Hilirisasi Nonpangan di Sukabumi Perlu Diperkuat

Berdasarkan data BPS/Bank Indonesia/OJK per 31 Desember 2024, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB, total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam satu tahun) tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,03% year-on-year, meski melambat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,05%. Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (IHK, ukuran rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga) berada di angka 1,57% secara tahunan, menandakan tekanan inflasi yang terjaga. Di tengah tren pelemahan permintaan global, peran daerah seperti Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kian penting untuk memperkuat fundamental (kondisi ekonomi dasar, seperti produksi, pendapatan dan daya saing) perekonomiannya melalui hilirisasi (proses meningkatkan nilai tambah suatu produk, baik bahan baku maupun hasil laut dan pertanian, sebelum dijual ke pasar) produk nonpangan berbasis potensi lokal.

Potensi yang Tersedia untuk Digarap

Di satu sisi, Sukabumi memiliki beragam sumber daya yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sukabumi tahun 2024, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih berkontribusi sebesar 24,7% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB, PDB dalam skala daerah), dengan nilai nominal mencapai lebih dari Rp 25,9 triliun. Selain itu, sektor industri pengolahan (industri yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi) mengalami kenaikan sebesar 4,92% year-on-year, namun rasio (perbandingan antara dua angka untuk mengukur suatu kondisi) nilai tambah terhadap bahan baku masih tergolong rendah untuk sejumlah komoditas. Hal ini membuka celah untuk mengembangkan produk nonpangan, seperti olahan berbasis hasil hutan bukan kayu, kerajinan berbasis rumput laut, serta produk turunan perikanan yang tidak ditujukan untuk konsumsi makanan.

Proyeksi (perkiraan kondisi ekonomi di masa mendatang berdasarkan data dan asumsi) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan bahwa diversifikasi produk berbasis sumber daya lokal dapat membantu menahan capital outflow (keluarnya dana asing atau alokasi modal ke luar negeri) secara tidak langsung, dengan mengarahkan likuiditas (kemudahan suatu aset untuk dikonversi menjadi uang tunai) ke sektor riil skala mikro dan kecil. Apabila dikelola dengan baik, sentimen pasar (pandangan dan ekspektasi pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi) terhadap produk-produk daerah juga berpotensi membaik, khususnya apabila produk tersebut mampu memenuhi standar mutu yang dibutuhkan pasar ekspor.

Tantangan Pembiayaan dan Kapasitas

Di sisi lain, pengembangan hilirisasi nonpangan tidak terlepas dari sejumlah kendala. Berdasarkan data OJK per triwulan III tahun 2024, rasio kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap total kredit perbankan nasional masih berada di angka 19,8%, jauh di bawah target ambang yang dibutuhkan untuk mendorong transformasi struktural (perubahan komposisi perekonomian dari sektor berdaya saing rendah ke sektor berdaya saing tinggi). Selain itu, biaya pembiayaan (cost of funds) untuk pelaku usaha mikro dan kecil masih relatif tinggi, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk melakukan investasi pada mesin, pengemasan, sertifikasi dan perluasan pasar.

Masalah kapasitas juga turut membebani laju pengembangan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2024, tingkat partisipasi pelatihan kerja bagi tenaga kerja di sektor informal di Jawa Barat hanya mencapai 7,9%, sedangkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil, akses terhadap pelatihan terkait standarisasi produk masih terbatas. Kondisi ini berdampak terhadap valuasi (penilaian atas nilai suatu aset, usaha atau produk) produk lokal, yang kerap kali sulit bersaing dengan produk impor, terlebih ketika indeks (ukuran statistik yang menggambarkan perubahan suatu variabel dari waktu ke waktu) daya saing harga menjadi tidak menguntungkan akibat biaya logistik.

"Hilirisasi berbasis potensi lokal akan berjalan efektif apabila dibarengi dengan perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyederhanaan tata kelola perizinan. Tanpa ketiganya, nilai tambah yang diharapkan sulit terwujud secara berkelanjutan."

Implikasi Terhadap Perekonomian Daerah

Dari sisi makro daerah, penguatan hilirisasi nonpangan dapat berkontribusi terhadap diversifikasi portofolio (kumpulan aset atau sumber pendapatan yang beragam untuk mengurangi risiko) ekonomi Sukabumi. Berdasarkan data BPS tahun 2024, ketergantungan terhadap sektor primer (sektor yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, seperti pertanian dan perikanan) masih cukup tinggi, sehingga perekonomian daerah rentan terhadap guncangan harga komoditas. Dengan menambah porsi industri pengolahan nonpangan, tren pertumbuhan PDRB berpotensi menjadi lebih stabil. Bank Indonesia juga mencatat bahwa penguatan sektor riil dapat membantu menjaga stabilitas likuiditas daerah, khususnya di luar periode panen raya.

Namun, perlu diingat bahwa efek ini tidak bersifat instan. Proyeksi jangka menengah menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu minimal 3 hingga 5 tahun untuk melihat peningkatan rasio nilai tambah secara signifikan, mengingat kebutuhan akan permodalan, pembentukan rantai pasok (jaringan produsen, pemasok, pengolah dan distributor) dan penetrasi pasar. Selain itu, sentimen pasar global yang masih dibayangi oleh ketidakpastian geopolitik dapat membatasi permintaan ekspor, sehingga pasar domestik tetap perlu menjadi landasan awal yang kuat bagi produk-produk hasil hilirisasi tersebut.

Pada akhirnya, hilirisasi produk nonpangan di Sukabumi merupakan langkah yang berlandaskan pada fundamental perekonomian daerah yang kuat, namun implementasinya memerlukan keseimbangan antara dorongan sisi permintaan, perluasan akses pembiayaan, serta penguatan kapasitas pelaku usaha. Dengan menyeimbangkan kedua perspektif tersebut, nilai tambah yang tercipta tidak hanya akan berdampak pada pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil, namun juga turut memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global yang terus berubah.