Sep 09, 2026
Nasional

HOAKS — Istana Tegaskan Isu Pertalite Rp7.000 Adalah Informasi Palsu

Sebuah narasi penyesatan informasi beredar luas di berbagai platform media sosial, mengklaim bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh tek

HOAKS — Istana Tegaskan Isu Pertalite Rp7.000 Adalah Informasi Palsu

Sebuah narasi penyesatan informasi beredar luas di berbagai platform media sosial, mengklaim bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh teknokrat Purbaya telah mengambil langkah drastis menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Penelusuran mendalam tim redaksi Beritadua.com menemukan bahwa klaim yang memicu kehebohan publik tersebut sepenuhnya merupakan disinformasi yang disengaja dengan memanfaatkan teknik manipulasi media digital.

Video pendek berdurasi beberapa detik tersebut memperlihatkan cuplikan pidato Presiden Prabowo yang disandingkan dengan narasi suara buatan yang menjanjikan pemangkasan harga BBM subsidi secara signifikan. Dalam waktu singkat, unggahan tersebut mendulang puluhan ribu tanggapan dan dibagikan secara masif oleh pengguna media sosial yang terkecoh oleh narasi populis tersebut.

Jejak Digital dan Manipulasi Konten Visual

Hasil analisis forensik digital menunjukkan bahwa klip yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) jenis deepfake serta penyuntingan audio yang sangat menyesatkan. Suara asli narasumber telah digantikan dengan audio tiruan (voice cloning) untuk menciptakan ilusi seolah-olah pengumuman resmi telah dikeluarkan oleh Istana Negara maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pakar analisis disinformasi menilai bahwa manipulasi isu strategis seperti BBM sangat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan eksploitasi opini publik maupun komersialisasi akun (clickbait) demi meraup trafik tinggi.

"Konten buatan AI yang merekayasa figur publik kini semakin presisi. Dalam kasus isu harga Pertalite ini, pembuat konten secara sengaja memanfaatkan sensitivitas ekonomi masyarakat untuk memicu keterlibatan (*engagement*) tanpa memedulikan dampak sosialnya," ujar peneliti media digital di Jakarta.

Fakta Lapangan: Harga Pertalite Tetap Rp10.000

Hingga saat ini, PT Pertamina (Persero) serta Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan harga BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dari harga rilis resmi sebesar Rp10.000 per liter. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang dilakukan secara berkala setiap bulan mengacu pada fluktuasi harga minyak mentah dunia, tetapi BBM bersubsidi tetap berada dalam penetapan ketat anggaran belanja negara.

Pihak otoritas energi menegaskan bahwa informasi mengenai penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 adalah berita bohong yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum maupun dasar operasional di lapangan.

"Masyarakat diimbau untuk tidak meyakini informasi yang beredar di luar saluran resmi Pertamina dan Kementerian ESDM. Harga Pertalite masih sesuai dengan ketetapan pemerintah yang berlaku saat ini," tegas perwakilan resmi otoritas terkait.

Anatomi Disinformasi dan Himbauan Literasi Digital

Penyebaran hoaks bertema komoditas vital seperti BBM dinilai berpotensi mengganggu kestabilan distribusi di lapangan. Ketidakpastian informasi dapat memicu kesalahpahaman antara konsumen dan petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Beritadua.com merangkum beberapa poin penting terkait verifikasi fakta isu ini:

  • Status Informasi: Klaim penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter adalah HOAKS/Disinformasi.
  • Harga Resmi: Tarif Pertalite yang berlaku secara nasional tetap sebesar Rp10.000 per liter.
  • Modus Penipuan: Penyebaran memanfaatkan teknik sulap suara (deepfake audio) dan editan video potongan pidato pejabat.
  • Rekomendasi Publik: Selalu cek kebenaran informasi harga BBM melalui aplikasi MyPertamina atau laman resmi pertamina.com.

Kesimpulannya, maraknya gelombang informasi palsu ini menjadi pengingat penting bagi publik untuk meningkatkan daya kritis digital. Aparat penegak hukum juga diharapkan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang memproduksi dan menyebarkan konten manipulatif yang meresahkan kestabilan ekonomi masyarakat.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS sarah-anjani

Reporter Perbankan. Meliput OJK, LPS, dan industri jasa keuangan.

Comments (0)

User