Ekspor Makanan Olahan RI Tertahan di Posisi Keempat ASEAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per triwulan III 2024, nilai ekspor nonmigas Indonesia tercatat mengalami kenaikan sebesar 4,8 persen year-on-year ke level USD 213,4 miliar. Namun, di tengah tren positif tersebut, kontribusi sektor makanan olahan justru menunjukkan pertumbuhan yang tertahan. Sektor ini hanya menyumbang 8,7 persen dari total ekspor nonmigas, dengan nilai nominal mencapai USD 8,9 miliar pada periode Januari–September 2024. Angka tersebut memposisikan Indonesia di peringkat keempat dalam klasemen ekspor makanan olahan kawasan ASEAN, tertinggal jauh dari Thailand yang menduduki puncak klasemen.

Deputi Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan bahwa jurang kompetitivitas antara Indonesia dan negara-negara tetangga semakin melebar. Thailand mampu mengekspor produk makanan olahan senilai USD 32,4 miliar pada 2023, sementara Vietnam dan Malaysia masing-masing mencatatkan USD 11,2 miliar dan USD 10,5 miliar. Posisi Indonesia di bawah tiga negara tersebut mengindikasikan adanya pelemahan fundamental pada rantai pasok dan efisiensi industri pengolahan pangan domestik. Di sisi lain, nilai tukar rupiah yang terkoreksi terhadap dolar Amerika Serikat pada level Rp15.650 per USD pada akhir September 2024 sebenarnya berpotensi memberikan keuntungan daya saing, asalkan sektor riil mampu menyerap insentif tersebut secara optimal.

Jurang Kompetitif dan Tantangan Struktural

Dari perspektif struktural, sektor makanan olahan Indonesia menghadapi beban biaya logistik dan dependensi bahan baku impor yang masih tinggi. Rasio biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 14,2 persen, jauh di atas Thailand yang hanya sekitar 11,8 persen. Kondisi ini menekan margin produsen dan mengurangi likuiditas usaha, terutama bagi pelaku usaha menengah ke bawah. Selain itu, indeks ketersediaan bahan baku lokal untuk sektor pangan olahan masih berfluktuasi, dipicu oleh capital outflow dari pasar keuangan domestik pada kuartal kedua 2024 yang sempat memperketat likuiditas perbankan dan memicu kenaikan suku bunga acuan.

Sentimen pasar terhadap saham sektor konsumer non-siklikal juga mencerminkan kekhawatiran serupa. Valuasi perusahaan makanan olahan di bursa domestik mengalami penurunan rata-rata 8,3 persen sepanjang semester I 2024, seiring dengan arus keluar modal asing dari portofolio saham emerging market. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan bahwa investor masih menunggu kebijakan konkret untuk memperkuat daya saing ekspor pangan. Di sisi lain, tekanan valuasi tersebut bisa menjadi momentum akumulasi jika pemerintah berhasil merampingkan regulasi dan memberikan insentif fiskal yang terukur bagi eksportir.

Dua Sisi Kebijakan dan Prospek Pasar

Di satu sisi, pemerintah telah meluncurkan berbagai program akselerasi ekspor, termasuk fasilitas super deduction tax untuk riset dan pengembangan produk pangan serta penyederhanaan sertifikasi halal untuk pasar Timur Tengah dan Afrika Utara. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasio penetrasi produk olahan Indonesia di pasar global dari level 3,2 persen saat ini menjadi 4,5 persen pada akhir 2025. Di sisi lain, penerapan kebijakan tersebut masih terhambat oleh fragmentasi data antarinstansi dan rendahnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam memetakan komoditas unggulan lokal.

Proyeksi dari lembaga pemeringkat independen menunjukkan bahwa potensi ekspor makanan olahan Indonesia bisa tumbuh 12 persen year-on-year pada 2025 jika infrastruktur cold chain dan pelabuhan perikanan segera ditingkatkan. Namun, skenario basis kasus memperkirakan pertumbuhan hanya sebesar 6,5 persen, mengingat tren perlambatan permintaan global dan ketegangan geopolitik yang memengaruhi jalur perdagangan internasional. Perbedaan antara skenario optimis dan basis kasus ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan industrialisasi pangan dan kemampuan menarik investasi asing langsung ke zona pengolahan berbasis komoditas lokal.

Rekomendasi Arah Kebijakan

Untuk keluar dari jebakan peringkat keempat, Indonesia perlu merevisi peta jalan industrialisasi sektor pangan dengan fokus pada hilirisasi komoditas pertanian primer. Misalnya, valuasi ekspor kakao olahan dan kopi instan masih tertekan karena sebagian besar bahan baku diekspor dalam bentuk green bean. Dengan meningkatkan rasio pengolahan domestik, nilai tambah ekspor bisa melonjak signifikan. Selain itu, penyesuaian kebijakan moneter yang menjaga likuiditas sektor riil tanpa memicu tekanan inflasi berlebihan akan menjadi kunci stabilitas harga bahan baku. Jika berbagai faktor fundamental ini berhasil diperbaiki, bukan tidak mungkin posisi Indonesia dalam peta ekspor makanan olahan ASEAN akan mengalami kenaikan peringkat dalam tiga tahun ke depan.