Harga Telur Ayam Anjlok, Peternak Desak Pemerintah Stabilkan Pasar

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan dan pantauan harga di sejumlah pasar induk per pekan ketiga tahun ini, harga telur ayam ras di tingkat peternak mengalami penurunan tajam hingga menyentuh kisaran Rp18.000–Rp19.000 per kilogram, jauh di bawah harga pokok produksi yang diestimasi berkisar Rp22.000–Rp23.000 per kilogram. Kondisi ini memicu gelombang protes dari kalangan peternak ayam petelur di beberapa daerah, yang menuntut pemerintah segera mengambil langkah intervensi pasar.

Ketidaksesuaian antara biaya produksi dan harga jual membuat banyak peternak mengalami kerugan operasional. Beberapa kelompok peternak bahkan melakukan aksi simbolik dengan membuang telur ke jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap situasi pasar yang dinilai tidak berpihak kepada produsen kecil.

Di Satu Sisi: Tekanan Biaya Produksi dan Anjloknya Harga di Tingkat Peternak

Dari perspektif peternak, penurunan harga telur tidak diiringi oleh turunnya biaya input produksi. Harga pakan ternak yang mengandung jagung, bungkil kedelai, dan konsentrat masih bertahan di level tinggi. Berdasarkan data asosiasi peternak, komponen pakan menyumbang sekitar 70–75 persen dari total struktur biaya produksi telur. Artinya, ketika harga jual turun namun pakan tidak ikut turun, margin peternak langsung tergerus.

Faktor penyebab lain adalah oversupply atau kelebihan pasokan. Populasi ayam petelur yang meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir, ditambah masuknya telur impor dari beberapa negara dengan harga lebih murah, menciptakan tekanan berlebih di sisi penawaran. Di sisi permintaan, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi membuat konsumsi telur tidak tumbuh secepat produksi.

"Jika harga di tingkat peternak terus berada di bawah harga pokok produksi, maka akan terjadi pengurangan populasi ayam secara alami karena peternak kecil memilih berhenti beternak," ujar seorang pengamat ekonomi pertanian.

Dalam jangka menengah, kondisi ini berpotensi menciptakan disrupsi pasokan yang justru memicu kenaikan harga telur secara mendadak di kemudian hari. Fenomena ini dalam ekonomi dikenal sebagai cobweb cycle, yaitu siklus harga yang berayun ekstrem akibat respons produksi yang terlambat terhadap sinyal harga.

Di Sisi Lain: Konsumen Diuntungkan, Namun Daya Beli Tetap Jadi Sorotan

Dari kacamata konsumen, penurunan harga telur sejatinya memberikan angin segar. Telur merupakan sumber protein hewani termurah bagi sebagian besar rumah tangga Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, telur ayam ras menyumbang porsi signifikan dalam keranjang konsumsi protein masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

Namun, penurunan harga di tingkat peternak tidak selalu dinikmati konsumen secara proporsional. Rantai distribusi yang panjang, dari peternak ke pengepul, distributor, hingga pengecer, membuat selisih harga di tingkat konsumen tetap lebar. Data menunjukkan harga telur di pasar ritel masih berada di kisaran Rp26.000–Rp28.000 per kilogram, sementara peternak hanya menerima sekitar Rp18.000–Rp19.000.

Artinya, terdapat disparitas atau kesenjangan harga yang cukup besar antara produsen dan konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam rantai pasok yang perlu dibenahi, bukan hanya dari sisi harga jual.

Respons Kebijakan dan Proyeksi ke Depan

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyatakan tengah mengkaji sejumlah opsi stabilisasi, termasuk penyerapan kelebihan pasokan oleh badan usaha milik negara, insentif bagi peternak kecil, serta peninjauan kembali kebijakan impor telur. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengembalikan harga ke level yang menguntungkan semua pihak.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kecepatan implementasi dan koordinasi antarlembaga. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi pasar yang terlambat sering kali tidak mampu mencegah kerugian yang lebih luas di tingkat peternak.

Ke depan, proyeksi harga telur akan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pertama, pergerakan harga pakan internasional, terutama jagung dan kedelai; kedua, kebijakan perdagangan dan impor; ketiga, pemulihan daya beli konsumen domestik. Tanpa penanganan yang komprehensif, siklus harga ekstrem ini berpotensi terus berulang dan mengancam ketahanan pangan nasional.