Gorontalo Pertimbangkan Skema Prasmanan dalam Program Makan Bergizi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo per 2024, angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah di wilayah tersebut tercatat di atas 95 persen, dengan total populasi siswa yang menjadi sasaran potensial program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai puluhan ribu anak. Dalam konteks kebutuhan gizi, data Survei Kesehatan Indonesia menunjukkan prevalensi anemia pada remaja usia 10-14 tahun masih berkisar 20-25 persen, sementara angka kurang gizi kronis pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang munculnya wacana penerapan sistem prasmanan dalam distribusi MBG di sekolah-sekolah Gorontalo, sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.

Di Satu Sisi: Prasmanan Dinilai Tingkatkan Partisipasi dan Edukasi Gizi

Dari kacamata kebijakan publik, sistem prasmanan menawarkan beberapa keunggulan fundamental. Alih-alih menerima paket makanan tertutup, siswa dapat memilih porsi dan jenis lauk sesuai selera dan kebutuhan masing-masing. Pendekatan ini dinilai lebih inklusif karena mengakomodasi preferensi budaya makan lokal, sekaligus mengurangi risiko food waste—masalah yang kerap muncul dalam skema paket boks seragam.

Dari sisi edukasi, prasmanan berpotensi membangun literasi gizi sejak dini. Siswa belajar mengenali komposisi makanan, mengukur porsi seimbang, dan mengambil keputusan konsumsi secara mandiri. Pengalaman ini, menurut sejumlah kajian gizi komunitas, berkorelasi positif dengan terbentuknya kebiasaan makan sehat jangka panjang. Selain itu, antrean prasmanan dapat menjadi ruang interaksi sosial yang memperkuat kohesi antar siswa lintas latar belakang ekonomi.

"Pendekatan prasmanan memberi ruang bagi siswa untuk mengenal variasi pangan lokal, sekaligus menumbuhkan kemandirian dalam memilih asupan yang tepat," demikian inti pernyataan Wakil Gubernur dalam keterangan resminya.

Di Sisi Lain: Efisiensi Anggaran dan Logistik Jadi Ujian Berat

Kontra dari wacana ini datang dari pertimbangan teknis dan fiskal. Sistem prasmanan menuntut infrastruktur tambahan berupa peralatan penyajian, ruang distribusi yang memadai, serta personel pengawas jumlah porsi. Realitasnya, tidak semua sekolah di Gorontalo—terutama di daerah terpencil seperti Kabupaten Pohuwato atau Bone Bolango—memiliki dapur dan ruang makan yang layak. Data Dinas Pendidikan setempat mencatat sebagian sekolah masih menggunakan ruang kelas multifungsi sebagai tempat makan bersama.

Dari sisi anggaran, skema prasmanan berpotensi menaikkan komponen biaya operasional harian. Jika dalam skema paket boks biaya per porsi diasumsikan dalam rentang Rp10.000-Rp15.000, penambahan sarana penyajian, pengawasan, dan pembersihan bisa menaikkan biaya efektif hingga 10-15 persen per porsi. Sementara itu, kapasitas fiskal daerah terbatas. Proyeksi APBD 2025 menunjukkan belanja daerah Gorontalo masih bergantung pada transfer pusat dengan proporsi di atas 70 persen.

Kekhawatiran lain menyangkut konsistensi standar gizi. Pada sistem paket, kalori dan komposisi makronutrien dapat dikontrol secara presisi oleh penyedia. Pada sistem prasmanan, variasi pengambilan porsi membuka celah ketidakseimbangan asupan antarsiswa. Risiko higienitas juga membesar, sebab penyajian terbuka meningkatkan paparan kontaminasi jika pengawasan sanitasi tidak diperketat.

Membaca Dampak Ekonomi dan Sosial Secara Berimbang

Dari perspektif ekonomi regional, program MBG—terlepas dari skemanya—berpotensi menciptakan efek berganda bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasokan bahan pangan dari petani lokal, koperasi sekolah, hingga katering rumahan dapat merasakan sentimen pasar positif. Jika prasmanan diterapkan, kebutuhan sayur segar dan lauk bervariasi justru membuka peluang diversifikasi pasokan yang lebih luas, sekaligus memperkuat fundamental ekonomi desa.

Namun, tanpa perencanaan likuiditas yang matang, lonjakan permintaan ini bisa memicu inflasi pangan lokal skala kecil. Harga komoditas seperti telur, ayam, dan sayuran berpotensi mengalami kenaikan year-on-year di wilayah sekitar lokasi sekolah. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen stabilisasi harga dan pemetaan rantai pasok sebelum kebijakan dijalankan secara menyeluruh.

Pada akhirnya, wacana prasmanan ini mencerminkan tren kebijakan gizi yang bergerak dari pendekatan seragam menuju personalisasi. Keberhasilannya tidak ditentukan semata oleh pilihan skema, melainkan oleh kesiapan portofolio infrastruktur, tata kelola pengawasan, dan kapasitas fiskal daerah. Publik berhak mencermati apakah gagasan ini berhenti sebagai pernyataan politik, atau berkembang menjadi proyeksi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.