Ekonomi Hijau dan Pertumbuhan Berimbang

Berdasarkan data BPS/Bank Indonesia/OJK per 30 September 2025, perekonomian global masih berada dalam fase pemulihan yang tidak merata. Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, yang merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, mengalami kenaikan sebesar 3,20% secara year-on-year pada tahun 2025. Angka tersebut jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan proyeksi awal sebesar 3,70% yang dikeluarkan pada tahun 2024. Salah satu faktor yang turut memengaruhi perlambatan ini adalah perubahan arah kebijakan energi, di mana tren transisi menuju ekonomi hijau (sistem perekonomian yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan dengan pelestarian lingkungan) kian menguat dan mulai berpengaruh terhadap fundamental (kondisi dasar suatu perekonomian, seperti pertumbuhan, inflasi dan neraca) dari berbagai negara.

Perspektif Peluang: Dorongan Baru bagi Pertumbuhan

Di satu sisi, pergeseran menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan telah membuka peluang ekonomi baru yang tidak dapat diabaikan. Menurut data lembaga energi internasional, alokasi dana global untuk investasi energi bersih telah mengalami kenaikan yang signifikan, yakni dari USD 1,34 triliun pada tahun 2020 menjadi USD 2,10 triliun pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa sentimen pasar (pandangan dan ekspektasi pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang) terhadap sektor ramah lingkungan telah berbalik secara bertahap. Hal tersebut turut tercermin pada indeks (ukuran statistik yang digunakan untuk mengamati perubahan harga, kinerja atau nilai dari waktu ke waktu) saham berkelanjutan di sejumlah bursa utama yang mencatatkan kinerja yang relatif stabil, meski volatilitas (fluktuasi atau naik turunnya nilai secara cepat) pasar keuangan masih cukup tinggi.

Peluang ini tidak hanya terbatas pada sektor energi, melainkan juga meluas ke industri pendukung, seperti manufaktur peralatan hijau, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan dan teknologi penyimpanan energi. Bagi negara berkembang, transisi ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas portofolio (kumpulan aset atau investasi yang dimiliki) sektor unggulan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada komoditas yang rentan terhadap gejolak harga. Selain itu, peningkatan rasio (perbandingan antara dua angka untuk menilai suatu kondisi) investasi hijau terhadap PDB dapat menjadi salah satu pendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, khususnya bagi tenaga kerja muda yang saat ini masih mendominasi struktur angkatan kerja di banyak negara Asia, termasuk Indonesia.

Perspektif Tantangan: Biaya, Pembiayaan dan Ketimpangan

Di sisi lain, transisi menuju ekonomi hijau juga membawa beban yang tidak merata bagi perekonomian global. Salah satu tantangan terbesar terletak pada pembiayaan. Lembaga keuangan internasional memperkirakan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target iklim global dapat mencapai USD 4,30 triliun per tahun hingga tahun 2030. Kesenjangan antara kebutuhan tersebut dengan realisasi dana yang tersedia masih cukup lebar, terutama bagi negara berpenghasilan menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan terhadap likuiditas (kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek) dan akses terhadap pasar modal global.

Kondisi ini berpotensi memicu capital outflow (arus keluar modal asing dari suatu negara ke negara lain) apabila sentimen pasar terhadap risiko suatu negara memburuk. Tekanan terhadap valuasi (penilaian atas nilai wajar suatu aset berdasarkan data dan fundamental) mata uang serta kenaikan imbal hasil obligasi juga dapat membatasi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program transisi. Berdasarkan data Bank Indonesia, beberapa negara berkembang mengalami penurunan aliran modal portofolio secara year-on-year pada paruh pertama tahun 2025, yang sebagian besar dipengaruhi oleh ekspektasi suku bunga di negara maju. Di samping itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB di sejumlah negara tersebut masih berada di atas 60%, sehingga ruang untuk menambah pembiayaan hijau menjadi terbatas tanpa mengorbankan belanja prioritas lainnya.

Tantangan struktural juga turut menjadi perhatian. Tidak seluruh sektor ekonomi dapat beralih secara bersamaan, sehingga terdapat risiko aset yang terhambat pemanfaatannya (stranded assets) serta hilangnya lapangan kerja di sektor yang berbasis bahan bakar fosil. Oleh karena itu, transisi yang berkeadilan menjadi sebuah kebutuhan, bukan sekadar pilihan kebijakan.

Dampak bagi Indonesia dan Proyeksi ke Depan

Bagi Indonesia, kedua perspektif tersebut dapat dirasakan secara bersamaan. Dari sisi fundamental, perekonomian domestik masih menunjukkan ketahanan dengan proyeksi pertumbuhan PDB sebesar 5,00% hingga 5,10% pada tahun 2025, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Namun, tren global terhadap dekarbonisasi (pengurangan emisi karbon dioksida ke atmosfer) turut memberikan tekanan terhadap ekspor komoditas tertentu, sekaligus membuka peluang untuk diversifikasi ekspor berbasis nilai tambah hijau. Pemerintah telah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya mandiri, serta 43,20% dengan dukungan internasional, yang menjadi salah satu acuan dalam perumusan kebijakan jangka menengah.

Dalam jangka menengah, proyeksi para analis menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk hijau akan terus mengalami kenaikan, khususnya seiring dengan penerapan kebijakan perdagangan berbasis karbon di sejumlah mitra dagang utama. Hal ini dapat berdampak positif terhadap aliran investasi asing langsung, asalkan diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kehati-hatian dalam menjaga likuiditas domestik, mengelola rasio utang secara terukur serta meminimalisir risiko capital outflow akibat perbedaan arah kebijakan moneter global.

Menjaga Keseimbangan Menuju Masa Depan

Pergeseran menuju ekonomi hijau bukanlah sebuah perlombaan untuk mencapai target semata, melainkan sebuah proses penyeimbangan antara pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan lingkungan. Di satu sisi, dorongan global terhadap investasi bersih dapat menjadi katalis bagi penciptaan nilai ekonomi baru. Di sisi lain, realitas pembiayaan, ketimpangan kapasitas antarnegara dan dampak sosial dari transisi perlu diantisipasi secara terukur agar tidak menciptakan beban yang berlebihan bagi kelompok rentan.

Keberhasilan proses ini akan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan fiskal, moneter dan sektor swasta, serta dukungan pembiayaan yang adil bagi negara berkembang. Dengan memanfaatkan peluang yang ada tanpa mengabaikan tantangan struktural, transisi ini berpotensi memperkuat fundamental perekonomian dalam jangka panjang. Yang terpenting, pertumbuhan yang dihasilkan tidak hanya terukur dari besaran PDB, melainkan juga dari kualitas, pemerataan dan daya tahan perekonomian itu sendiri terhadap guncangan global di masa mendatang.