Hoegeng Dicopot saat Bongkar Kasus Besar, Jejak Integritas yang Terlupakan

Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada 2024 berada di angka 37 poin, naik dari 34 poin pada 2023 secara year-on-year, dan menempatkan RI di peringkat 99 dari 180 negara. Di balik perbaikan skor itu, sejarah penegakan hukum menyimpan kisah yang kerap dibaca sebagai titik terendah independensi institusi. Pada periode 1968–1971, Jenderal Hoegeng Iman Santoso memimpin korps kepolisian dengan reputasi bersih, gaya hidup sederhana, dan penolakan tegas terhadap suap. Namun ketika penyidikan atas sebuah perkara besar — yang diduga menyentuh jaringan penyelundupan dan perjudian hingga lingkaran kekuasaan — masih berjalan, kursi kepemimpinannya justru dicabut secara tiba-tiba pada Oktober 1971. Pucuk pimpinan polisi kemudian diserahkan kepada Mohammad Hasan.

Kisah ini bukan sekadar nostalgia. Bagi para ekonom dan pengamat tata kelola, nasib Hoegeng menjadi semacam laboratorium untuk menguji hubungan antara independensi penegakan hukum, kepercayaan publik, dan kinerja ekonomi. Penegakan hukum yang dapat diprediksi adalah bagian dari fundamental yang menentukan keputusan investasi, sementara intervensi politik terhadap institusi penegak hukum kerap memicu sentimen negatif pasar.

Kronologi: Pemberhentian di Tengah Penyidikan

Hoegeng lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921 dan wafat pada 14 Juli 2004. Ia sempat menjadi ikon polisi idaman, dengan biografi berjudul “Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan” yang ditulis Ramadhan K.H. Saat itu, investigasi atas perkara besar yang sedang ia tangani dikabarkan menyentuh sejumlah pejabat dekat istana. Alih-alih penyidikan dilanjutkan, yang terjadi justru sebaliknya: pemberhentian mendadak. Beberapa versi kesaksian menyebut ia sempat ditawari jabatan lain namun menolak, sementara versi resmi pemerintah kala itu menegaskan pergantian tersebut adalah bagian dari penyegaran organisasi. Karena arsip resmi yang minim, sebagian besar narasi ini bersandar pada kesaksian para kolega dan catatan pers semasa.

Di Satu Sisi: Hak Prerogatif dan Logika Rotasi

Dari kacamata tata kelola pemerintahan, mutasi pejabat tinggi adalah hak prerogatif kepala negara yang sah. Rotasi jabatan dianggap sebagai instrumen penyegaran, regenerasi, dan pengendalian organisasi yang lazim di semua negara. Pendukung sudut pandang ini berargumen bahwa pergantian pimpinan kepolisian bukanlah fenomena langka, dan tidak setiap mutasi otomatis bermakna hukuman. Logika ini juga yang kerap dipakai untuk membaca mutasi-mutasi serupa di era modern: selama tidak ada indikasi pelanggaran prosedur, keputusan politik tetap memiliki tempat dalam sistem presidensial.

Selain itu, sejumlah pengamat administrasi publik menilai bahwa terlalu cepat menuduh intervensi justru dapat merusak kredibilitas institusi itu sendiri. Narasi “dicopot karena membongkar kasus” yang terus diulang tanpa dukungan dokumen resmi berisiko menjadi mitos yang sulit diverifikasi. Di sisi ini, pembelaan terhadap keputusan negara didasarkan pada asumsi bahwa prosedur telah diikuti dan kepentingan organisasi lebih besar daripada kepentingan individu.

Di Sisi Lain: Independensi dan Kredibilitas Institusi

Di sisi lain, pemberhentian seorang penyidik papan atas di tengah penanganan perkara besar menimbulkan persoalan serius: persepsi interupsi politik terhadap jalannya hukum. Bagi pasar keuangan, hal semacam ini bukan persoalan simbolis. Risiko institusional menjadi komponen penting dalam valuasi aset dan penentuan biaya modal. Negara dengan indeks persepsi korupsi rendah dan penegakan hukum yang lemah umumnya menghadapi premi risiko lebih tinggi, likuiditas pasar yang lebih tipis, serta lebih rentan terhadap capital outflow ketika sentimen global memburuk.

“Ketika seorang penyidik dicopot di tengah perkara besar, pesan yang terbaca publik bukanlah soal regenerasi, melainkan soal ke arah mana penegakan hukum itu dikendalikan.” — Pengamat hukum tata negara.

Efek lainnya adalah apa yang disebut chilling effect: penyidik lain menjadi ragu mengambil risiko membongkar kasus yang sensitif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kualitas penegakan hukum, memperlemah perlindungan hukum bagi investor, dan memperlambat perbaikan skor indeks persepsi korupsi. Proyeksi sederhananya: tanpa jaminan keamanan bagi penegak hukum yang jujur, target perbaikan tata kelola akan selalu tertahan oleh ketakutan.

Warisan Hoegeng dan Pelajaran bagi Tata Kelola Kini

Terlepas dari pro dan kontra, warisan Hoegeng tetap hidup. Ia dipandang sebagai simbol integritas yang langka di tengah institusi yang sarat kepentingan, dan kisahnya dijadikan rujukan dalam banyak kajian tentang reformasi kepolisian. Dua perspektif tetap harus berdampingan: di satu sisi, sejarah Hoegeng adalah pengingat bahwa independensi penegakan hukum adalah fondasi kepercayaan publik sekaligus fundamental ekonomi yang tidak bisa ditawar; di sisi lain, tanpa pembukaan arsip dan verifikasi, narasi tersebut tetap berada di wilayah kesaksian, bukan fakta hukum yang final.

Yang pasti, angka CPI yang naik hanya 3 poin dalam satu tahun menunjukkan pekerjaan rumah yang panjang. Di era di mana sentimen pasar bergerak cepat dan portofolio asing sangat sensitif terhadap risiko hukum, pelajaran dari pemberhentian mendadak seorang jenderal jujur pada 1971 bukanlah sekadar cerita lama. Ia adalah pengingat bahwa tata kelola yang baik — termasuk melindungi mereka yang membela hukum — adalah investasi jangka panjang yang harganya jauh lebih murah daripada biaya kehilangan kepercayaan.