Harga Ayam dan Telur Melonjak, Mentan Soroti Indikasi Kartel Pangan

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional per pekan keempat Juli 2025, harga rata-rata nasional telur ayam ras tercatat Rp32.500 per kilogram, sementara harga daging ayam ras menyentuh Rp38.700 per kilogram. Angka tersebut mengalami kenaikan masing-masing sekitar 8,3 persen dan 6,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara year-on-year. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka menuding adanya permainan pihak yang ia sebut sebagai mafia di balik mahalnya dua komoditas protein hewani tersebut.

Pernyataan itu mencuat dalam sebuah wawancara khusus yang membahas kondisi sektor pertanian dan peternakan nasional. Pemerintah menilai lonjakan ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental pasokan, melainkan turut didorong sentimen pasar dan praktik rantai distribusi yang tidak sehat.

Anatomi Kenaikan Harga di Tingkat Konsumen

Jika ditelusuri, kenaikan harga telur dan ayam sebenarnya sudah menunjukkan tren sejak awal tahun. Inflasi kelompok makanan bergejolak (volatile food) pada semester pertama 2025 berada di kisaran 5,4 persen, lebih tinggi dari target inflasi umum yang dijaga di rentang 2,5 plus minus 1 persen. Telur dan daging ayam menyumbang andil signifikan terhadap indeks harga konsumen kelompok pengeluaran tersebut.

Di satu sisi, kenaikan ini wajar secara ekonomi. Biaya pakan yang mengacu pada harga jagung dan bungkil kedelai global masih tinggi, ditambah pelemahan nilai tukar rupiah yang mengerek biaya impor bahan baku. Peternak mandiri mengeluhkan margin yang semakin tipis karena harga jagung di tingkat petani bertahan di atas Rp5.500 per kilogram. Artinya, sebagian kenaikan memang berasal dari tekanan biaya produksi, bukan semata permainan oknum.

Di sisi lain, pola kenaikan yang tidak proporsional antara harga di tingkat peternak dan harga di tingkat konsumen memunculkan kecurigaan adanya praktik penimbunan atau pengaturan pasokan. Selisih antara harga di kandang dan harga di pasar tradisional kerap mencapai 25 hingga 30 persen, jauh melampaui biaya distribusi wajar. Inilah yang oleh Kementerian Pertanian disebut sebagai indikasi perilaku kartel di sepanjang rantai pasok.

Pro dan Kontra soal Tudingan Mafia Pangan

Pro: Mereka yang mendukung pandangan pemerintah berargumen bahwa struktur pasar pangan nasional sangat terkonsentrasi. Sejumlah pelaku usaha besar disebut menguasai segmen distribusi dan pendinginan (cold storage), sehingga memiliki kemampuan menahan stok untuk menciptakan kelangkaan buatan. Dalam kerangka teori pasar, kondisi ini mendekati struktur oligopoli yang rentan terhadap praktik penetapan harga bersama. Penguatan pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dinilai mendesak agar likuiditas pasokan tetap terjaga.

Kontra: Sejumlah ekonom justru memandang narasi mafia sebagai penyederhanaan masalah. Berdasarkan kajian sejumlah lembaga riset, faktor utama tetap pada sisi pasokan, yakni populasi ayam petelur yang belum pulih pasca wabah penyakit dan fluktuasi harga pakan internasional. Menuding mafia tanpa bukti struktur pasar yang kuat berisiko menciptakan ketidakpastian usaha dan menakuti investasi di sektor peternakan, yang pada akhirnya memperburuk pasokan jangka panjang. Mereka mengingatkan bahwa intervensi harga yang terlalu agresif dapat mendistorsi sinyal pasar.

"Persoalan pangan ini bukan sekadar soal siapa yang bersalah, tetapi bagaimana memastikan rantai pasok dari kandang hingga meja makan berjalan efisien dan transparan," ujar seorang pengamat ekonomi pertanian dari sebuah universitas negeri.

Implikasi terhadap Proyeksi Inflasi dan Daya Beli

Terlepas dari polemik tersebut, dampak kenaikan ini terasa langsung pada portofolio belanja rumah tangga. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, telur dan ayam merupakan sumber protein utama yang porsinya mencapai 12 hingga 15 persen dari total pengeluaran pangan. Kenaikan harga berarti erosi daya beli riil, khususnya di perkotaan dengan biaya hidup tinggi.

Bank Indonesia memperkirakan inflasi volatile food hingga akhir 2025 berada di kisaran 4,5 sampai 5,5 persen jika tidak ada intervensi pasar yang efektif. Operasi pasar dan gerakan pangan murah menjadi instrumen jangka pendek yang kerap dipakai. Namun, tanpa perbaikan struktural pada tata niaga, pola kenaikan musiman diperkirakan akan berulang setiap tahun menjelang periode permintaan tinggi seperti hari raya.

Dari kacamata valuasi sektor, emiten peternakan dan pengolahan pangan berpotensi mencatat kenaikan pendapatan, tetapi margin bisa tertekan karena biaya pakan. Pasar tampaknya masih menanti kejelasan kebijakan sebelum menentukan arah. Yang jelas, persoalan telur dan ayam kali ini bukan hanya soal angka di rak pasar, melainkan cerminan tantangan tata kelola pangan nasional yang menuntut solusi menyeluruh, bukan sekadar penunjukan pihak yang dianggap bersalah.