Jejak Makassar di Singgasana Keuangan Kerajaan Siam

Narasi sejarah Asia Tenggara kerap menyisakan kejutan. Salah satunya adalah fakta bahwa seorang pria kelahiran Makassar, yang terpaksa mengungsi akibat pergolakan politik di tanah kelahirannya, pernah menduduki posisi strategis sebagai penguasa perbendaharaan dan perdagangan Kerajaan Siam—cikal bakal Kementerian Keuangan Thailand modern. Sosok itu bukanlah diplomat atau pedagang biasa, melainkan seorang pangeran pelarian yang berhasil menembus pusat kekuasaan Ayutthaya pada paruh kedua abad ke-17.

Dari Benteng Somba Opu ke Sungai Chao Phraya

Kisah ini bermula dari kekalahan Kesultanan Gowa dalam Perang Makassar melawan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Setelah Sultan Hasanuddin dipaksa meneken Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667, banyak bangsawan Makassar menolak menerima kendali kolonial. Di antara mereka adalah Karaeng Galesong—atau dikenal sebagai I Mallombassi Daeng Mattawang—bersama sekitar 200 pengikut setianya. Mereka memilih jalur eksodus maritim, meninggalkan Pelabuhan Makassar menuju perairan timur Jawa, lalu berlanjut ke utara hingga akhirnya mendarat di wilayah Kerajaan Ayutthaya, yang saat itu dipimpin Raja Narai (1656–1688). Kedatangan para pejuang Makassar yang dikenal sebagai prajurit tangguh itu disambut karena Siam tengah membutuhkan kekuatan militer profesional untuk menghadapi ancaman dari dinasti Toungoo Burma dan persaingan dagang dengan bangsa Eropa.

Dipercaya Memegang Kendali Phra Khlang

Integrasi komunitas Makassar ke dalam struktur birokrasi Ayutthaya berlangsung relatif cepat. Dalam waktu singkat, Raja Narai mengangkat salah satu pemimpin mereka ke dalam hierarki bangsawan tinggi. Catatan kolonial Belanda dan dokumen istana Ayutthaya menyebutkan gelar Okya Phrakhlang—sebuah jabatan prestisius yang membawahi urusan perbendaharaan negara, perdagangan luar negeri, dan hubungan diplomatik. Jabatan inilah yang dalam sistem modern dapat disepadankan dengan Menteri Keuangan sekaligus Menteri Luar Negeri. Di satu sisi, penunjukan ini merupakan strategi brilian Raja Narai: menempatkan figur non-Siam yang tidak memiliki jaringan politik internal untuk mengelola kekayaan kerajaan tanpa ancaman kudeta. Di sisi lain, bagi para bangsawan Makassar, posisi ini memberikan akses tak terbatas ke sumber daya ekonomi dan jalur diplomasi regional, terutama dengan komunitas Muslim di Nusantara dan India yang menjadi bagian penting rantai perdagangan Samudra Hindia. Sumber sejarah menyebutkan bahwa sang Okya Phrakhlang asal Makassar turut berperan dalam menegosiasikan pengiriman timah dan lada Siam ke pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan, menciptakan poros ekonomi baru yang menguntungkan kedua kubu.

Pergolakan dan Akhir Sebuah Eksperimen Politik

Namun, kemesraan politik antara elite Makassar dan Raja Narai tidak berumur panjang. Ketika pengaruh Constantine Phaulkon—petualang Yunani yang menjadi penasihat utama raja—mulai menguat, posisi para pejabat non-Eropa mulai tergerus. Phaulkon, yang juga menyasar kendali atas perdagangan kerajaan, melihat orang Makassar sebagai penyaing potensial. Situasi memanas pada 1686, ketika terjadi konfrontasi antara pasukan Makassar yang dipimpin Okya Phrakhlang dengan kekuatan istana yang didukung Phaulkon. Sejarawan mencatat peristiwa itu sebagai “Pemberontakan Makassar” yang berujung tragis. Sang menteri ditangkap dan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan konspirasi. Meski berakhir dengan kekerasan, warisan kehadiran bangsawan Makassar di jantung kekuasaan Siam terus membekas. Keturunan para pengikutnya melebur dalam masyarakat Thailand, beberapa nama keluarga Muslim di Bangkok hingga kini masih menyusuri garis leluhur mereka ke pelarian dari Sulawesi itu. Pada periode berikutnya, posisi Phra Khlang memang kembali diisi oleh pejabat lokal, tetapi model pengelolaan fiskal yang inklusif dan berorientasi dagang yang sempat diperkenalkan oleh orang Makassar itu menjadi preseden bagi reformasi ekonomi di era Rattanakosin awal.

Warisan Lintas Samudra

Jika merujuk pada data demografi peradaban Ayutthaya, komunitas asing memegang peranan krusial dalam menjalankan roda pemerintahan. Tahun 1670-an menjadi puncak akulturasi ketika bangsa Mon, Persia, Jepang, dan Makassar duduk bersama dalam birokrasi. Fakta bahwa seorang pria dari Sulawesi Selatan bisa meraih jabatan setingkat menteri keuangan menunjukkan betapa cairnya struktur sosial istana Siam sebelum kolonialisme Eropa mengeraskan sekat-sekat identitas. Kini, ketika catatan arsip VOC di Den Haag dan kronik istana Siam mulai banyak diteliti ulang, peran Makassar dalam sejarah keuangan Thailand perlahan mendapatkan tempat. Para sejarawan dari Universitas Chulalongkorn dan Universitas Hasanuddin telah beberapa kali menggelar riset kolaboratif untuk merekonstruksi periode ini. Kisah ini bukan sekadar trivia sejarah, melainkan bukti bahwa mobilitas sosial dan politik di Asia Tenggara pra-kolonial bisa melampaui batas-batas etnis dan geografis yang sering dianggap baru muncul di era modern.