Efisiensi Anggaran MBG: Berkurang Jauh dari Rp268 Triliun

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Maret 2025, pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula diusulkan sebesar Rp268 triliun dalam APBN 2025, diproyeksikan mengalami penyesuaian signifikan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengonfirmasi bahwa perbaikan tata kelola akan mendorong efisiensi, mengurangi beban fiskal dari angka awal. Langkah ini memicu perdebatan di kalangan pelaku pasar dan pengamat ekonomi mengenai implikasi jangka pendek dan panjang terhadap konsumsi rumah tangga serta kualitas sumber daya manusia.

Realisasi anggaran MBG tahun lalu hanya terserap sekitar 78% dari pagu, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas distribusi. Kini, dengan target penerima 82,9 juta jiwa pada 2025, rencana pemangkasan menimbulkan dua pandangan: di satu sisi, efisiensi memberi napas bagi defisit APBN; di sisi lain, pemotongan bisa menghambat perbaikan gizi nasional yang menjadi fondasi produktivitas jangka panjang.

Latar Belakang dan Angka Penyesuaian

Program MBG, yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan balita dari keluarga prasejahtera, awalnya dialokasikan Rp268 triliun—sekitar 7,2% dari total belanja negara 2025. Angka ini menempatkan MBG sebagai intervensi gizi terbesar dalam sejarah anggaran Indonesia. Namun, berdasarkan kajian BGN bersama BPKP, terdapat ruang efisiensi melalui digitalisasi rantai pasok, negosiasi harga bahan pangan dengan koperasi lokal, serta penyederhanaan birokrasi penyaluran. Estimasi awal menunjukkan potensi penghematan antara 15‒22%, atau sekitar Rp40‒59 triliun, sehingga alokasi bersih dapat menyusut ke kisaran Rp209‒228 triliun. Sumber dana penghematan akan dialihkan ke belanja prioritas lain, termasuk infrastruktur dan perlindungan sosial.

Pro: Ruang Fiskal dan Stabilitas Makro

Para pendukung efisiensi menunjuk pada tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah. Defisit APBN 2025 ditetapkan 2,48% terhadap PDB, dan setiap rupiah yang dihemat akan menurunkan kebutuhan pembiayaan utang. Dengan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun yang masih bertahan di 6,85% per 28 Maret 2025, pengurangan penerbitan obligasi dapat meredam risiko kenaikan yield dan memperkuat stabilitas rupiah. Ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, dalam simulasi terbarunya, menyatakan bahwa pemotongan Rp50 triliun berpotensi menurunkan rasio utang terhadap PDB sebesar 0,3 poin persentase dalam setahun.

"Efisiensi tata kelola MBG adalah sinyal positif bagi investor. Ini menunjukkan pemerintah serius menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan program inti. Penghematan dapat dialihkan ke belanja modal yang memiliki multiplier effect lebih tinggi," ujar Dian Rahmawati, Kepala Ekonom Bank Investasi Nusantara.

Selain itu, pengurangan belanja konsumtif pemerintah dapat meredam potensi inflasi pangan. Pada Februari 2025, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat 5,1% year-on-year, meskipun harga beras mulai melandai. Dengan tidak membanjiri pasar melalui pembelian bahan pangan dalam jumlah besar, tekanan harga di tingkat produsen dan konsumen bisa diminimalisasi. Terlebih, neraca perdagangan Indonesia pada kuartal I-2025 masih mencatat surplus USD 8,2 miliar, sehingga stabilitas harga pangan domestik menjadi krusial untuk menjaga daya saing ekspor.

Kontra: Risiko Degradasi Modal Manusia

Sementara itu, kelompok yang kontra mengingatkan bahwa gizi buruk adalah "silent emergency" yang mempunyai konsekuensi ekonomi jangka panjang. Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%, turun hanya 0,3 poin dari tahun sebelumnya. Pemangkasan anggaran MBG dikhawatirkan menghambat laju penurunan stunting, yang setiap 1% penurunannya dikaitkan dengan potensi peningkatan PDB per kapita sebesar 4‒11% dalam dua dekade menurut Bank Dunia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2024 berada di level 73,5, dan komponen gizi merupakan determinan penting. Jika efisiensi dilakukan dengan mengurangi frekuensi atau kualitas makanan, dampaknya tidak langsung terlihat dalam data makro triwulanan, tetapi akan terekam dalam penurunan kemampuan kognitif dan produktivitas angkatan kerja 15 tahun mendatang. "Memotong anggaran gizi adalah investasi negatif yang hasilnya baru terasa ketika bonus demografi berakhir," kritik analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia.

Dari sisi pasar tenaga kerja, data Sakernas Agustus 2024 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 69,2%, dengan sektor informal masih mendominasi. Pekerja informal dengan pendapatan tidak tetap sangat bergantung pada program bantuan pangan untuk memenuhi asupan kalori minimum. Pengurangan cakupan atau kualitas MBG dapat menekan konsumsi rumah tangga kelompok 40% terbawah, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan konsumsi domestik—kontributor 53% PDB.

Menimbang Opsi Desain Ulang

Di tengah tarik ulur ini, muncul usulan agar efisiensi diarahkan bukan pada pengurangan total alokasi, melainkan pada redesain program. Misalnya, mengganti komponen susu UHT dengan susu bubuk yang lebih murah dan tahan lama, atau mengintegrasikan MBG dengan program pangan lokal berbasis komoditas singkong dan ikan, yang harganya lebih stabil. Data BPS menunjukkan harga susu bubuk lebih rendah 34% per liter dibandingkan susu cair kemasan, sehingga substitusi ini dapat menghemat hingga Rp8 triliun tanpa mengurangi nilai gizi signifikan.

Alternatif lain adalah pengetatan sasaran. Dari 82,9 juta penerima, sekitar 12 juta di antaranya berada di desa dengan ketahanan pangan tinggi. Jika kelompok ini dikeluarkan atau dialihkan ke program ketahanan pangan mandiri, penghematan bisa mencapai Rp18 triliun. Namun, validasi data by name by address yang akurat menjadi prasyarat, dan hingga kini indeks data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) masih menyisakan exclusion error sekitar 11%.

Dari sudut pandang moneter, Bank Indonesia melalui Survei Konsumen Maret 2025 mencatat Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) naik ke 138,2, tertinggi dalam enam bulan. Optimisme ini sebagian didorong oleh program sosial pemerintah, termasuk MBG. Setiap perubahan skala program berpotensi mempengaruhi keyakinan konsumen, yang pada gilirannya berdampak pada permintaan kredit ritel. OJK melaporkan pertumbuhan kredit konsumsi per Februari 2025 sebesar 8,4% year-on-year, dan penurunan belanja bantuan pangan bisa menahan laju ini.

Kesimpulan: Melangkah dengan Data

Efisiensi anggaran MBG bukan sekadar persoalan neraca fiskal, melainkan persimpangan antara disiplin anggaran dan pembangunan manusia. Data historis menunjukkan bahwa setiap 1% penurunan belanja nutrisi pada anak usia dini berkorelasi dengan penurunan pendapatan pekerja di masa depan sebesar 2,4%, menurut studi global yang dirujuk Bappenas. Di sisi lain, ruang fiskal yang memadai menjaga kepercayaan investor dan stabilitas makro. Pemerintah perlu merilis analisis manfaat-biaya yang transparan, memperhitungkan dampak jangka panjang pada produktivitas dan beban kesehatan. Pada akhirnya, angka efisiensi yang diumumkan Agustina Arumsari hanyalah awal dari perdebatan yang lebih dalam: seberapa besar sebuah negara berani berinvestasi pada generasinya sendiri.