Hasil Rapat KSSK: Destry Damayanti Sampaikan Proyeksi Stabilitas Ekonomi

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menggelar rapat koordinasi tingkat tinggi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7). Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, hadir memaparkan hasil pembahasan menyeluruh mengenai kondisi terkini perekonomian nasional dan respons kebijakan yang disepakati. Pertemuan ini menekankan pentingnya sinergi lintas otoritas untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global yang belum mereda. Selain Destry, hadir pula Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, serta Ketua Dewan Komisioner LPS. Fokus utama rapat adalah memperkuat koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan agar daya tahan ekonomi tetap kokoh.

Peta Ekonomi Makro Terbaru

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga triwulan II‑2026, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,02% secara tahunan, sedikit melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 5,11%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tercatat 2,95% (year‑on‑year), masih dalam kisaran sasaran BI 2,5%±1%. Nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.780 per dolar AS, terdepresiasi 3,2% sejak awal tahun akibat menguatnya dolar AS dan ketidakpastian kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat. Cadangan devisa pada akhir Juni berada di posisi USD 139,7 miliar, cukup untuk membiayai 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Sisi Terang: Fundamental Domestik Masih Solid

Di satu sisi, sejumlah indikator menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan tetap tinggi di level 27,4%, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) gross terjaga di 2,32%. Pertumbuhan kredit perbankan mencapai 10,8% secara tahunan, didorong oleh segmen korporasi dan konsumsi rumah tangga. Sektor manufaktur masih ekspansif dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) berada di 52,3; angka di atas 50 menandakan aktivitas yang terus meluas. Likuiditas perekonomian juga terpantau longgar, terlihat dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang mencapai 28,5%. Dana masyarakat di perbankan tumbuh 6,7% yoy, memberikan ruang intermediasi yang sehat. Penerimaan pajak hingga semester I‑2026 tercatat Rp1.013 triliun, setara 46,1% dari target APBN, menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang membaik. Dari sisi konsumsi, indeks keyakinan konsumen bulan Juni di angka 126,8, jauh di atas ambang 100 yang mencerminkan optimisme terhadap kondisi ekonomi enam bulan mendatang.

Sisi Lain: Ancaman Eksternal dan Risiko Sektoral

Di sisi lain, KSSK mencermati sejumlah kerawanan yang memerlukan antisipasi. Aliran modal asing di pasar obligasi domestik mencatat arus keluar bersih sebesar Rp 14,3 triliun selama Juni–Juli 2026, sejalan dengan kenaikan imbal hasil US Treasury 10‑tahun yang menembus 4,9%. Ketidakpastian geopolitik dan fragmentasi perdagangan global terus membayangi kinerja ekspor; nilai ekspor non‑migas Mei 2026 terkoreksi 4,2% secara tahunan, terutama untuk komoditas manufaktur dan produk tambang. Sektor properti residensial juga perlu diwaspadai: indeks harga properti residensial hanya tumbuh 1,1% yoy, paling lambat dalam tiga tahun terakhir, sementara kredit pemilikan rumah melambat ke 8,3% dari sebelumnya 9,5%. Risiko fiskal pun tak luput dari perhatian—defisit APBN per Juni telah mencapai Rp147,8 triliun (0,63% PDB), lebih cepat dari pola musiman tahun sebelumnya, meskipun masih dalam batas aman. KSSK juga menyoroti potensi tekanan terhadap inflasi pangan bergejolak menjelang periode cuaca kering di beberapa sentra produksi.

Bauran Kebijakan KSSK yang Disepakati

Menanggapi panorama itu, KSSK menyepakati serangkaian langkah terkoordinasi. BI akan tetap menempuh stance moneter yang “pro‑stability” dengan mempertahankan BI‑Rate di level 5,75%, sembari melanjutkan intervensi di pasar valas dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan imbal hasil. OJK akan memperkuat pengawasan terhadap sektor‑sektor yang rentan, serta mendorong perbankan membentuk pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko kredit. Sementara itu, Kementerian Keuangan memastikan disiplin fiskal tetap terjaga, dengan ruang belanja prioritas dialokasikan untuk bantuan sosial dan stabilisasi harga pangan. LPS menegaskan kesiapan dana penjaminan yang mencapai Rp 174,8 triliun, jauh melampaui kebutuhan historis. Destry menekankan bahwa seluruh instrumen kebijakan akan dikalibrasi secara dinamis sesuai data terkini, dengan komunikasi publik yang terbuka untuk memitigasi gejolak sentimen pasar. Koordinasi ini diharapkan mampu menavigasi ekonomi nasional melewati turbulensi global tanpa mengorbankan pemulihan sektor riil.