Eks Wapres Peringatkan Kemunduran Ekonomi, Desak Presiden Bertindak

Seorang mantan wakil presiden menyuarakan kegelisahan mendalam terhadap arah perekonomian nasional melalui surat pribadi yang dikirimkan langsung kepada Presiden. Dalam korespondensi tersebut, ia mengklaim bahwa Indonesia tengah mengalami kemunduran signifikan di berbagai sektor, bukan hanya ekonomi tapi juga sosial dan politik. Surat itu langsung menjadi sorotan publik karena jarang terjadi seorang negarawan senior menyampaikan kritik setajam ini di luar forum resmi.

Sumber di lingkungan istana membenarkan penerimaan surat itu, namun enggan merinci isinya. Namun, sejumlah pihak yang mengetahui substansi korespondensi mengungkapkan bahwa mantan wapres itu menyoroti pelemahan daya beli masyarakat, penurunan investasi asing, dan meningkatnya angka pengangguran yang ia sebut sebagai "alarm merah" bagi pemerintahan sekarang. "Beliau sangat cemas, karena data yang ia kumpulkan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan," ujar salah satu sumber yang dekat dengan mantan wapres tersebut.

Data Makro di Balik Keresahan

Kritik pedas itu tidak dilontarkan tanpa pijakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka memang naik tipis menjadi 5,4% dari 5,2% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski kenaikan ini masih tergolong moderat, sisi kualitas pekerjaan menjadi perhatian: proporsi pekerja informal meningkat menjadi 59,8% dari total tenaga kerja, naik 1,3 poin persentase secara year-on-year. Ini mengindikasikan lapangan kerja formal makin sulit diakses, konsisten dengan kekhawatiran mantan wapres tentang daya beli.

Di sisi lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi triwulan IV-2024 mencapai Rp428,5 triliun, naik 18% secara tahunan—sebuah rekor tertinggi. Namun, mantan wapres menyoroti bahwa capital outflow dari pasar obligasi sepanjang Januari 2025 tercatat Rp12,3 triliun, yang ia anggap sebagai tanda ketidakpercayaan investor terhadap fundamental jangka pendek. Pro-kontra data ini menjadi inti perdebatan apakah kemunduran benar terjadi atau sekadar dinamika biasa.

Perspektif Pemerintah: Reformasi Berbuah Hasil

Menanggapi kritik tersebut, juru bicara kepresidenan menegaskan bahwa pemerintah bekerja dengan target jangka panjang dan tidak boleh terjebak pada indikator bulanan yang fluktuatif. "Pertumbuhan ekonomi kita 5,02% di tahun 2024, masih di atas rata-rata global, dan inflasi terjaga di 2,8%," ujarnya. Ia juga menunjuk pada indeks PMI manufaktur yang kembali ekspansif di level 51,2 pada Januari 2025, serta rasio utang terhadap PDB yang turun ke 38,1%, dari 40,2% di akhir 2023. Stabilitas ini, kata dia, adalah fondasi yang justru akan mencegah kemunduran.

Pemerintah juga mengklaim program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur telah menciptakan efek berganda. Nilai ekspor produk turunan nikel, misalnya, melonjak dari US$11 miliar di 2020 menjadi US$33,5 miliar di 2024. Meski demikian, kritikus menilai hilirisasi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sulawesi, sementara daerah lain justru mengalami deindustrialisasi. Ini sejalan dengan sorotan mantan wapres bahwa jurang ketimpangan antarwilayah tidak kunjung menyempit.

Tanggapan Ekonom dan Pelaku Pasar

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, dalam sebuah diskusi di Jakarta, menilai surat itu memiliki bobot moral tinggi. "Seorang mantan wapres tidak akan mengirimkan korespondensi seperti ini tanpa pertimbangan matang. Ini adalah sinyal bahwa ada masalah struktural yang perlu diakui," katanya. Ia mencontohkan penurunan indeks kepercayaan konsumen (IKK) dari 124,3 di Desember 2024 menjadi 121,1 di Januari 2025, yang mungkin mencerminkan keresahan publik terhadap kondisi ekonomi makro.

Di pasar, surat tersebut ikut mempengaruhi sentimen jangka pendek. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi 1,2% pada hari kabar itu merebak, meski analis menyebut aksi jual lebih karena faktor global. Portofolio asing di pasar saham masih mencatat net buy tipis senilai Rp1,7 triliun di bulan Februari, menandakan belum ada kepanikan. Di satu sisi, stabilitas rupiah di kisaran Rp15.600 per dolar AS menjadi jangkar; di sisi lain, cadangan devisa yang turun US$3,2 miliar menjadi US$138,7 miliar di Januari 2025 pantas diwaspadai, tepat seperti yang dirisaukan mantan wapres.

Proyeksi ke depan, ketegangan ini akan menambah tekanan politik bagi pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja sosial dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, mantan wapres dikabarkan tidak berniat membawa kritiknya ke ranah hukum atau parlemen, melainkan berharap Presiden segera melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh. "Ini bukan soal siapa yang benar, tapi bagaimana kita menghindari jurang yang sudah di depan mata," demikian pesan yang ia sampaikan dalam suratnya, menurut sumber yang sama.