Dua Tahun MBG: Antara Capaian Gizi dan Ujian Tata Kelola

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Keuangan per akhir 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memasuki tahun kedua penyelenggaraan dengan alokasi anggaran yang mengalami kenaikan signifikan, dari sekitar Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp100 triliun dalam pagu indikatif 2026. Angka ini menempatkan MBG sebagai salah satu program belanja sosial terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia, setara dengan sekitar 0,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal. Bagi pembaca awam, rasio ini menggambarkan seberapa besar porsi kekayaan nasional yang dialokasikan negara untuk intervensi gizi anak sekolah setiap tahunnya.

Secara cakupan, BGN melaporkan bahwa jumlah penerima manfaat telah menembus lebih dari 20 juta jiwa yang tersebar di puluhan ribu satuan pendidikan, dengan proyeksi perluasan hingga 82,9 juta penerima pada fase puncak. Angka ini bukan sekadar statistik administratif; ia menjadi indikator seberapa cepat kapasitas kelembagaan negara mampu menyerap anggaran besar dalam waktu singkat. Pertanyaan fundamentalnya bukan lagi soal ada atau tidak ada program, melainkan apakah tata kelolanya sudah cukup matang untuk menopang skala sebesar itu.

Di Satu Sisi: Fundamental Gizi dan Ekonomi Lokal yang Menguat

Dari perspektif pembangunan manusia, intervensi gizi pada kelompok usia sekolah memiliki dasar empiris yang kuat. Studi Bank Dunia dan lembaga riset gizi internasional secara konsisten menunjukkan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan untuk gizi anak dapat menghasilkan pengembalian ekonomi hingga 16 kali lipat dalam bentuk produktivitas jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, prevalensi anemia pada remaja putri yang masih berada di kisaran 20–25 persen dan angka stunting yang bertahan di sekitar 21,5 persen menurut Survei Status Gizi Indonesia menjadi dasar urgensi program ini.

Dari sisi makroekonomi, MBG juga menciptakan efek berganda terhadap permintaan domestik. BGN mencatat keterlibatan ribuan Unit Pelaksana Pelayanan Pemenuhan Gizi (UPPPG) yang bermitra dengan UMKM, koperasi, dan petani lokal. Setiap rupiah belanja pangan program ini sebagian besar berputar di ekonomi daerah, sehingga turut menopang konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang lebih dari 50 persen PDB. Dengan kata lain, MBG tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai stimulus fiskal berbasis pangan yang relatif terdiversifikasi secara geografis.

"Tata kelola yang matang bukan berarti program tanpa cela, melainkan kemampuan institusi untuk mengoreksi diri secara cepat dan terukur," ujar seorang pejabat BGN dalam paparan evaluasi tahunan, menggambarkan arah pembenahan yang tengah ditempuh.

Di Sisi Lain: Beban Fiskal dan Risiko Eksekusi di Lapangan

Namun, gambaran optimistis tersebut tidak lepas dari catatan kritis. Dalam dua tahun berjalan, sejumlah temuan lapangan masih menyoroti persoalan distribusi, standar higienitas, dan akuntabilitas rantai pasok. Kasus keracunan makanan, keterlambatan pengiriman, hingga dugaan penyimpangan pengadaan menjadi sentimen negatif yang cepat menyebar di ruang publik. Bagi pasar, isu semacam ini berpotensi memengaruhi persepsi terhadap kualitas belanja negara dan kredibilitas reformasi birokrasi.

Dari kacamata fiskal, ruang fiskal Indonesia relatif terbatas. Rasio utang terhadap PDB berada di kisaran 39–40 persen, sementara penerimaan pajak terhadap PDB masih tertahan di sekitar 10 persen. Artinya, setiap kenaikan anggaran MBG berpotensi menggeser alokasi untuk pos lain seperti infrastruktur, pendidikan, atau transfer ke daerah. Jika tata kelola tidak diperbaiki, risiko yang muncul bukan hanya pemborosan, tetapi juga penurunan kualitas belanja secara agregat. Di sinilah pentingnya valuasi program yang diukur bukan dari besarnya serapan anggaran, melainkan dari hasil gizi yang terverifikasi.

Tren Pembenahan: Menuju Institusi yang Terukur

Menghadapi tekanan tersebut, BGN mengklaim terus melakukan pembenahan struktural, mulai dari digitalisasi data penerima manfaat, standarisasi dapur, sertifikasi higienitas, hingga audit berkala. Pendekatan ini sejalan dengan tren global kebijakan gizi sekolah yang menekankan pentingnya monitoring and evaluation berbasis data, bukan sekadar penyaluran. Indeks capaian yang digunakan pun mulai diarahkan pada indikator hasil, seperti perbaikan status gizi dan kehadiran siswa, bukan hanya jumlah porsi tersalurkan.

Ke depan, proyeksi keberhasilan MBG akan sangat bergantung pada tiga hal: kualitas data, kapasitas pengawasan, dan disiplin fiskal. Tanpa ketiganya, program sebesar ini berisiko terjebak pada lingkaran serapan anggaran tanpa dampak yang terukur. Sebaliknya, bila tata kelola matang, MBG dapat menjadi preseden bagi kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Dalam bahasa pasar, fundamental program ini kuat, tetapi sentimen pelaksanaannya masih perlu dijaga agar tidak menimbulkan volatilitas kepercayaan publik.