 6 persen hanya akan menjadi angka di atas kertas," ujar Sarmuji dalam sebuah forum industri nasional.
Di Sisi Lain: Tantangan Struktural Membayangi
Kontra: sejumlah ekonom justru meragukan target ini dapat dicapai tepat waktu. Argumen utamanya adalah masalah struktural yang belum terselesaikan, mulai dari deindustrialisasi dini, tingginya biaya logistik yang mencapai 23 persen dari PDB (jauh di atas rata-rata ASEAN yang sekitar 15 persen), hingga ketergantungan pada impor bahan baku dan barang modal.
Data Bank Indonesia per kuartal terakhir menunjukkan utilitas kapasitas industri manufaktur hanya berada di kisaran 70–75 persen, menandakan masih ada idle capacity yang belum termanfaatkan optimal. Di saat yang sama, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia beberapa kali berada di bawah level 50, yang menandakan kontraksi aktivitas pabrik.
Sentimen pasar juga dipengaruhi oleh risiko capital outflow. Ketika suku bunga global, terutama Federal Reserve, masih tinggi, aliran modal keluar dari negara berkembang dapat menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya impor bahan baku. Ini berdampak langsung pada margin produsen dan daya saing ekspor.
Selain itu, produktivitas tenaga kerja industri tumbuh relatif lambat. Rasio output per pekerja di Indonesia masih tertinggal dibanding Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Tanpa perbaikan kualitas SDM dan adopsi teknologi, target pertumbuhan tinggi berisiko hanya menciptakan ekspansi berbasis tenaga kerja murah, bukan nilai tambah riil.
Proyeksi dan Jalur Tengah
Sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025–2026 berada di kisaran 5,0–5,3 persen. Untuk melompat ke 6 persen pada 2027, dibutuhkan lonjakan investasi, perbaikan iklim usaha, dan reformasi struktural yang konsisten. Asumsi pemerintah: pertumbuhan investasi di atas 7 persen per tahun dan ekspor manufaktur tumbuh dua digit.
Jika hilirisasi berjalan sesuai peta jalan, valuasi sektor industri di pasar modal berpotensi mengalami kenaikan, terutama pada emiten yang bergerak di pengolahan logam, kimia dasar, dan makanan olahan. Namun, likuiditas pasar dan stabilitas nilai tukar tetap menjadi variabel penentu.
Pada akhirnya, target 6 persen bukan sekadar soal angka. Ia menguji apakah Indonesia mampu bertransformasi dari ekonomi berbasis konsumsi dan komoditas menjadi ekonomi industri yang berkelanjutan. Dua perspektif di atas sama-sama punya dasar data. Yang membedakan hanyalah keyakinan pada kecepatan reformasi dan eksekusi di lapangan.
Comments (0)